Soroti ”Serakahnomics”, Prabowo Janji Sikat Pengusaha Besar yang Seenaknya

JAKARTA, KOMPAS — Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik serakahnomics yang disebutnya sebagai penyebab ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional. Ia berjanji akan tegas menindak pengusaha yang menjalankan bisnis dengan seenaknya dan menikmati keuntungan tinggi di atas penderitaan rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, ia menyoroti beberapa contoh praktik serakahnomics yang selama ini terjadi.

Misalnya, kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di dalam negeri meski Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Ia juga menyoroti ”keanehan” lain berupa harga pangan yang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat meski sudah ada beragam program subsidi di sektor pangan yang digelontorkan pemerintah.

Presiden Prabowo menuding adanya manipulasi dan dominasi oleh elite tertentu yang mengabaikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

”Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Ada sebagian pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa diterima,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa selama masa jabatannya, kekayaan negara tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memikirkan nasib rakyat. ”Kami tidak gentar dengan kebesaran dan kekayaan mereka karena itu berasal dari rakyat Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo berjanji menempuh sejumlah langkah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik tersebut. Salah satunya, penertiban terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal.

Pemerintah saat ini telah menerima laporan berupa jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum. Ada perusahaan yang mengoperasikan perkebunan di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luasan perkebunan, atau menghindar ketika dipanggil oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

”Hari ini saya laporkan, pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan,” kata Presiden.

Tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sekarang saya telah perintahkan agar itu dikuasai kembali oleh negara.

Presiden menyayangkan, praktik seperti itu selama ini dibiarkan terjadi oleh pemerintah dan penegak hukum. Ia menyebutkan, sudah ada keputusan pengadilan yang inkrah sejak 18 tahun lalu dan memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit tersebut.

”Tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sekarang saya telah perintahkan agar itu dikuasai kembali oleh negara,” katanya.

Ia juga berjanji pemerintah akan menerbitkan tambang-tambang ilegal yang melanggar aturan. Pemerintah saat ini telah mengantongi data 1.063 tambang ilegal yang beroperasi dan berpotensi membuat kerugian negara minimal Rp 300 triliun.

Presiden pun memperingatkan soal keterlibatan jenderal-jenderal TNI dan polisi di balik praktik kebun sawit dan tambang ilegal. Ia juga memperingatkan anggota partai politik yang terlibat, termasuk kader Partai Gerindra yang ia pimpin, untuk berani melaporkan praktik seperti itu jika mereka juga terlibat.

Presiden Prabowo bahkan meminta kader-kadernya di Gerindra untuk menjadi justice collaborator dengan penegak hukum serta mengungkap praktik-praktik ilegal itu.

"Saya telah peringatkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, karena jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam, ya," katanya.

Pemerintah juga akan lebih tegas terhadap pengusaha beras berskala besar. Salah satunya, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pengusaha berskala besar ke depan diwajibkan mengantongi izin khusus. Keputusan itu dibuat setelah pertimbangan cermat agar rakyat mendapatkan beras yang tepat takaran, berkualitas, dan terjangkau.

”Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah, kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain, jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Berbagai langkah penegakan itu, disertai dengan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan melindungi rakyat kecil dari dampak buruk dari sifat serakah oknum tertentu.

Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam: ’serakahnomics’.

”Saya pastikan, perusahaan mana pun yang manipulasi dan melanggar akan kami proses hukum. Kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomics,” kata Presiden.

Fenomena serakahnomics juga sempat diungkit oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya. Politisi PDI-P itu mengatakan, di tengah gejolak perekonomian global, Indonesia juga menghadapi tantangan terbesar yang berasal dari ”rumah” sendiri.

Ia mengatakan, pada satu sisi, rakyat dengan segala keterbatasan memiliki etos kerja luar biasa. ”Petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri, mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah,” katanya.

Namun, di sisi lain, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Puan mengatakan, sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif.

Ia menyebutkan beberapa contoh bisnis gelap tersebut, seperti bisnis ilegal, tambang ilegal, judi daring, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya.

”Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam: serakahnomics, sebuah perilaku sejarah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Puan.