Pertumbuhan Kredit Terakselerasi Mulai 2026

JAKARTA, KOMPAS — Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) memperkirakan pertumbuhan kredit industri perbankan pada 2026 akan kembali terakselerasi setelah mengalami perlambatan dalam empat tahun terakhir. Proyeksi ini antara lain didukung kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang cenderung mengarah pada pertumbuhan (pro-growth).

Mengutip data BI, pertumbuhan kredit perbankan selama tiga tahun beruntun sejak 2022 hingga 2024 menembus angka dua digit. Namun, laju pertumbuhannya terus melambat, dari 11,35 persen pada 2022 menjadi 10,4 persen pada 2023, dan 10,39 persen pada 2024.

Sepanjang 2025, pertumbuhan kredit terus menyusut dan diperkirakan hanya mencapai satu digit. Meski sempat menembus 10 persen pada Januari dan Februari 2025, pertumbuhan kredit perbankan kembali melambat hingga pada Oktober 2025 tercatat tumbuh 7,36 persen.

Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) memperkirakan pertumbuhan kredit pada akhir 2025 dalam kisaran 7,7-9,7 persen atau tumbuh satu digit. Selanjutnya, kredit diperkirakan mulai terakselerasi menjadi 9-11 persen pada 2026.

Angka pertumbuhan kredit pada 2026 tersebut merujuk kepada proyeksi pertumbuhan kredit dari bank-bank anggota Perbanas yang rata-rata sebesar sebesar 9,68 persen. Perkiraan ini juga sejalan dengan rerata proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional oleh perbankan sebesar 5,15 persen.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menjelaskan, sepanjang tahun ini industri perbankan masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan kredit. Kondisi ini antara lain tampak dari jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) yang cenderung masih tinggi.

BI mencatat, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Oktober 2025 mencapai Rp 2.450,7 triliun. Angka ini terbilang cukup tinggi lantaran porsi sebesar 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia.

”Artinya, banyak debitor yang sudah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank, tetapi dengan alasan tertentu, mungkin wait and see atau melihat peluang yang ada, masih menunggu untuk menarik dananya untuk ekspansi bisnis,” katanya dalam konferensi pers ”CEO Forum Economic Outlook 2026: Navigating Slower Demand for Credits in a Changing Economy” di Jakarta, pada Rabu (10/12/2025).

Kami optimistis (kredit tetap tumbuh), tetapi tetap waspada. Tahun depan, permintaan kredit mudah-mudahan mulai membalik, ’government spending’ naik, konsumsi masyarakat berjalan dan harapannya ekonomi 2026 lebih baik dari 2025.

Meski demikian, secara umum Perbanas menilai kondisi likuiditas industri perbankan masih sangat memadai (ample). Ini tampak dari rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) perbankan yang berada di level 82 persen atau jauh di bawah ambang batas regulator sebesar 92 persen.

Perkembangan tersebut antara lain didukung kebijakan pemerintah dan BI yang cenderung mengarah pada pertumbuhan (pro-growth). Salah satunya dengan penempatan dana pemerintah Rp 276 triliun ke sistem perbankan, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, arah kebijakan moneter BI juga terus diperlonggar sembari insentif makroprudensial digelontorkan yang berdampak pada penurunan biaya bunga (cost of fund). Dengan demikian, bank masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit.

Hery menambahkan, momentum Ramadhan, Idul Fitri, dan Imlek yang jatuh pada triwulan I-2026 juga akan menjadi faktor musiman yang akan mendorong permintaan kredit. Dibandingkan dengan hari biasa, tingkat belanja masyarakat pada momentum tersebut dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Kendati demikian, industri perbankan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Beberapa indikator utama, seperti kemampuan membayar para debitor (repayment capacity) dan standar risiko (risk acceptance criteria), di masing-masing segmen guna menjaga kualitas kredit.

”Kami optimistis (kredit tetap tumbuh), tetapi tetap waspada. Tahun depan, permintaan kredit mudah-mudahan mulai membalik, government spending naik, konsumsi masyarakat berjalan dan harapannya ekonomi 2026 lebih baik dari 2025,” ujar Hery.

Dalam kesempatan yang sama, Perbanas turut menyampaikan hasil surveinya dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait respons dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah. Hasilnya, sebagian besar responden meyakini kebijakan pemerintah akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional dan sektor riil.

Sebanyak 36 persen pelaku usaha mengakui merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, 39 persen perusahaan pun menyatakan diri siap ekspansi dan investasi.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani menjelaskan, minimnya ekspansi dari dunia usaha pada 2025 berdampak pada permintaan kredit. Akibatnya, pertumbuhan kredit pun cenderung tertahan pada satu digit di tengah kebijakan pro-growth dan longgarnya likuiditas.

Selain itu, permintaan kredit yang lemah juga dipengaruhi oleh pergeseran prioritas belanja pemerintah, dari infrastruktur ke program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, turunnya alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dan belanja pemerintah daerah juga memengaruhi permintaan kredit.

”Ini juga mempengaruhi ekonomi di daerah, karena di daerah itu ternyata tidak semuanya punya perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi, tapi banyak yang sangat bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ucap Aviliani.

Likuiditas perbankan masih longgar dan ’demand’ (permintaan) itu yang harus ditambah. Maka, peningkatan pendapatan menjadi penting dari sisi masyarakat.

Ia menambahkan, belum kuatnya laju pertumbuhan kredit pada 2025 juga dipengaruhi turunnya performa sektor padat karya sebagai penopang utama perekonomian. Sektor ini meliputi manufaktur, pertanian, makanan dan minuman, konstruksi, serta perdagangan.

Secara keseluruhan, sektor padat karya memiliki kontribusi lebih dari 60 persen porsi kredit serta produk domestik bruto (PDB). Sebaliknya, sektor padat modal, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta informasi dan komunikasi, hanya berkontribusi 14 persen.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah memberikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, antara lain dengan memberikan keringanan pajak, subsidi upah, dan skema penjaminan kredit.

Menurut Aviliani, langkah ini penting mengingat sektor padat karya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 75 persen. Selain itu, kinerja sektor padat karya juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

”Likuiditas perbankan masih longgar dan demand (permintaan) itu yang harus ditambah. Maka, peningkatan pendapatan menjadi penting dari sisi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Perbanas Enrico Tanuwidjaja menambahkan, perekonomian juga menghadapi tantangan ketidakpastian global. Ini terutama disebabkan oleh perkembangan geopolitik, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta risiko perlambatan ekspor.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global pun berisiko melambat. Selain itu, gejolak geopolitik yang terjadi juga akan meningkatkan volatilitas pasar.

”Maka, kita harus fokus kepada ekonomi domestik, karena close loop ekonomi. Bahkan, kita bisa berpaku dan berpadu pada diri sendiri,” ujar Enrico.

Dengan memperkuat basis ekonomi domestik, tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha pun akan meningkat. Salah satunya dengan berfokus pada sektor padat karya, seperti pertanian dan manufaktur.

Selain memperkuat basis ekonomi domestik, ia menambahkan, penguatan ekspor juga perlu dilakukan dengan strategi diversifikasi negara tujuan ekspor. Tidak ketinggalan, pendalaman pasar keuangan domestik sebaiknya terus dilakukan.