Efisiensi Anggaran, Birokrasi Diminta Kurangi Kegiatan Seremonial

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan untuk membiayai program-program yang lebih substantif. Birokrasi pemerintahan pun harus mengurangi kerja-kerja seremonial.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko saat ditanya wartawan mengenai kebijakan efisiensi anggaran ini di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (4/2/2025). Budiman menghadiri pengukuhan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai Guru Besar Sekolah Vokasi UGM.

Dia menjelaskan, efisiensi anggaran ini dilakukan Presiden Prabowo setelah menginstruksikan menteri terkait untuk menelisik kebocoran dan tumpang tindih anggaran.

”Memang ditemukan angka sekitar Rp 300 triliun setiap tahun yang beberapa di antaranya berupa anggaran double (ganda), kegiatan seremonial, yang menurut Pak Presiden bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih substantif,” ucap Budiman.

Budiman mengatakan, sebagai pembantu presiden, dirinya merasa efisiensi anggaran ini sebagai langkah yang sangat tepat. Apalagi, tugas dan misi presiden untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, swasembada pangan, dan perumahan untuk rakyat itu membutuhkan pendanaan yang luar biasa dan efisiensi anggaran.

Karena itulah, pemerintah, para pembantu presiden, dan birokrasi memang harus mengurangi kerja-kerja yang sifatnya seremonial dan administratif yang terlalu berlebihan menjadi kerja yang substantif. ”Misalnya, mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, energi, pendidikan, yang menurut saya itu lebih dibutuhkan rakyat,” ujarnya.

Budiman pun menyebut lembaga yang dipimpinnya siap melakukan penghematan. Hal ini, misalnya, dengan mengurangi biaya-biaya untuk perjalanan luar kota. ”Khusus di Pulau Jawa, kami misalnya lebih banyak menggunakan angkutan darat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, birokrasi di seluruh jajaran pemerintah bekerja keras untuk menyisir anggaran dan melakukan efisiensi. ”Setiap biaya operasional birokrasi kita kurangi, jadi kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, Pratikno menjelaskan, efisiensi anggaran ini tak akan mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan, yang tetap berjalan seperti biasa. Salah satu yang tak terganggu anggarannya ialah sektor penanggulangan bencana.

Setiap biaya operasional birokrasi kita kurangi, jadi kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Seperti diberitakan Kompas (4/2/2025), efisiensi anggaran belanja ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi anggaran kelak digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis.