Koalisi ”Kepepet” Eropa

Sepekan terakhir ini, istilah coalition of the willing menjadi bahan pembicaraan terkait isu keamanan luar negeri, khususnya di Eropa. Inggris bersama Perancis menjadi pelopor dari koalisi tersebut. Tujuan mereka ialah menunjukkan kepada dunia bahwa Eropa bisa membela diri dan mau turun tangan ke lapangan membantu Ukraina.

Pada dasarnya, coalition of the willing diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi persekutuan orang atau kelompok yang berpandangan sama. Istilah ini pertama kali muncul di kolom opini harian The New York Times edisi 21 Juli 1971 oleh pakar hubungan internasional Institut Teknologi Massachussetts (MIT), Lincoln P Bloomfield. Ia berargumen, dunia memerlukan persekutuan negara-negara sevisi untuk mendukung berbagai upaya menjaga perdamaian yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Istilah ini kemudian menjadi semakin terkenal ketika pada 2003 Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka membentuk koalisi tersebut untuk menginvasi Irak. AS berdalih bahwa diplomasi telah gagal untuk membujuk Presiden Irak Saddam Hussein meletakkan senjata dan mundur. Selain itu, juga ada narasi bahwa Saddam Hussein mengembangkan senjata biologis. Berdialog tidak akan berhasil sehingga Saddam Hussein harus disingkirkan dengan segala cara.

Koalisi ini melahirkan invasi AS ke Irak. Para anggota persekutuan ini, antara lain, adalah Inggris, Perancis, hingga negara-negara kecil, seperti Mongolia, Kepulauan Marshall, dan Palau. Tidak semua negara mengirim pasukan dan persenjataan, banyak yang mengirim bantuan berupa dana dan logistik.

Namun, penyelidikan berbagai media arus utama di AS menemukan bahwa tidak semua anggota persekutuan ini bergabung dengan sukarela. Justru, banyak negara, terutama negara-negara kecil, dirundung oleh pemerintahan Presiden George W Bush agar mengikuti persekutuan tersebut.

Media Salon yang progresif pada 12 Maret 2003 menerbitkan berita bahwa AS mengancam menghentikan bantuan pembangunan, menjatuhkan sanksi ekonomi, atau membatasi perdagangan bilateral jika negara-negara itu menolak. Walhasil, istilahnya pun dipelesetkan menjadi coalition of the unwilling alias persekutuan orang-orang terpaksa.

Kali ini, coalition of the willing terbentuk karena situasi Eropa yang terjepit. Semua bermula ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak mau lagi membantu pertahanan Eropa, termasuk melalui Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Trump berdalih sudah cukup NATO memoroti AS, sementara negara-negara anggotanya ada yang tidak membayar iuran sesuai ketentuan, yakni 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing.

Hal ini ditambah cekcok Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Memang, Zelenskyy kemudian mengirim surat permintaan maaf kepada Trump yang diterima dengan senang hati. Akan tetapi, AS sudah terburu menghentikan pasokan senjata dan intelijen ke Ukraina.

Menanggapi keadaan tersebut, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melakukan pertemuan darurat negara-negara Eropa. Inti pertemuan itu ialah Eropa harus bersiap menghadapi yang terburuk. Pertama kali sejak Perang Dingin usai, Eropa harus meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan membangun kemampuan tempur mereka.

Starmer kemudian mencetuskan perihal persekutuan. Tujuannya adalah membuka kemungkinan bagi Eropa menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Hal ini demi memberi efek gentar kepada Rusia agar tidak menyerang Ukraina. Dari sisi AS, mereka tidak mau terlibat mengirim pasukan perdamaian. Bagi Trump, jika AS bisa menambang logam tanah jarang di Ukraina, keberadaan perusahaan AS di sana sudah cukup membuat Rusia pikir-pikir.

Melansir harian Telegraph edisi 7 Maret 2025, Starmer mengatakan, ada 20 negara yang mengatakan kesediaan bergabung di koalisi. Semua negara Eropa, kecuali Hongaria yang Perdana Menteri Viktor Orban dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di luar Eropa ada Kanada dan Turki yang mengatakan kesediaan selama ada mandat yang jelas.

”Saya ingin percaya bahwa AS selalu mau membantu kita, tetapi harapan itu susah sekali dijaga sekarang ini. Eropa harus bertindak,” kata Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Selain wacana menempatkan pasukan perdamaian Eropa dan kawan-kawan di Ukraina, juga dibahas mengenai peningkatan anggaran pertahanan tiap-tiap anggota NATO. Inggris berencana meningkatkan anggaran mereka menjadi 2,5 persen dari PDB, tetapi itu ternyata tidak cukup.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan, peningkatan anggaran minimal harus 3 persen dari PDB masing-masing. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan, UE akan mengucurkan dana 800 miliar euro untuk meningkatkan pertahanan blok ekonomi tersebut.

Berdasarkan kajian NATO, Rusia terus meningkatkan kemampuan militer mereka. Per tahun 2030, Eropa mengkhawatirkan Rusia memiliki cukup tenaga untuk menyerang mereka. Oleh sebab itu, Macron mengusulkan agar Eropa menggunakan persenjataan nuklir untuk menggentarkan Rusia.

Selain Perancis, negara anggota NATO yang memiliki hulu ledak nuklir adalah Inggris dan AS. Dari segi jumlah, AS yang terbanyak. Berdasarkan data Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) dan Institut Kajian Perdamaian Stockholm (SIPRI), AS memiliki 5.044 hulu ledak. Sebanyak 1.770 hulu ledak mereka disebar di Eropa di 31 pangkalan permanen NATO.

Perancis memiliki 290 hulu ledak nuklir dan Inggris memiliki 225. Sementara itu, Rusia memiliki 5.580 hulu ledak nuklir. Ada 1.710 hulu ledak Rusia yang disebar, salah satunya di Belarus.

Rusia menanggapi pernyataan Macron dengan marah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bahkan menuduh Macron ingin meniru Napoleon Bonaparte yang berusaha menginvasi Rusia pada 1812. Upaya invasi itu berujung kegagalan. Menurut Lavrov, jika Eropa menganggap Rusia sebagai ancaman dan mempersenjatai diri, justru mereka yang menjadi ancaman bagi Rusia.

Pembentukan persekutuan oleh Inggris dan Perancis ini lahir dari situasi yang pelik. Berdasarkan aturan internasional, hanya PBB yang bisa mengirim pasukan perdamaian. Prosesnya ialah melalui mandat Dewan Keamanan PBB. Itu sebabnya, koalisi AS menyerang Irak pada 2003 menuai kecaman global karena melangkahi kewenangan PBB.

Namun, kecil kemungkinan DK PBB bisa memandatkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Hal ini karena Rusia adalah anggota tetap DK PBB. Mereka pasti akan memveto resolusi yang mengusulkan pengiriman pasukan ke Ukraina.

Persoalan kedua ialah jika pasukan penjaga perdamaian itu dimandatkan oleh NATO. Aturan pakta pertahanan itu mengatakan, segala tindakan NATO harus disetujui oleh semua anggota. Jika AS mengatakan tidak mau terlibat di dalam coalition of the willing, rencana pembentukannya praktis gugur.

Sejauh ini belum diketahui cara Starmer, Macron, dan negara-negara Eropa untuk merayu Trump. Harapannya, walaupun AS tidak mau terlibat dengan pasukan tersebut, Trump tidak menghalangi pembentukan dan pengirimannya.

Trump sendiri memiliki pandangan bahwa hanya dia yang bisa menyelesaikan Perang Ukraina. Di dalam cuitan di platform Truth Social, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi ekonomi besar atas Rusia. Rusia baru-baru ini menyerang infrastruktur pembangkit listrik di Ukraina.

”Rusia benar-benar menghajar Ukraina. Saya berpikir memberi Rusia sanksi dan kenaikan tarif,” cuitnya.

Trump mengatakan agar Rusia dan Ukraina secepatnya menuju meja perundingan. Jika tidak, ia akan menjatuhkan berbagai penalti ekonomi. Meskipun begitu, Trump mengaku lebih mudah baginya berdialog dengan Putin dibandingkan dengan Zelenskyy.

Persoalan kedua ialah keefektifan pembuatan pasukan koalisi Eropa dan penempatannya di Ukraina. Rusia sejak sebelum menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 sudah mengatakan tidak menginginkan pangkalan NATO di negara-negara yang berbatasan langsung dengan mereka.

Apabila Eropa mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, Rusia bisa menuduh NATO ikut campur secara langsung. Perang tidak akan usai. Is there a big enough willingness from the coalition of the willing?