PDI-P Fokus Konsolidasi, Penyelenggaraan Kongres Masih Menunggu Megawati

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penyelenggaraan kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang salah satu agendanya memilih ketua umum partai berlambang banteng tersebut masih belum pasti. Saat ini PDI-P masih fokus konsolidasi. Bulan Juni pun partai diperkirakan masih sibuk karena memasuki peringatan Bulan Bung Karno.

Konsolidasi partai itu terlihat saat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengumpulkan seluruh kepala/wakil kepala daerah dari PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Acara pembekalan bagi pimpinan daerah yang terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 itu berlangsung secara tertutup. Menurut rencana, pembekalan digelar hingga Minggu (18/5/2025).

Megawati hadir didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo dan Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun dalam acara pembekalan yang digelar Jumat ini. Jajaran DPP PDI-P yang turut hadir, di antaranya, Djarot Saiful Hidayat, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Deddy Yevri Sitorus, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, dan Mindo Sianipar.

Seusai acara pembekalan, Ganjar Pranowo mengatakan, kegiatan ini merupakan forum konsolidasi kepala daerah kader PDI-P. Ia mengakui, dalam pembekalan itu, para kepala daerah diminta untuk ikut menyukseskan program pemerintah pusat.

”Kami juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang sudah menjadi program nasional dan daerah harus menyukseskan,” ujar Ganjar.  

Menurut dia, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program nasional. Sebab, kata dia, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kendala-kendala di lapangan.

”Ketika ada keterbatasan kapasitas, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ketika muncul masalah di daerah dan membutuhkan bantuan pusat, bagaimana kita membangun komunikasi,” katanya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menambahkan, pembekalan ini juga bertujuan mempersiapkan para kepala daerah dalam menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD setempat. Ia meyakini, jika komunikasi antara kepala daerah, pemerintah pusat, dan DPRD berjalan efektif, seluruh program kerakyatan dapat terlaksana dengan lebih baik.

”Tentu dalam misi partai, kami memiliki tiga pilar. Ada eksekutif, legislatif, dan struktural partai. Jika di suatu wilayah ketiga pilar ini berjalan selaras, kami berharap pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih optimal,” ujar Ganjar.

Dalam pembekalan, menurut Ganjar, para kepala daerah juga diminta untuk menyelaraskan semua program kerja di daerah dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menekankan bahwa program-program kerakyatan PDI-P, seperti penurunan kemiskinan, penanganan tengkes, kesehatan ibu-anak, dan ketahanan pangan, harus menjadi prioritas utama kepala daerah.  

Ganjar juga menegaskan pentingnya komitmen ideologis, terutama bagi para kepala daerah yang baru menjabat. ”Mereka harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai ideologis partai, platform partai, dan program yang sudah disusun saat kampanye. Tak kalah penting, mereka juga harus membawa misi politik partai ke dalam pemerintahan,” katanya.  

Senada, Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah PDI-P untuk memahami AD/ART partai. Ia menjelaskan bahwa AD/ART menjadi dasar relasi antara partai politik dan para kepala daerah. Pemahaman terhadap dokumen tersebut, menurut dia, penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

”Itu dasar bagaimana relasi atau hubungan antara partai politik PDI- P dan bapak-ibu sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan bernegara. Supaya kita punya persepsi yang sama,” katanya.

Lebih lanjut, Djarot menekankan bahwa kepala daerah merupakan pejabat politik yang tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik. Sebab, pencalonan mereka dilakukan oleh partai atau gabungan partai dan melalui proses politik.

”PDI-P adalah partai politik, kepala daerah adalah pejabat politik karena diajukan oleh partai atau gabungan dari partai dan dipilih melalui proses politik. Artinya, Anda semua tidak akan bisa menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa partai politik,” katanya.

Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI-P, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa kegiatan pembekalan kepala daerah PDI-P merupakan bagian dari agenda rutin partai dalam menyelaraskan program struktural partai, eksekutif, dan legislatif. Kegiatan ini disebut sebagai forum sinkronisasi antara program partai dengan kebijakan pemerintah di semua level, termasuk pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Nah, karena beberapa program dari pemerintah pusat bersinggungan dengan rakyat kecil gitu ya, seperti Koperasi Desa Merah Putih atau Makan Bergizi Gratis, itu, kan, harus kami manage secara bagus juga begitu. Sebab, itu bermanfaat kepada rakyat,” tuturnya.

Masinton menyebut, sejumlah aspirasi juga mengemuka dalam pembekalan tersebut, salah satunya terkait penguatan otonomi daerah yang terdampak oleh regulasi seperti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Ia juga menyinggung soal wacana sentralisasi mutasi aparatur sipil negara (ASN) dalam revisi UU ASN yang akan turut dibahas saat pembekalan.

Mengenai loyalitas kepala daerah terhadap partai, Masinton menegaskan bahwa hal tersebut bersifat normatif dan otomatis sebagai bagian dari kedisiplinan kader. ”Itu otomatis, soal loyalitas dan disiplin sebagai kader partai selalu disampaikan dalam acara partai,” ujarnya.

Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Kongres ke-VI PDI-P, Djarot memastikan bahwa kongres partai akan tetap dilaksanakan pada tahun 2025, meski belum ditentukan secara pasti bulan pelaksanaannya. Ia menegaskan, jadwal kongres akan menyesuaikan dengan agenda internal partai yang saat ini masih cukup padat.

”Kongres itu betul akan dilakukan tahun 2025. Bulannya masih menunggu, nanti akan menyesuaikan. Ini urusan internal partai sehingga kita bisa mendahulukan yang lebih penting,” ujar Djarot.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa saat ini fokus utama partai adalah konsolidasi tiga pilar partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktural. Setelah pembekalan kepala daerah, partai akan menggelar pembekalan bagi para pimpinan DPRD.

Di sisi lain, bulan Juni disebut sebagai momentum penting bagi PDI-P karena bertepatan dengan peringatan hari-hari bersejarah Bung Karno. ”1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila, 6 Juni Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni Hari Wafat Bung Karno. Semua elemen partai akan fokus membumikan pemikiran-pemikiran Bung Karno di bulan itu,” kata Djarot.

Menurut Djarot, meskipun jadwal belum ditetapkan, aspirasi dari akar rumput partai masih menginginkan agar Megawati Soekarnoputri tetap menjabat sebagai Ketua Umum. “Kongres nanti menjadi forum tertinggi partai untuk mengukuhkan Ibu Megawati sebagai ketua umum,” tegasnya.

Ganjar membantah bahwa pembekalan kepala daerah yang digelar PDI-P merupakan bagian dari persiapan menuju Kongres PDI-P.

”Oh, enggak, enggak. Ini kebetulan saya dan Mas Djarot terlibat dalam kegiatan ini di bidang pendidikan dan pelatihan, saya di urusan pemerintahan. Kami memandang penting untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Menurut saya, ini semacam retret partai,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyinkronkan dan mengharmonisasikan program partai dan pemerintahan di daerah, bukan bagian dari agenda kongres. ”Jadi, ini dua hal yang berbeda. Kongres nanti akan disiapkan secara tersendiri,” imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan soal apakah kongres akan menunggu selesainya sidang kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ganjar menepis hal tersebut.

”Enggak, itu tidak ada hubungannya. Waktu kongres akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum,” katanya.