Masih Banyak Pekerjaan Rumah, Mensesneg: Tidak Ada Pemikiran ”Reshuffle”

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pemerintah lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah dibandingkan membahas reshuffle.

”Masih banyak masalah, pekerjaan rumah, yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Isu reshuffle kembali muncul setelah sejumlah elite Partai Gerindra menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jakarta. Foto-foto pertemuan diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di akun media sosial Instagram @sufmi_dasco, Kamis (5/6/2026).

Dalam foto tampak Megawati didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Puan Maharani dan Yasonna Laoly. Sementara itu, dua elite Gerindra yang menemui Megawati adalah Dasco dan Prasetyo.

”Diterima langsung oleh Presiden Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu. Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” tulis Dasco.

Pertemuan itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Megawati saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025). Upacara juga dihadiri mantan kader PDI-P yang kini menjadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Prasetyo melanjutkan, dalam pertemuan di kediaman Megawati tersebut, Megawati menitipkan pesan kepada Prasetyo dan Dasco agar selalu menjaga Presiden Prabowo supaya mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Megawati pun berpesan agar para pihak saling mendukung satu sama lain serta menjaga kekompakan dan persatuan.

Lebih jauh, kata Prasetyo, pertemuan elite Gerindra dengan Megawati tidak membahas soal reshuffle. Ia pun menegaskan belum ada rencana PDI-P bergabung dalam koalisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah.

”Belum,” ujarnya saat ditanya soal kemungkinan bergabungnya PDI-P di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa sampai hari ini, Presiden Prabowo belum ada rencana untuk me-reshuffle kabinet. Namun, evaluasi terhadap kinerja menteri terus dilakukan untuk memastikan program-program Presiden Prabowo berjalan dengan optimal.

”Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa sampai hari ini belum ada, belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada, ya. Nanti kalau disampaikan tidak ada, anda bertanya lagi,” ujarnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes mengatakan, peluang bergabungnya PDI-P ke kabinet sangat terbuka. Sebab ada indikasi Prabowo punya kecenderungan untuk bekerja sama dengan PDI-P.

”Apalagi selama ini program-program strategis Prabowo tidak pernah ditolak oleh PDI-P. Bahkan saat revisi UU TNI, anggota DPR dari PDI-P menjadi ketua panitia kerja,” katanya.

Masuknya PDI-P dalam koalisi pendukung pemerintahan, lanjut Arya, di satu sisi akan membuat program-program Prabowo semakin mulus diterima parlemen. Namun di sisi lain, Prabowo akan dihadapkan pada pembagian akses ke program pemerintah yang disebabkan koalisi gemuk. Prabowo harus membagi kue kekuasaan yang merata kepada seluruh partai karena delapan parpol parlemen berada dalam gerbong yang sama.

”Kalaupun PDI-P bergabung dalam kabinet, kemungkinan setelah kongres,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, kemungkinan PDI-P bergabung dengan koalisi Prabowo masih 50:50. Ada dua pertimbangan, pertama Prabowo dan Megawati memiliki kedekatan yang kuat. Bahkan dalam banyak hal PDI-P sudah mendukung total semua kebijakan Prabowo.

Kedua, tetap terlihat masih ada kendala politik bagi PDI-P jika ingin bergabung. Faktor pertama adalah keberadaan Gibran Rakabuming Raka serta sebagian pemilih PDI-P yang menginginkan agar berada di luar koalisi pendukung pemerintah.

Karena itu, Adi menilai reshuffle pun masih simpang siur. Kalaupun ada reshuffle, menurut Adi, semestinya pertimbangan yang dominan adalah faktor kinerja menteri, bukan karena ingin mengakomodasi PDI-P. ”Jika pun sudah sepakat PDI-P gabung koalisi, tak mesti nunggu reshuffle,” ujarnya.