Trump Vs BRICS, Siapa Merasa Terancam?

Tantangan menjaga multilateralisme dan kerja sama internasional semakin berat dan kencang. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump salah satu tantangan terbesar.

Tantangan itu berwujud tarif bea masuk impor ke pasar AS. Dari empat pendiri BRIC, yakni Brasil, China, India, dan Rusia, satu sudah dipastikan terkena tarif tinggi.

India dan China masih merundingkan tarif dengan AS. Rusia belum jelas. Sementara untuk Brasil, Trump menggetok dengan tarif 50 persen. Tarif itu tertinggi sepanjang sejarah hubungan dagang kedua negara.

Kenaikan tarif bea masuk itu akan mengganggu ekonomi AS dan masyarakatnya. Harga hamburger, kopi, dan jus jeruk, tiga komoditas yang banyak dikonsumsi warga AS sehari-hari, bisa melonjak. Pedulikah Trump? Tidak.

Indonesia juga. Masih di bawah Brasil, yakni di angka 32 persen. Akan tetapi, hal ini sudah membuat ketar-ketir banyak pihak karena dipastikan akan berdampak pada perekonomian negara.

Trump akan semakin merundung dan minta tambahan yang aneh-aneh.

Di luar tarif yang telah ditetapkan untuk setiap negara, Trump memperingatkan pada negara-negara yang berpihak pada BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen. ”Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika, BRICS, akan dikenai tarif TAMBAHAN sebesar 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” seru Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Gadjah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti, Kamis (10/7/2025), menilai, Trump berpandangan, semua negara ancaman bagi AS dan hegemoninya di dunia internasional. BRICS, yang terdiri dari negara-negara kompetitor utama AS, seperti Rusia dan China, menurut Poppy, sudah pasti dipersepsikan juga seperti itu.

Trump memandang BRICS, menurut Poppy, sebagai ancaman bagi upaya mengembalikan kejayaan AS melalui slogan Make America Great Again (MAGA). Berbagai ide dan usulan BRICS mencoba mengurangi ketergantungan dunia internasional pada kekuatan-kekuatan AS, seperti mata uang dollar, akan melemahkannya.

Poppy menilai, tindakan Trump menerapkan tarif terhadap anggota BRICS juga merupakan tindakan yang kontradiktif. ”Saat dia melihat ada negara yang berupaya untuk menaikkan posisi tawarnya (bargaining position), hal itu dilihat sebagai sebuah ancaman terhadap sistem multilateral yang sebetulnya sedang digerogoti oleh kebijakan Amerika Serikat sendiri,” katanya.

Soal sikap ASEAN pada tarif Trump, Poppy menilai, ada keunikan. Meski satu sebagai sebuah organisasi, keunikan ASEAN adalah masing-masing memiliki sikap tersendiri jika menyangkut dengan kepentingannya.

Poppy menilai, negosiasi jangka panjang para pihak akan membantu dunia internasional menavigasi guncangan dan konsekuensi yang timbul akibat ancaman Trump. ”Guncangan juga harus dimitigasi melalui proses bargaining, negosiasi, dan seterusnya,” katanya.

Adapun ke Pemerintah Indonesia, Poppy mengingatkan agar tidak sendirian berunding dengan AS. Pemerintah perlu secara komprehensif melibatkan dunia usaha.

Ia kerap kali mengingatkan itu dalam berbagai kesempatan. Lobi dunia usaha Indonesia dilakukan ke pebisnis AS yang butuh pasokan dari Indonesia. ”Ini akan menciptakan domestic pressure terhadap Pemerintah AS. Dan, sebelumnya juga pernah terjadi,” katanya.

Satu hal lain yang juga berpengaruh adalah keberadaan perwakilan diplomatik, dalam hal ini duta besar. ”Lagi-lagi balik ke isu soal dubesnya nggak ada. Dubesnya mana, nih,” kata Poppy.

Pandangan lain disampaikan Shofwan Al Banna Choiruzzad. Dosen hubungan internasional sekaligus peneliti pada Center for International Relations Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (CIReS LPPSP) FISIP Universitas Indonesia itu mengatakan, tarif Trump bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional.

Membiarkan Trump secara sepihak mendefinisikan ulang perdagangan akan merugikan semua orang. Rakyat AS juga akan rugi.

Akan tetapi, saat bersamaan, AS memiliki keunggulan. AS mengendalikan titik krusial ekonomi dunia seperti dollar AS yang menjadi alat tukar dominan global. AS juga praktis mengendalikan SWIFT, fasilitas pengolah transaksi global. Berbagai teknologi juga dalam kukungan AS.

Menurut Shofwan, BRICS sebagai pelantar ekonomi baru bisa melakukan beberapa hal. Pertama, dalam jangka panjang, BRICS perlu membangun alternatif bagi sejumlah titik krusial yang masih dikendalikan AS.

Selanjutnya, dalam jangka pendek, dunia internasional perlu mengeluarkan respons kolektif. Tidak hanya BRICS, yang menjadi sasaran tembak Trump, tanggapan juga perlu dikeluarkan forum dan pelantar kerja sama lain.

”BRICS bisa mengajak mitra lain yang memiliki komitmen pada stabilitas perdagangan dunia, seperti Uni Eropa dan negara-negara anggota CPTPP,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa setiap negara akan mengutamakan kepentingan sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa Vietnam membuat kebijakan perdagangan keras terhadap China. Shofwan mengatakan, hal itu untuk menjepit China.

Dalam konteks Indonesia, dia mengatakan, pilihan kebijakan pemerintah harus dipandu oleh kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif. Pemerintah harus berani melakukan negosiasi dan pada saat yang sama tegas berprinsip dan meyakini punya daya tawar.

”Kalau semua nggak ada yang berani pushback AS, Trump akan semakin merundung dan minta tambahan yang aneh-aneh. Be principled, but open to negotiate. Mitigasi dan siap absorb hasil apa pun untuk kemudian melakukan adaptasi,” katanya.

Sementara dosen HI Universitas Padjadjaran, Irman Gurmilang Lanti, menyebut BRICS menawarkan alternatif multilateralisme. BRICS tidak akan lagi fokus pada urusan ekonomi.

Memang, hal itu akan menjadi tantangan. Sebab, masing-masing anggota BRICS punya kepentingan dalam memanfaatkan forum tersebut.

”Walaupun BRICS dalam hal ini jelas tidak dapat menerima penerapan tarif unilateral Trump, agak sulit untuk mencapai posisi yang sama sebangun dalam berhadapan dengan isu ini. Ini disebabkan oleh perbedaan posisi masing-masing negara anggota BRICS terhadap AS,” katanya.

Beberapa negara, seperti Rusia, China, dan Brasil, cenderung mengambil posisi yang agak agresif. Sementara India dan Indonesia cenderung ingin mengambil langkah perundingan bilateral.

Respons terukur dan kolektif terhadap kebijakan Trump juga bisa dilakukan Indonesia bersama ASEAN. Sejumlah negara anggota ASEAN juga dikenai kebijakan kenaikan tarif.

Irman mengatakan, ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia saat ini terlihat ada upaya yang kuat untuk membangun posisi bersama menanggapi situasi terbaru akibat kebijakan tarif Trump.

Sama seperti BRICS dan juga pengalaman ASEAN dalam menangani berbagai perbedaan pandangan di internal, kepentingan nasional masing-masing negara anggota tidak akan menjadikan hal ini mudah untuk dilakukan. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang rapat dengan China dan lainnya cenderung menjaga jarak. Hal serupa juga dalam konteks relasi dengan AS.

”Pada akhirnya, kemungkinan posisi bersama ASEAN yang jelas dan afirmatif tidak akan tercapai, dan negara-negara anggota ASEAN akan (memilih) mengadopsi pendekatan bilateral dalam berhubungan AS,” katanya.