Stok Rumah Berlebih, Kuota Subsidi Perlu Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya 46.000 stok rumah bersubsidi yang sudah dibangun pengembang hingga menjelang akhir tahun 2024 belum terserap. Pemerintah dinilai perlu lebih transparan terhadap alokasi kuota rumah bersubsidi agar tidak terjadi suplai rumah berlebih.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2019-2024, pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terdiri atas tiga jenis, yaitu subsidi selisih bunga, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), subsidi bantuan uang muka (SBUM), dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun, skema subsidi selisih bunga dihentikan pada tahun 2021, sementara itu BP2BT dihentikan tahun 2023.

Penghentian dua skema subsidi KPR itu dinilai memicu kelangkaan kuota subsidi rumah. Kuota FLPP menjadi cepat habis, dan banyak rumah yang sudah dibangun pengembang akhirnya tidak terserap. Pada 2024, kuota FLPP yang semula 166.000 unit sudah habis terserap pada September 2024, lalu pemerintah kembali menambah alokasi kuota 34.000 unit sehingga menjadi total 200.000 unit.

Jumlah alokasi kuota rumah bersubsidi itu masih akan dibagi lagi untuk dilaksanakan oleh setidaknya 20 asosiasi pengembang perumahan di Indonesia. Per awal Desember 2024, stok rumah bersubsidi yang telah dibangun pengembang-pengembang anggota Apersi dan menunggu (waiting list) akad kredit sejumlah 18.000 unit.

”Kami berharap dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyusunan kuota rumah bersubsidi dalam RPJM mempunyai analisis dan proyeksi kebutuhan kuota yang lebih transparan sehingga kelangkaan kuota tidak terjadi lagi,” ujar Junaidi, saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, dari data asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI), stok rumah bersubsidi yang sudah mendapat persetujuan bank, tetapi belum akad kredit, berjumlah 22.228 unit. Data dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), stok rumah bersubsidi yang telah terbangun berjumlah 15.000 unit dan sebagian masuk daftar tunggu akad pada 2025.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengemukakan, untuk mengatasi potensi kelebihan suplai rumah bersubsidi tahun 2024, BP Tapera akan mengupayakan percepatan akad KPR subsidi lebih cepat pada awal tahun 2025.

”Untuk mengantisipasi kondisi (suplai berlebih) berulang di masa mendatang, perlu ada perhitungan kesesuaian permintaan dan suplai berdasar big data perumahan yang dikelola BP Tapera,” lanjut Heru.

Pada tahun 2024, pihaknya sudah mengingatkan kepada asosiasi pengembang agar dalam membangun rumah subsidi tetap memperhatikan alokasi kuota KPR FLPP dan SBUM supaya tidak memicu suplai rumah berlebih.

Penambahan alokasi kuota FLPP oleh pemerintah sebanyak 34.000 unit dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit pada tahun ini didasarkan perkembangan data suplai dan stok rumah subsidi yang telah terbangun (ready stock) pada aplikasi Sistem Informasi Kumpulan (Sikumbang) BP Tapera.

Heru menambahkan bahwa pihaknya, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta ekosistem pembiayaan, sedang memfinalisasi skema pembiayaan FLPP dengan proporsi pendanaan FLPP dan perbankan yang disertai suku bunga tiering jauh di bawah suku bunga pasar. Selain itu, perpanjangan durasi KPR subsidi, diferensiasi produk pada kredit bangun rumah (KBR) dan renovasi rumah (KRR) guna mendukung target pembangunan 3 juta rumah per tahun, tetapi tidak membebani masyarakat yang menjadi target konsumen.

Sebelumnya, menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon Napitupulu, permintaan terhadap rumah subsidi sangat besar, bahkan melebihi kuota KPR bersubsidi yang tersedia. Saat ini, total KPR FPP yang belum tersalur karena permintaan berlebih mencapai 46.000 unit, sejumlah 25.000 unit di antaranya di BTN yang belum bisa akad.

Pembiayaan KPR bersubsidi bersumber dari porsi pendanaan pemerintah dan perbankan berbanding 75:25 persen. Sementara itu, suku bunga KPR bersubsidi dipatok tetap (fixed rate) 5 persen per tahun dengan tenor KPR subsidi hingga 20 tahun. Pada tahun 2024, porsi pendanaan pemerintah untuk KPR FLPP sebesar Rp 24,2 triliun.

Peningkatan alokasi kuota KPR subsidi kini tengah dikaji dan diusulkan menjadi 800.000 unit pada 2025. Pendanaan itu direncanakan bersumber dari APBN dan perbankan dengan komposisi 50:50 persen. Tenor KPR juga bakal diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, dengan tenor subsidi KPR selama 10 tahun, dan selebihnya 20 tahun dikenai suku bunga KPR mengambang (floating).

Menurut Junaidi, berdasarkan pertimbangan historis alokasi kuota FLPP selama 2020-2024 yang rata-rata 220.000 unit, penyaluran kuota KPR FLPP pada 2025 diharapkan setidaknya berkisar 230.000-300.000 unit. Penyaluran fasilitas KPR bersubsidi bagi masyarakat pekerja informal juga perlu dimudahkan.