Suara Kritis Pesohor dari Jagat Media Sosial

Tidak hanya kalangan aktivis dan mahasiswa yang gusar jika kebijakan pemerintah memunggungi rakyatnya. Para figur publik yang seakan jauh dari dunia politik, seperti aktor hingga konten kreator, ternyata ikut terusik. Lantas, media sosial menjadi arena untuk suara-suara kritis mereka telontar lantang.

Dari sederet nama pesohor di Indonesia, kreator konten Andovi da Lopez boleh jadi salah satu yang paling rajin bersuara. Lebih dulu dikenal sebagai komedian, suara kritisnya disampaikannya melalui video-video humor bergaya satir. Bentuknya ialah parodi dari peristiwa sosial politik yang mengusik publik.

Humor satir itu ditunjukkan saat beberapa waktu lalu, publik sempat digemparkan pernyataan kontroversial dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait dengan pengiriman potongan kepala babi ke kantor Tempo. Alih-alih bersimpati, ketika itu, Hasan justru meminta Tempo untuk memasak saja kepala babi tersebut.

Dalam kontennya, Dovi berlagak seolah-olah menjadi juru bicara Presiden, seperti Hasan. Berkemeja batik dan berkacamata, ia bersiap menjawab pertanyaan wartawan. Sembari membatin agar tak menjawab asal-asalan, ternyata jawaban yang keluar dari mulut Dovi tetap saja serampangan. Tiba-tiba saja ia menyebut bahwa tikus juga bisa dimakan, di Vietnam, dan menampilkan raut kecewa sebelum video itu berakhir.

Bukan cuma soal isu perpolitikan terkini yang direspons Dovi melalui video satirnya. Setiap gelaran pemilihan presiden (pilpres), ia juga membuat konten video ”rap battle” di antara para kandidat yang masing-masing diperankan oleh dirinya bersama teman-temannya. Isi lagu rap yang dipertarungkan memuat ihwal program dan perjalanan politik setiap kandidat. Namun, selalu ada unsur komedi dan candanya.

Usut punya usut, kegandrungan Dovi soal isu-isu sosial dan politik ternyata sudah sejak lama. Bahkan, obrolan seputar isu itu sudah menjadi keseharian dalam keluarganya. Namun, sebenarnya yang selalu mengganggu dirinya dan mendorongnya untuk bersuara adalah soal ketidakadilan.

”Concern saya dari dulu lebih pada ketidakadilan yang terjadi di mana pun. Kebetulan saja lebih banyak itu terjadi ke pemerintah dan politik. Selain itu, saya juga sering bicara soal ketidakadilan lingkungan dan lain-lain,” kata Dovi saat diwawancarai Kompas, Selasa (22/4/2025).

Sebenarnya, bisa-bisa saja Dovi bertahan membuat konten humor tanpa unsur politik sama sekali dan tetap digandrungi. Toh, penikmat kontennya sudah begitu banyak. Namun, jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu justru memilih jalur lain untuk membuat konten yang memuat unsur kritik.

Sikap kritis Dovi tumbuh dari lingkungan keluarganya. Sang ayah, Timotheus Polycarpus Teka da Lopez, adalah seorang aktivis mahasiswa yang pernah ditangkap aparat saat peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada 1974 silam. Kondisi itulah yang kemudian membuatnya selalu merasa terpanggil untuk bersuara.

”Jika kalian merasa bagian dari masyarakat, jangan takut bersuara. Apalagi jika negara ini sedang tidak optimal. Semua orang punya hak menyuarakan apa pun. Justru berbahaya jika rakyat mulai takut menyuarakan pendapat mereka,” kata Dovi.

Sebagai pesohor kritis, Dovi tidak sendirian. Ada juga sosok lain, seperti aktor Fedi Nuril. Namun, caranya berkomentar agak berbeda. Segala keresahannya atas kondisi negara ia curahkan melalui cuitan-cuitan pada akun X-nya, yakni @realfedinuril, yang berpengikut hingga satu juta orang.

Sewaktu gaduh revisi Undang-Undang TNI, misalnya, Fedi bersuara sejak DPR diketahui menggelar rapat di hotel mewah untuk membahas regulasi tersebut. Langkah yang terkesan sembunyi-sembunyi dipertanyakannya. Lebih-lebih proses peraturan itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2025 cukup mendadak. Tidak dimasukkan sedari awal, tetapi melalui serangkaian proses yang mengundang tanya.

”Rapat maraton di hotel mewah, tapi gue bahkan tidak menemukan RUU TNI masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Apa gue yang kurang update?”, cuit Fedi pada 15 Maret 2025, yang juga menampilkan tangkapan layar potongan berita.

Sorotan Fedi berikutnya terarah pada momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis media nasional pada 6 April lalu di kediaman pribadinya. Ketika dimintai tanggapan soal aksi unjuk rasa penolakan RUU TNI, Prabowo justru meresponsnya dengan rasa curiga tentang demonstrasi ”bayaran” hingga campur tangan asing.

Jawaban itu tidak memuaskan Fedi. Langsung saja kritik ia layangkan via cuitan. Dalam cuitannya, ia justru balik bertanya. Ia meminta ditunjukkan bukti bahwa rentetan aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat itu dibiayai kekuatan asing sebagaimana diucapkan Prabowo.

”Kepada Pak @Prabowo. Secara objektif artinya keadaan yang sebenarnya/faktual, sedangkan yang bapak lakukan adalah menginsinuasi pendemo dengan bertanya ini murni atau dibayar dan mewanti-wanti kemungkinan. Mana fakta/bukti bahwa para pendemo RUU TNI dibayar oleh kekuatan asing?”, cuit Fedi pada 8 April 2025.

Jika ditengok ke belakang, sikap kritis Fedi muncul sudah lebih jauh dari keributan soal RUU TNI. Bahkan, sedari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berstatus kandidat Pemilihan Presiden 2024. Ia mempersoalkan rekam jejak Prabowo dan pendampingnya, Gibran, yang proses pencalonannya kontroversial dan terkesan dipaksakan.

Sejatinya, Fedi bersuara hanya untuk mengungkapkan keresahan pribadinya. Mula-mula tidak ada niatan untuk mengajak orang-orang memiliki pandangan yang sama sepertinya. Baru belakangan ia sadar jika secara tidak sengaja para pengikutnya ikut tersadarkan tentang kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja melalui cuitannya.

”Yang paling simpel dan cepat, menurut saya, itu lewat Twitter (X). Daripada saya harus mencari momen untuk memanggil wartawan, lalu mengumumkannya secara publik. Di sini, saya juga bisa tinggal mention tokoh-tokoh itu. Komentar bisa saya sampaikan langsung saja,” kata Fedi.

Lebih dari sebatas mencuitkan keresahan, dalam beberapa kesempatan, Fedi juga terlihat getol meladeni akun-akun anonim yang menyerang cuitannya. Biasanya akun-akun itu menarasikan suatu peristiwa, tetapi membelokkan fakta-faktanya. Setelahnya, Fedi akan mengajak mereka beradu fakta, atau sekadar menanyakan sumber informasi. Namun, sering kali tantangan Fedi itu tidak dilayani balik akun-akun anonim, yang dicurigai sebagai pendengung alias buzzer tersebut.

Ketika melawan akun-akun anonim, Fedi mengaku tidak buru-buru mengumpulkan sumber informasi. Ia akan melakukan riset mandiri secara serius sebelum akhirnya ia mengunggah cuitan anyar jawabannya dari serangan para akun tersebut. Adapun informasi-informasi pendukung kadang-kadang juga dibagikan pengikutnya melalui kolom komentar hingga pesan langsung kepadanya.

”Saya meladeni buzzer itu bukan untuk diklaim benar atau salah. Saya yakin mereka enggak akan mau mengaku kalah. Tetapi, narasi mereka itu kalau didiamkan saja bisa diterima, dipercaya, dan berkembang di masyarakat,” kata Fedi.

Di sisi lain, Fedi merasa harus bersuara gegara tertutupnya saluran aspirasi yang benar-benar menyerap keresahan rakyat, seperti dirinya. Sebab, porsi parlemen sekarang ini sekitar 80 persennya bagian dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang tidak bergabung ke pemerintahan juga seolah tidak menunjukkan perlawanan yang jelas.

”Jadi, saya ingin menanamkan bahwa penguasa itu perlu diawasi. Kekuatan (berkuasa) itu cenderung korup. Dan, kita berhak sekali untuk mengkritik dan bersuara,” tegas Fedi.

Menurut sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Gregorius Ragil, kemunculan suara-suara publik figur ialah bagian dari praktik kewargaan. Boleh jadi status mereka konten kreator hingga aktor. Namun, sebenarnya mereka termasuk sesama warga yang memiliki hak bersuara atas segala ketidakberesan yang terjadi di negaranya.

Sebenarnya, lanjut Ragil, gejala semacam itu sudah lama terjadi. Gaungnya semakin dapat dirasakan karena keberadaan ruang media sosial yang demokratis dan bisa diakses banyak pihak. Itulah yang terkadang membuat ruang tersebut dijadikan pijakan mula suatu gerakan.

”Terbukti di beberapa kesempatan terjadi dan medsos menunjukkan kemampuan untuk melayangkan kritik dan berpotensi untuk membuat inisiatif kolektif,” kata Ragil.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, kritik-kritik itu mengalir dari para pesohor akibat ketiadaan partai oposisi sebagai pengawas pemerintah. Parlemen seakan gagal menjalankan fungsinya untuk melakukan check and balances sehingga pesohor sebagai bagian dari masyarakat mencari salurannya sendiri akan keresahan-keresahan mereka.

”Karena seolah tidak ada saluran formal untuk menyampaikan masukan atau kritik, akhirnya jalur informal diambil seperti yang dilakukan pesohor lewat media sosialnya,” kata Arya.

Keberadaan pesohor kritis, sebut Arya, sekaligus membawa angin segar bagi tegaknya demokrasi. Suara-suara mereka dinilai mampu membangun kesadaran masyarakat jika negaranya sedang tidak baik-baik saja. Terlebih lagi, ada kecenderungan untuk membuat masyarakat terlena lewat narasi-narasi palsu yang dibangun pendengung via media sosial.

”Di tengah situasi sekarang, yang mana masyarakat tidak mempunyai pembanding informasi, pemerintah juga tidak punya watch dog yang menguliti atau mengevaluasi kebijakan, peran itu akhirnya tiba di masyarakat sipil. Pesohor termasuk salah satunya. Ini tentunya akan membangun awareness pada warga,” katanya.