Jalan Rusak karena Longsor di Kupang-Timor Leste Dibiarkan, Apa Tunggu Nanti Tuhan Tolong?

Hingga Sabtu (17/5/2025), laju kendaraan harus terhenti di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kendaraan dari arah berlawanan mengantre. Satu per satu melewati jalan darurat dengan lebar sekitar 3 meter.

”Sudah tiga bulan, mereka (pemerintah) belum juga perbaiki. Lewat jalan darurat ini hati-hati karena ada jurang di samping,” tutur Ari (30), sopir bus antarkota, melalui sambungan telepon.

Titik longsor merupakan bagian dari ruas jalan Timor Raya yang menghubungkan Kota Kupang dengan Dili, ibu kota negara Timor Leste. Jika diukur, jarak dari Kota Kupang ke titik longsor sekitar 130 kilometer, sedangkan dari situ ke Dili lebih kurang 260 kilometer.

Jalan yang ambles pada Februari 2025 menghambat mobilitas. Kendaraan penumpang ataupun logistik harus antre. Pada saat hujan, antrean kendaraan bisa sampai berjam-jam mengingat permukaan jalan darurat yang licin dan berisiko longsor.

Selain penumpang, arus logistik, termasuk ekspor ke Timor Leste, juga melewati jalur tersebut. Setiap hari ribuan kendaraan melintas, mengangkut hingga puluhan ribu orang serta ribuan ton barang.

Ari berharap agar jalan ambles segera diperbaiki karena kerusakan jalan menghambat kegiatan ekonomi. ”Tapi kami dengar-dengar, katanya, negara lagi susah uang. Kalau seperti itu, apa yang mau diharapkan?” ucapnya pasrah.

Jalan tersebut masuk kategori jalan nasional yang pengerjaannya di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerja Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di NTT. Biaya pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alex Usboko (40), pelintas, kecewa dengan lambannya respons pemerintah terhadap kondisi jalan rusak di NTT. Ini berbeda dengan respons pemerintah di daerah lain, semisal Pulau Jawa dan Sumatera. Jalan rusak kerap menjadi perhatian menteri, bahkan sampai presiden.

”Ini sudah tiga bulan dan tidak ada respons dari pemerintah. Kalau di Lampung, Presiden sampai turun tangan. Di NTT ini mungkin tunggu sampai nanti Tuhan tolong,” ujarnya dengan nada kesal.

Ia lalu membandingkan dengan perhatian pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana triliunan rupiah digelontorkan ke sana. Sementara perbaikan jalan longsor sepanjang kurang dari 30 meter dengan biaya minim tak kunjung dilakukan.

”Padahal, program MBG banyak menuai masalah, seperti keracunan di mana-mana. Untuk NTT juga baru beberapa sekolah yang dapat. Bingung lihat pemerintah sekarang,” ujarnya. Dalam catatan Kompas, MBG di NTT yang dimulai Januari itu baru menjangkau 3,3 persen penerima.

Direktur Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung Vinsensius Bureni juga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut. Ia menyinggung keberadaan jalan nasional yang menjadi wajah bangsa.

”Ini bukan jalan kecamatan, kebupaten, atau provinsi. Ini jalan antarnegara. Pejabat dari kedua negara sering lewat di situ,” ucapnya seraya berharap ada kepedulian dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di NTT Agustinus Junto yang berulang kali diminta penjelasan terkait jalan rusak tidak merespons. Sebagai lembaga vertikal, Junto berada langsung di bawah Kementerian Pekerja Umum.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Benyamin Nahak ketika acara temu media dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka, pekan lalu, mengatakan, keterbatasan anggaran negara menjadi kendala pembangunan jalan di NTT. Masyarakat diminta memahaminya.

Khusus jalan yang menjadi kewenangan provinsi, saat ini tingkat kemantapannya hanya 72 persen. Adapun panjang jalan provinsi 2.687 kilometer pada 115 ruas. Pembukaan jalan sementara dihentikan. ”Fokus ke pemeliharaan,” ujarnya.

Tiga bulan sudah, longsor yang merusak jalan utama Kupang-Timor Leste dibiarkan. Masyarakat yang pasrah diajak memahami bahwa negara sedang kekurangan uang. Seketika pelesetan NTT pun hadir. Nanti Tuhan tolong.