Studi LPEM FEB UI: Pekerja Frustrasi Naik 11 Persen dalam Setahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS  —  Jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa atau frustrasi naik 11 persen, dari 1,68 juta orang pada Februari 2024 menjadi 1,87 juta orang pada Februari 2025. Situasi ini menunjukkan ada kelompok penduduk bekerja yang kehilangan kepercayaan terhadap peluang pasar kerja yang tersedia. 

Demikian salah satu persoalan yang diangkat dalam laporan studi Labor Market Brief Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang diterbitkan pada 28 November 2025. LPEM FEB UI mengolah data dari Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS). 

Muhammad Hanri, salah satu peneliti dalam riset itu, Rabu (3/12/2025) di Jakarta, mengatakan, adanya kelompok penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa perlu diperhatikan. Kelompok ini, yang juga biasa disebut discouraged workers, mungkin tidak menimbulkan tekanan langsung pada statistik pengangguran, tetapi mereka mencerminkan underutilization yang tidak terlihat. 

Keberadaan mereka menantang asumsi bahwa pasar kerja pulih hanya karena tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun. Dalam beberapa kajian internasional yang dilakukan Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), kelompok discouraged workers dipandang sebagai indikator dini rapuhnya dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja. 

Meski secara statistik porsi mereka kecil, Hanri menyebut, kehadiran mereka sering kali terkait dengan perubahan kondisi ekonomi yang lebih dalam. Misalnya, melemahnya mobilitas, keterbatasan layanan penempatan kerja, dan meningkatnya ketidakterhubungan antara keterampilan yang dimiliki dan diminta industri. 

”Dengan kata lain, lonjakan 11 persen dalam kelompok discourage workers dalam setahun bukan berarti persoalan sepele. Di banyak negara, lonjakan kecil kelompok itu sering mendahului stagnasi partisipasi kerja atau naiknya informalitas,” ujarnya. 

Hanri turut menyampaikan, peningkatan kelompok discourage workers 11 persen dalam kurun waktu Februari 2024 ke Februari 2025 juga selaras dengan laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle Class Jobs”. Laporan ini menyebutkan, dua pertiga pekerjaan di Indonesia masih berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah. Mayoritas tenaga kerjanya hanya berpendidikan menengah pertama atau lebih rendah. 

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan yang telah berhasil memperkuat basis manufaktur berorientasi ekspor dan jasa modern, Indonesia tertinggal dalam penciptaan lapangan pekerjaan formal dan produktivitas menengah.

Konsekuensinya, proses pencarian kerja menjadi semakin kompetitif bagi pencari kerja yang pendidikannya rendah, pengalaman kerja minim, dan keterampilan tidak relevan. 

Dalam laporan riset yang sama, LPEM FEB UI menemukan, sesuai dengan Sakernas Februari 2025, lebih dari separuh kelompok discourage workers berasal dari penduduk dengan pendidikan SD atau tidak tamat SD. Lulusan SMP dan SMA masing-masing mencapai 20 dan 17 persen. Artinya, banyak pekerjaan formal memerlukan kompetensi yang tidak secara otomatis diperoleh di sekolah menengah. 

Porsi discourage workers dari lulusan SMK pada Sakernas Februari 2025 mencapai 8 persen. Ini menunjukkan ada pelaksanaan pendidikan keterampilan di SMK yang mengalami kesenjangan dengan kebutuhan nyata di tempat kerja. 

Sementara porsi lulusan perguruan tinggi yang mengalami putus asa hanya 4,34 persen pada Sakernas Februari 2025. Lulusan S-1 yang putus asa berkisar 45.000 orang dan pascasarjana 6.000 orang lebih.

Kelompok ini biasanya menghadapi hambatan berupa harapan upah yang tidak terpenuhi, ketidakterhubungan bidang studi dan peluang kerja, serta persepsi diskriminasi usia bagi lulusan baru memasuki pasar kerja di usia yang lebih matang. 

Peneliti LPEM FEB UI lainnya yang terlibat dalam laporan riset, Nia Kurnia Sholihah, menyebutkan, generasi X dan kelompok lebih tua menjadi penyumbang terbesar di kelompok discourage workers (38 persen). Posisi kedua diisi oleh generasi milenial (24,56 persen) dan generasi Z (24,09 persen). 

”Porsi discourage workers dari generasi Z yang sebesar 24,09 persen itu termasuk relatif besar. Padahal, mereka merupakan kelompok yang baru memasuki pasar kerja,” ujarnya.

Mereka juga kerap dicap sebagai generasi yang adaptif, melek teknologi, dan fleksibel. Akan tetapi, Nia berpendapat, realitas pasar kerja menantang citra tersebut. Keterampilan digital dasar memang dimiliki oleh banyak anggota generasi Z, tetapi pasar kerja modern menuntut keterampilan yang lebih dari itu. 

Apabila ada kelompok milenial yang putus asa mencari kerja, situasi ini diduga karena ada kesenjangan antara aspirasi karier dan realitas pasar kerja. Sementara kelompok generasi X dan lebih tua yang putus asa mencari kerja diduga dipengaruhi oleh tantangan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan stereotipe usia dalam proses rekrutmen.

Dari sisi provinsi, kelompok discourage workers paling banyak berada di Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah, dan Jakarta. Di sejumlah provinsi dengan sektor informal yang sangat dominan, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tingkat keputusasaan mencari pekerjaan kemungkinan berkelindan dengan kondisi pasar kerja yang kurang mampu menyediakan alternatif pekerjaan formal yang layak. 

”Ketika pekerjaan informal menawarkan pendapatan rendah dan volatil, sebagian penduduk tidak melihatnya sebagai solusi dan memilih berhenti mencari pekerjaan sama sekali,” kata Nia. 

Sejalan dengan sorotan LPEM FEB UI mengenai discourage workers, Populix (perusahaan riset) dan Kitalulus (platform lowongan pekerjaan) juga mengungkap adanya kekhawatiran soal meluasnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja sehingga semakin menyulitkan mencari pekerjaan. Bahkan, di antara pekerja merasa proses PHK yang sekarang berkembang cenderung tidak manusiawi.

Keduanya menggelar survei yang menjangkau 945 pekerja dan pencari kerja serta 74 praktisi sumber daya manusia pada 15 Oktober hingga 7 November 2025. Survei digelar secara daring dan disebarkan melalui laman KitaLulus.

”Sebanyak 82 persen dari responden pekerja mengaku merasa rentan terhadap risiko PHK. Mereka bahkan merasa dukungan manajemen dalam menjaga kelangsungan pekerjaan dan menjamin kesejahteraan karyawan lemah,” ucap Policy & Society Research Director Populix Vivi Zabkie.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, dalam media briefing, 25 November 2025, di Jakarta, mengatakan, dalam kerangka kebijakan penciptaan lapangan kerja, Apindo melihat kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Apindo berharap momentum kebijakan formula penghitungan upah minimum yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri.

Berdasarkan survei yang dilakukan Apindo pada Maret 2025, 67 persen dari anggota yang disurvei menyatakan tidak berencana investasi baru ke depan dan 69 persen dari total anggota yang disurvei menyebut mengurangi pekerja imbas ketidakpastian ekonomi.

Alasan pengurangan pekerja bukan semata-mata upah, melainkan juga ada faktor penurunan permintaan, perubahan regulasi ketenagakerjaan, dan teknologi.