Soal Tarif, Indonesia Perlu Berkaca pada India

Saat berkunjung ke Gedung Putih tahun 2017 silam, pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipenuhi ungkapan saling memuji. Masing-masing pemimpin menyebut AS dan India memiliki hubungan sangat erat. Untuk memperlihatkan kedekatan itu, Trump dan Modi pun berpelukan.

Ungkapan itu kembali mereka ulangi saat Trump mengunjungi Ahmedabad, India, pada tahun 2020. Saat berada di Ahmedabad—kampung halaman Modi—kedua belah pihak kembali saling menyebut mereka adalah teman baik.

Bulan Februari lalu, saat Modi menemui Trump di Gedung Putih, dia menyandingkan slogan Trump, MAGA (Make America Great Again) dengan MIGA (Make India Great Again). ”MAGA dan MIGA akan menjadi kerja sama yang besar,” kata Modi saat itu.

Sekarang, ”keakraban” itu sirna, menguap begitu saja selepas Trump ”menghukum” India dengan tarif impor tambahan sebesar 25 persen. Dengan demikian, total tarif bea masuk produk India ke pasar AS mencapai angka 50 persen. Penyebabnya adalah India tidak mengindahkan ancaman Trump, yaitu akan dikenai denda tambahan bila terus membeli minyak mentah dan senjata dari Rusia.

Trump berdalih, dari ekspor minyak mentah, Rusia membiayai sebagian besar ongkos perang di Ukraina. Trump menganggap sanksi ekonomi tidak cukup jitu untuk memaksa Kremlin menghentikan operasi militernya di Ukraina.

Di sisi lain, India menegaskan, pembelian itu adalah kontrak jangka panjang yang telah disepakati kedua negara. Selain itu, minyak Rusia yang murah merupakan penunjang pasokan dalam negeri. Selain India, China dan Turki juga berpotensi mengalami hal yang sama.

Akan tetapi, Modi tidak goyah dengan tekanan Trump. Dua hari setelah Trump menaikkan tarif bagi India, Modi justru menggelar pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon. Mereka membahas banyak hal, di antaranya isu Ukraina, serta kerja sama bilateral.

Merujuk pemberitaan Bloomberg, keduanya menegaskan kembali komitmen kerja sama India-Rusia dan memperkuat hubungan. Modi bahkan mengundang Putin untuk berkunjung ke New Delhi, menghadiri langsung KTT India-Rusia, akhir tahun ini. Modi juga memutuskan menunda pembelian sejumlah persenjataan dari AS.

Seiring itu, Trump mulai membuka diri pada Pakistan. Trump memuji langkah Pakistan terkait isu kontraterorisme. Beberapa jam setelah mengenakan tarif pada India, Trump mengumumkan kesepakatan eksplorasi minyak ”besar-besaran” dengan Pakistan.

Tak sampai di situ, Trump pun melontarkan sindiran dengan mengatakan, suatu hari nanti, New Delhi mungkin akan membeli minyak dari Islamabad. Sebelumnya, ia juga menjamu salah satu pejabat tinggi militer Pakistan dalam jamuan makan siang pribadi.

Seiring ketegangan yang muncul, tarif untuk India belum berlaku efektif. AS masih memberi waktu setidaknya hingga pekan ke tiga Agustus agar India berpikir ulang soal kebijakannya membeli minyak dari Rusia. Akan tetapi, tampaknya India bergeming karena itu sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Mantan Penasihat Kebijakan Luar Negeri di Kemenlu India, Ashok Malik, mengatakan, kebijakan Trump mengancam ikatan kerja sama kedua negara yang telah terjalin selama beberapa dekade. ”Upaya keras, tanpa henti, dan bipartisan baik di Washington maupun New Delhi selama 25 tahun terakhir terancam. Ini tidak hanya oleh tarif, tetapi juga oleh pernyataan dan unggahan di media sosial yang cepat dan longgar,” kata Malik yang kini menjadi Direktur The Asia Group, firma penasihat AS.

Sikap Trump terhadap India, menurut Lisa Curtis, analis Center for New American Security, dilansir Bloomberg, membingungkan. Curtis, yang pernah bekerja di Dewan Keamanan Nasional pada masa pemerintahan pertama Trump, mengatakan, seperti para pendahulunya, AS membutuhkan India sebagai sekutu.

India dipandang dapat membantu AS untuk menghadapi China dan Rusia sekaligus. Sebagaimana diketahui, China dan Rusia adalah pesaing utama AS. Akan tetapi, langkah Trump kali ini dipandang Curtis tidak didasari atas pemahaman yang lebih luas atas peta politik global.

India sendiri adalah bagian dari aliansi strategis bentukan AS di Indo-Pasifik. Bersama Jepang dan Australia, India adalah bagian dari QUAD, aliansi yang menjadi jangkar bagi AS untuk mengelola, melindungi perdagangan maritim, kabel bawah laut, mineral penting, dan banyak lagi. Washington membayangkan QUAD akan berkembang menjadi salah satu aliansi minilateral Amerika untuk pertahanan di Asia.

Meski begitu, kerja sama ini tidak menghalangi India tetap menjalin hubungan dengan Rusia dan China melalui BRICS. India, seperti halnya di masa lampau, memandang dirinya tetap bagian dari gerakan nonblok atau non-aligned movement.

Sreeram Sundar Chaulia, pakar Sekolah Hubungan Internasional Jindal New Delhi, mengatakan, pendekatan Trump yang tiba-tiba terhadap Pakistan sebagai mitra yang hebat dalam kontraterorisme jelas memperburuk suasana hati di India. Dia berharap ini hanya sementara.

Dia mengingatkan jika gestur yang diperlihatkan Trump dan pemerintah AS terhadap Pakistan berujung pada kesepakatan keuangan dan energi antara AS dan Pakistan. Hal itu akan merusak kemitraan strategis AS-India. Langkah itu juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan India terhadap AS.

Indonesia sejatinya berada di posisi yang sama dengan India. Indonesia kini adalah bagian dari BRICS. Indonesia juga adalah bagian dari kelompok gerakan nonblok yang dideklrasikan di Bandung tahun 1955. Indonesia, dengan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, mencoba berada di posisi tidak memihak dalam invasi Rusia dan Ukraina.

Bahkan, mantan presiden Joko Widodo pernah menawarkan untuk membantu proses mediasi antara Ukraina-Rusia saat berkunjung ke Moskwa, Rusia, pada tahun 2023 lalu. Senyampang itu, Jokowi juga mengemukakan pentingnya menjaga pasokan gandum global.

Akan tetapi, sikap Indonesia dan India bertolak belakang. Setelah dikenai total tarif sebesar 50 persen, India memilih menolak dan melawan. Sementara Indonesia cenderung menerima sembari terus melanjutkan lobi.

Berbeda dari India yang menunda pembelian pesawat intai buatan Boeing, Indonesia justru berkomitmen membeli puluhan unit pesawat produksi Boeing, salah satunya Boeing 777. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga membebaskan bea masuk untuk produk AS serta menyepakati transfer data pribadi ke AS.

Pengamat hubungan internasional Departemen HI Fisip Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, Sabtu (9/8/2025), mengatakan, sikap India tidak terlepas dari keyakinan dan kemampuan para pengambil kebijakan negeri itu. Mereka menyakini bahwa seluruh sistem yang ada di negara mereka memiliki nilai penting dalam rantai pasok global, termasuk bagi AS sendiri. ”Setelah China, India meyakini dia adalah salah satu pemain utama dalam rantai pasok global,” kata Reza.

India adalah pemain penting dalam rantai pasok produk farmasi, teknologi informasi, mesin, dan produk perhiasan. Melansir CNN, impor terbesar AS dari India adalah perhiasan (mutiara), batu-batuan berharga, peralatan mesin dan elektronik, obat-obatan dan kebutuhan farmasi lain, hingga reaktor nuklir. Bahkan, mesin traktor yang digunakan para petani, peternak, ataupun pemilik lahan di AS bersumber dari India.

Soal ketergantungan AS pada sumber daya manusia India juga menjadi salah satu pengaruh India terhadap AS. Rezasyah mengatakan, banyak perusahaan teknologi AS menggantungkan kemampuannya pada India. Perusahaan-perusahaan itu terkait dengan penyedia layanan TI yang berkantor pusat di India. Selain itu, mereka juga bergantung pada perusahaan layanan TI yang berkantor pusat di AS dengan operasi besar yang berbasis di India, atau pusat kemampuan mereka sendiri berbasis di India.

Perusahaan-perusahaan AS ataupun Pemerintah AS sendiri, menurut Rezasyah, juga khawatir kebijakan soal imigran yang juga menyangkut banyak warga India di AS berpengaruh pada kemampuan mereka. ”Yang ditakutkan AS adalah daya saing mereka akan turun,” katanya.

Sebaliknya, Indonesia, menurut Rezasyah, harus sadar bahwa negara ini tidak memiliki pengaruh sebesar India. Indonesia bergantung pada pasar AS. Produk Indonesia yang masuk ke pasar AS bukanlah produk strategis yang bisa mengubah situasi di negara tersebut, seperti kopi, produk perikanan, dan peralatan mekanikal.

Sementara itu, produk asal AS yang memasuki pasar Indonsia tidak memberi nilai tambah strategis. Penyebabnya, industri di dalam negeri masih sangat lemah. Rezasyah berpendapat, harus ada kesadaran dari para pengambil kebijakan untuk mendefinisikan ulang soal industrialisasi di Indonesia.

Soal memperbaiki dunia industri juga pernah disampaikan anggota Komisi VI DPR, Rachmat Gobel. Dalam wawancara pada bulan April lalu, dia mengatakan, yang perlu dipikirkan ulang adalah visi pemerintah dalam membangun industri. ”Apakah hanya sekadar membangun pabrik yang bisa menghasilkan lapangan kerja, bayar pajak, dan mengekspor, atau ingin membangun NKRI yang kuat dan penguasaan teknologi. Ini dua hal yang berbeda,” katanya.

Dosen pada Departemen HI Fisip Universitas Andalas, Virtuous Setyaka, mengatakan, keputusan untuk membuka keran barang dari AS juga harus dipahami dalam konteks yang berlapis-lapis. Dia sendiri melihat bahwa kebijakan itu guna memicu industri nasional untuk berbenah. Begitu juga dengan para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ”Ini memaksa kita semua untuk berbenah, memperbaiki diri,” katanya.

Dua pejabat Pemerintah Indonesia yang ikut terlibat dalam proses negosiasi mengakui, secara tidak langsung hasil negosiasi Jakarta dan Washington adalah sebagai katalis untuk melakukan perubahan di dalam negeri. Mereka menyebut banyak aturan di dalam negeri yang seringkali bertubrukan satu sama lain sehingga membuat proses negosiasi atau bahkan percepatan pembangunan tidak berjalan karena ego sektoral.

Selain meredefinisi ulang soal industrialisasi di dalam negeri, Rezasyah juga mendorong agar pemerintah mulai menentukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri berdasarkan kemampuan yang dimiliki negara mitra. Ini khususnya untuk mengisi hal-hal teknis dalam perjanjian kemitraan strategis. (AP)