UGM meminta pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan, mengancam demokrasi, dan menguntungkan elite.
31 Agt 2025 12:28 WIB · Ekonomi & Bisnis
SLEMAN, KOMPAS — Sivitas Universitas Gadjah Mada menyampaikan seruan moral di tengah perkembangan aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air belakangan ini. Salah satu seruannya adalah meminta semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan anarkisme yang dapat merugikan siapa pun.
Seruan itu dibacakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia di Balairung Kampus UGM di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/8/2025). Ova didampingi para guru besar, dosen, dan warga kampus lainnya.
”Mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan perkembangan situasi ekonomi dan politik, terjadinya rangkaian gelombang unjuk rasa di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan berbagai daerah, kami sivitas Universitas Gadjah Mada menyatakan keprihatinan mendalam,” ujar Ova membuka pernyataan tersebut.
Dia melanjutkan, eskalasi kekerasan terhadap massa ataupun aksi anarkistis telah mengarah kepada perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat umum. Bahkan, pada beberapa peristiwa, hal itu merenggut korban nyawa serta luka-luka begitu banyak.
”Dikhawatirkan jika tindakan anarkistis terus terjadi dan tidak terkendali, situasi ini dapat membawa kehancuran sebagai bangsa dan tragedi kemanusiaan,” tuturnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/31/6b8c388f01c096e0270bc4b6fbd7fae6-WhatsApp_Image_2025_08_31_at_11.57.44.jpeg)
Dilandasi kesadaran dan keprihatinan itulah, UGM menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir. UGM mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme yang dapat merugikan siapa pun demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan.
Ova mengatakan, UGM mendukung gerakan damai atau nonkekerasan atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh. Ini khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UGM pun mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan di antara elite politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta menguntungkan kepentingan para elite politik dan kelompok oligarki.
”UGM mendorong mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, untuk terus menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif, disertai kesadaran untuk menjaga diri, serta kehati-hatian dalam setiap tindakan,” kata Ova.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/77b1a01a3a50b1746a40aac6e61a5120-20250830DRA5042.jpg)
Terakhir, UGM mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang, yaitu Polri dan TNI, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama. Selain itu, Polri dan TNI juga diminta memperhatikan prinsip responsif dan akuntabilitas dalam mengambil langkah strategis dan taktis agar situasi terkendali, korban tidak lagi berjatuhan, dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengatakan, upaya untuk mengingatkan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus terus dilakukan, tetapi jangan sampai terjebak pada kekerasan. Kekerasan hanya akan menimbulkan korban dan spiral kekerasan yang tak berhenti.
Arie pun meminta pemerintah segera merespons situasi ini dengan langkah-langkah konkret, minimal harus mengurangi tensi dan tindakan-tindakan represif. Dalam jangka pendek, pemerintah juga harus menunjukkan langkah untuk mereformasi sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik.
Penulis:
Mohamaf Final DaengEditor:
Mukhamad KurniawanPenyelaras Bahasa:
Nur Adji