Suara Lantang Warganet kepada DPR, Sentimen Negatif Mencapai 88 Persen

Gelombang kritik warganet terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kian mengalir deras. Hasil pemantauan percakapan di media sosial sepanjang 16-26 Agustus 2025 oleh Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Dari seluruh percakapan, sentimen negatif mendominasi hingga 88,9 persen, jauh mengungguli sentimen netral sebesar 9,4 persen dan positif 1,7 persen.

Fenomena tersebut secara tidak langsung memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara kehendak rakyat dan perilaku politik wakilnya di parlemen. Para anggota Dewan terkesan tidak berempati terhadap kondisi ekonomi saat ini yang cenderung sedang lesu. Relatif sulit mencari pekerjaan, pengangguran potensial bertambah, hingga stagnasi penghasilan para pekerja. Sejumlah indikasi ini memantik gelombang kejengkelan publik.

Kegeraman warganet terhadap para anggota DPR diawali dari aksi joget mereka di Gedung Parlemen pada 16 Agustus 2025. Peristiwa itu dianggap tidak pantas di tengah derasnya kritik terhadap kinerja wakil rakyat. Sentimen negatif pada hari itu menembus 94,7 persen dengan hanya 0,6 persen komentar bernada positif.

Merujuk pada publikasi survei Litbang Kompas Januari 2025, citra positif DPR hanya di angka 67 persen. Survei nasional itu yang melibatkan 1.000 responden yang bermukim di 38 provinsi mewakili pandangan masyarakat Indonesia terhadap lembaga legislatif yang kerap disebut sebagai wakil rakyat. Angka kepuasan 67 persen ini belum bisa dikatakan relatif baik karena mengingat tugas DPR itu sangat beragam, mulai dari fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan.

Sehari kemudian, perbincangan makin meluas ketika video ekspresi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menatap anggota DPR berjoget beredar luas. Meski kadar negatifnya sedikit lebih rendah sebesar 91,1 persen, komentar yang beredar tetap saja bernada miring. Ekspresi Gibran dibingkai dengan narasi keheranan seorang pejabat muda terhadap gaya hidup anggota parlemen yang dianggap tak sejalan dengan realitas rakyat yang mereka wakili.

Bagi publik, joget anggota DPR mencermintan simbol ketidakpekaan para wakil rakyat. Memang joget dilakukan pada momen kegembiraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, warganet menganggap tingkah laku tersebut dianggap kurang pantas dilakukan dengan situasi realitas masyarakat yang belum kian membaik hingga saat ini. Warganet membingkai joget anggota DPR sebagai tarian di atas penderitaan rakyat yang sarat dengan nuansa nirempati.

Gelombang komentar bernada tajam kian meninggi ketika kabar gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari mencuat pada 18 Agustus 2025. Sejatinya, embusan kabar tersebut pertama kali menyeruak dari ucapan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Dirinya menyebut bahwa anggota Dewan per bulan bisa menerima pendapatan hingga Rp 100 juta. Jumlah itu merupakan pendapatan bersih (take home pay).

Hasanuddin mengatakan, jumlah itu naik dari periode sebelumnya. Kenaikan terjadi karena DPR sekarang mendapatkan tunjangan rumah. ”Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp 50 juta. Jadi, take home pay itu lebih dari Rp 100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sontak setelah itu warganet berhitung. Artinya, jika dihitung per hari, anggota DPR mendapat honor sekitar Rp 3 juta. Sentimen negatif tercatat 93,2 persen dengan mayoritas warganet menilai angka itu tak masuk akal jika dibandingkan penghasilan mayoritas rakyat Indonesia.

Sebagai gambaran, di tahun 2025 upah minimum tertinggi ada di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nilai Rp 5.690.752 per bulan. Artinya, pekerja per hari menerima upah sekitar Rp 280.000 dengan lima hari kerja per pekan.

Tak berhenti di situ, informasi mengenai tunjangan beras Rp 12 juta dan tunjangan rumah Rp 50 juta pada 20 Agustus turut menyulut hujatan. Sebanyak 93,3 persen komentar bernada marah. Warganet membandingkan tunjangan fantastis itu dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin sulit dijangkau masyarakat.

Nama Jerome Polin bahkan ikut masuk dalam percakapan publik. Ucapannya bahwa tunjangan beras anggota DPR bisa ”untuk makan sekampung” viral pada 22 Agustus 2025. Ucapan tersebut ada pada video dirinya melakukan perhitungan tunjangan beras anggota DPR dengan harga beras yang ia unggah di media sosial. Menanggapi konten tersebut, 93,8 persen komentar bernada negatif dan menjadikan pernyataan itu sebagai sindiran pahit atas privilese anggota Dewan.

Kemarahan warganet kian bergulir semakin besar bagaikan bola salju yang menggelinding. Pada 23 Agustus, seruan ”bubarkan DPR” mendominasi percakapan. Terbilang 86,3 persen komentar bernada negatif.

Isu kesejahteraan guru juga muncul sebagai pembanding. Hal ini muncul pada topik percakapan ”menggugat gaji anggota DPR”. Sebagian warganet menuntut agar pemerintah juga memperhatikan gaji guru. Sentimen negatif pada isu ini mencapai 91,3 persen, menunjukkan bahwa publik mengaitkan langsung keistimewaan yang diterima anggota parlemen dengan rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidikan.

Fenomena tersebut menegaskan, protes warganet didasarkan pada rasa ketidakadilan struktural yang makin timpang. DPR dipandang sebagai simbol jarak sosial, di mana kemewahan gaji dan tunjangan kontras dengan jeritan rakyat kecil bagaikan langit dan bumi.

Di antara sepuluh topik terpopuler yang dipantau oleh Litbang Kompas melalui Kompas Media Monitoring, isu ”uang milik rakyat” mencerminkan kegeraman warganet dengan kadar tertinggi. Sebanyak 94,3 persen komentar bernada negatif, menjadikannya perbincangan paling sarat kritik.

Ungkapan itu seakan menjadi gugatan utama bahwa gaji dan tunjangan fantastis DPR bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Narasi ”uang rakyat” menggema sebagai simbol ketidakterikatan atau kondisi masyarakat yang sudah tidak lagi merasa terwakili oleh DPR. Anggota parlemen semakin jauh dari realitas kondisi sosial ekonomi para konstituennya.

Sementara itu, pernyataan anggota DPR, Deddy Sitorus, yang tidak mau disamakan dengan ”rakyat jelata” turut menegaskan ketidakterwakilan rakyat. Komentar negatif menembus 93,4 persen dengan warganet menilai ucapan itu arogan dan merendahkan rakyat.

Secara tren, data harian memperlihatkan kondisi yang konsisten. Setiap hari selama periode 16-26 Agustus 2025, mayoritas komentar warganet bernada negatif. Bahkan, pada momen yang relatif lebih landai, seperti pada 24 Agustus, sentimen negatif tetap tinggi di angka 78,6 persen.

Salah satu puncak momen terwujud melalui demo menggugat nominal gaji DPR pada 25 Agustus 2025. Muncul 88,3 persen komentar bernada negatif ketika hari pelaksanaan unjuk rasa. Penutupan periode pemantauan pada 26 Agustus 2025 memperlihatkan tren serupa, 87,2 persen ujaran berupa kritik pedas terhadap DPR.

Konsistensi tren data yang sarat sentimen negatif menandakan bahwa krisis kepercayaan terhadap DPR kian akut. Hampir tidak ada ruang apresiasi publik atas wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Diibaratkan seperti termometer, angka 88,9 persen sentimen negatif adalah suhu politik yang mendidih. Publik tak lagi sekadar mengeluh, tetapi sudah mengingatkan dengan nada keras. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa warganet turut menggunakan ruang digital untuk mengawasi dan mengoreksi tingkah laku para wakilnya.

DPR yang semestinya menjadi cermin aspirasi rakyat justru menjadi simbol jarak sosial yang hidup serba mewah. Gelombang kritik ini jika tidak segera dijawab dengan langkah konkret hanya akan mempertebal jurang ketidakpercayaan.

Gelombang kritik terhadap DPR sepanjang Agustus 2025 bukan sekadar perdebatan digital. Sentimen negatif mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap perilaku, gaya hidup, dan kebijakan parlemen. Sentimen negatif adalah peringatan keras bahwa demokrasi kehilangan maknanya jika suara rakyat hanya jadi komoditas di bilik suara. Sementara itu, para wakilnya di Gedung DPR sibuk berjoget di ruang aspirasi rakyat yang dinilai kurang merepresentasikan keresahan dan kesulitan masyarakat luas.

(Litbang Kompas)