Perangkat ”Sound Horeg” di Perbatasan Korsel Dibongkar

SEOUL, SENIN — Korea Selatan membongkar jaringan pengeras suara di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara pada Senin (4/8/2025). Selama ini pelantang suara menjadi alat propaganda dan konfrontasi melalui suara keras dan musik keras.

Kebisingan pelantang suara itu mirip perangkat sound horeg di Indonesia. Selama ini, melalui perangkat pengeras suara ukuran besar dengan volume maksimal itu, Korsel memutar lagu–lagu K-pop, siaran berita, dan aneka propaganda.

Meski secara teknis Korsel dan Korut masih berperang, pemerintahan baru di Seoul di bawah Presiden Lee Jae Myung memilih pendekatan lebih bersahabat terhadap Korut. Pendekatan itu, antara lain, dicerminkan dengan membongkar jaringan pengeras suara tersebut.

Pembongkaran perangkat ala sound horeg itu mulai dilakukan bulan ini menyusul penghentian siaran dan aneka propaganda dengan pengeras suara sejak Juni 2025 di sepanjang Garis Demiliterisasi (DMZ) Korsel-Korut di lintang utara 38 derajat.

Pada Juni 2025, Korut juga sudah menghentikan siaran dan propaganda mereka dengan pengeras suara serupa sound horeg. Suara bising antardua Korea itu selama ini mengganggu ketenangan dan menimbulkan polusi suara bagi warga dua negara.

Korut pun menghentikan siaran bising itu sehari setelah Korsel menghentikan siaran dan propagandanya.

”Terhitung hari ini, Angkatan Bersenjata Korea Selatan membongkar perangkat pengeras suara di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara,” demikian keterangan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korsel Lee Kyung Ho di Seoul.

Menurut Lee, itu langkah mudah untuk mengurangi ketegangan kedua Korea. ”Langkah ini tidak akan mengurangi kesiapan operasional tentara kami,” ujar Lee.

Dia menambahkan, seluruh perangkat sound system itu akan selesai dibongkar dalam sepekan ini.

Dia tidak menjelaskan berapa banyak perangkat pengeras suara Korsel yang akan dibongkar. Namun, kantor berita Yonhap melaporkan, diperkirakan ada 20 titik sound horeg akan dibongkar tuntas.

Sejumlah foto yang diedarkan Kementerian Pertahanan Korsel memperlihatkan para prajurit menggunakan baju pelindung antipeluru, melepaskan bagian demi bagian dari tumpukan pengeras suara, rangkaian kabel, serta penopang pengeras suara yang menjulang tinggi.

Presiden Lee yang baru terpilih memerintahkan militer Korsel menghentikan siaran propaganda demi memulihkan rasa percaya Korut terhadap seterunya di selatan.

Hubungan Korsel–Korut mencapai titik terburuk beberapa tahun terakhir seiring mengerasnya sikap Korsel terhadap Korut. Terlebih setelah Korut mengirimkan prajurit dan persenjataan untuk membantu Rusia dalam perang Rusia-Ukraina.

Pada tahun 2024, kedua Korea terlibat saling serang propaganda perang. Korut mengirimkan armada balon udara berisi sampah dan diduga kotoran manusia ke arah selatan. Korut mengatakan itu adalah balasan terhadap propaganda serupa yang terlebih dahulu dilakukan para aktivis Korsel.

Sebagai tanggapan, Presiden Korsel waktu itu, Yoon Suk Yeol, memerintahkan ”perang sound horeg” dengan melancarkan propaganda dengan suara keras, termasuk penyiaran lagu–lagu K-pop serta berbagai berita dengan suara yang memekakkan gendang telinga.

Tak lama kemudian, Korea Utara membalas dengan melancarkan siaran bising menyerupai dengungan dan bunyi–bunyi aneh yang membuat warga Korsel di dekat perbatasan terganggu secara fisik dan mental.

Laman NPR tanggal 18 Juni 2025 menuliskan kesaksian Kim Ok-soon (56), seorang nenek warga Korsel yang terpaksa menghentikan aktivitas rekreasi alam bebas bersama cucu–cucunya karena kebisingan pengeras suara Korut. Kim yang tinggal di Desa Dangsan-ri di Pulau Ganghwa mengaku mendengar suara aneh seperti suara hantu, burung gagak, dan lolongan serigala. Suara-suara itu terdengar keras dan terbawa angin ke arah desanya.

”Sangat mengerikan. Tidur kami tidak nyenyak. Semua warga desa ketakutan,” kata Kim. Suara bising itu terjadi pagi, siang, dan malam tak tentu waktu.

Pada kesempatan lain, wartawan AFP yang mengunjungi Pulau Ganghwa mendengar pengeras suara Korut memperdengarkan suara tembakan senjata api, suara orang kesakitan di medan perang, ledakan bom, dan musik yang nadanya menakutkan mulai pukul 23.00.

Tingkat kebisingan pengeras suara di perbatasan itu mencapai 95 desibel sehingga sangat mengganggu pendengaran dan kesehatan manusia.

Kali ini Presiden Lee mencoba resep baru untuk berurusan dengan Korut sejak terpilih Juni lalu. Di antaranya dia meminta kelompok aktivis Korsel menghentikan pengiriman brosur propaganda ke Korea Utara.

”Kami mendesak para aktivis kemanusiaan untuk menghentikan pengiriman aneka brosur ke Korea Utara untuk menjaga kedamaian dan keselamatan warga di perbatasan,” kata Juru Bicara Kementerian Persatuan Korea Koo Byung-sam dalam jumpa pers, Senin.

Pengiriman berbagai alat propaganda lewat laut dan sungai di perbatasan kerap dilakukan para aktivis Korsel.

Presiden Lee menyatakan, pihaknya berusaha menjalin komunikasi dengan Pyongyang tanpa menetapkan syarat tertentu. Langkah itu diambil demi mencairkan hubungan yang sempat memburuk di zaman pendahulunya, Presiden Yoon, yang dimakzulkan.

Akan tetapi, sejauh ini Korut masih menolak usulan dialog yang diajukan Korsel.

”Jika Korsel berpikir bisa memperbaiki keadaan dengan kata–kata sentimental, itu adalah kekeliruan besar,” kata Kim Yo Jong, saudari Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong Un, pekan lalu.

Kim menilai kepercayaan Korsel kepada Amerika Serikat dan permusuhan terhadap Korut membuat Presiden Lee saat ini tidak jauh berbeda dari pendahulunya.

Dia menilai, Pyongyang tidak terburu–buru untuk memperbaiki hubungan dengan Seoul dan Washington DC.

Korsel dan Korut secara teknis masih dalam keadaan berperang sejak Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata. Tidak ada perjanjian pengakhiran perang dan perdamaian yang ditandatangani hingga kini.

Siaran propaganda dengan pengeras suara dilakukan kedua Korea selama bertahun–tahun. Di berbagai pos penjaga perbatasan juga terdapat perangkat pengeras suara dan berbagai perlengkapan keamanan serta propaganda.

Selain itu, terdapat papan billboard besar berisi aneka propaganda. Brosur propaganda juga dikirimkan lewat udara. Hal itu berlangsung di tengah patroli jalan kaki yang dilakukan tentara kedua Korea di sektor perbatasan masing-masing.

Pada tahun 2019, kesepakatan militer Korsel–Korut tentang larangan penggunaan pengeras suara di perbatasan dibatalkan oleh kedua pihak.

Upaya menghentikan siaran propaganda pernah dilakukan Korsel pada 2018 semasa Presiden Moon Jae-in. Ketika itu, dia juga sempat menghentikan siaran propaganda yang dianggap menjadi salah satu pemicu ketegangan militer dua negara. (AP/AFP/Reuters)