Suriah Siap Aktif Lagi dalam Percaturan Dunia

DAMASKUS, SABTU — Di tengah perhatian komunitas global, pemerintahan sementara Suriah berusaha membuktikan bahwa mereka serius menjalankan komitmen ingin mengembalikan Suriah menjadi bagian dari kemajuan dunia. Langkah yang ditempuh, antara lain, memastikan tidak ada lagi konflik ataupun diskriminasi agama dan kelompok etnis serta menegakkan keadilan. Sebagai balasan, Suriah ingin agar sanksi atas mereka dicabut.

Hal itu dikemukakan oleh Ahmed Al-Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ketika diwawancara oleh BBC, Jumat (20/12/2024). Al-Sharaa sampai ketika HTS menggulingkan kekuasaan Assad di Damaskus pada 8 Desember 2024, dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed Al-Golani. Ia kini menggunakan nama aslinya sebagai pertanda bahwa Suriah tidak lagi dalam keadaan berperang dan sedang menyongsong era baru yang damai.

”Sepanjang sejarah, bangsa Suriah selalu majemuk secara aliran agama, kepercayaan, dan kelompok etnis. Ketika rezim keluarga Assad berkuasa, mereka mempraktikkan politik sektarian yang mengadu domba dan memecah belah masyarakat,” kata Al-Sharaa. Ia menekankan bahwa revolusi Suriah ini merangkul semua golongan.

Pada saat yang sama, Al-Sharaa mengerti skeptisisme dunia. HTS lahir dari jaringan Al Qaeda sehingga oleh negara-negara Barat dicap sebagai kelompok teroris. Per 2016, HTS mengatakan telah lepas dari Al Qaeda dan menjadi gerakan nasionalis Suriah. Al-Sharaa berargumen, HTS tidak pernah melakukan serangan yag menyasar warga sipil ataupun sarana dan prasarana umum.

Meskipun begitu, mengingat akar Al Qaeda, dunia belum yakin sepenuhnya pada HTS. Meski bertangan besi, selama Assad berkuasa, warga bebas mempraktikkan agama masing-masing. Kehidupan di Suriah juga relatif liberal, bisa dilihat dari alkohol bisa dikonsumsi secara bebas. Capaian kesetaraan jender juga baik dengan tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Perempuan juga menduduki berbagai jabatan strategis di pemerintahan.

HTS harus menunjukkan bahwa mereka akan menjaga situasi tersebut jika memerintah Suriah. Sejauh ini, pemerintahan sementara HTS masih dipimpin oleh Penjabat Perdana Menteri Mohammad Al-Bashir. Tugas dia adalah menyiapkan Suriah melaksanakan pemilihan umum pada 1 Maret 2025.

”Kalau soal kesetaraan jender, bisa dilihat dari Provinsi Idlib (tempat HTS berkuasa selama rezim Assad). Tidak ada halangan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja,” kata Al-Sharaa.

Al-Sharaa menuturkan, pemerintahan sementara maupun pemerintahan terpilih Suriah nanti tidak bertujuan membalas dendam terhadap siapa pun. Ia mengerti bahwa di tengah masyarakat ada kemarahan terhadap kekejaman Assad. Warga yang berduka karena kehilangan kerabat akibat rezim Assad banyak menyerukan agar Assad yang kini berada di Rusia dikembalikan ke Suriah supaya dihukum warga.

”Kami tentu akan mencari semua pelaku kekerasan terhadap warga selama rezim Assad, termasuk Assad sendiri. Akan tetapi, kami akan membawa mereka ke pengadilan,” ujarnya.

Akan tetapi, untuk mewujudkan Suriah yang damai dan inklusif, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Setelah Assad tumbang, terjadi kekerasan terhadap sejumlah komunitas Alawite di Homs, Hama, Tartous, dan Latakia. Alawite adalah kelompok etnis asal keluarga Assad.

Selama ia berkuasa, Assad dituding mengistimewakan kelompok Alawite karena banyak anggota etnis ini diberi posisi di pemerintahan dan militer. Total, lembaga pemantau hak asasi Suriah, SOHR, mencatat ada 72 orang Alawite tewas diserang sekelompok orang bersenjata.

HTS dilaporkan melakukan rapat dengan para tokoh masyarakat, termasuk dari Alawite, untuk meredakan suasana. Hasil pertemuan itu adalah semua pihak sepakat menahan diri dan mengupayakan kohesi masyarakat. Akan tetapi, warga masih dilanda kecemasan bahwa perjanjian itu bisa kandas sewaktu-waktu.

”Suriah tidak punya tenaga ataupun keinginan untuk berperang lagi. Suriah tidak mau menjadi ancaman bagi negara mana pun di dunia. Pendekatan kami sekarang ialah melalui dialog seterbuka mungkin,” tutur Al-Sharaa.

Dialog itu ia lakukan pula dengan Turki, Rusia, dan Iran. Al-Sharaa mengatakan, Iran tidak boleh lagi menjadikan Suriah sebagai proksi mereka. Kelompok milisi Hizbullah yang berasal dari Lebanon juga tidak dibiarkan berada di Suriah. Iran selama ini adalah penyokong kekuasaan Assad.

Terkait Rusia, Al-Sharaa menjelaskan, Moskwa selama ini adalah mitra strategis Damaskus. Oleh sebab itu, harus ada pembicaraan kembali di antara kedua negara. Kali ini dalam posisi yang setara. Hubungan Rusia-Suriah akan ditinjau ulang dan dibangun lagi berlandaskan keinginan rakyat Suriah bersatu.

Demikian pula dengan Israel. Al-Sharaa juga mengatakan mengutamakan dialog, bukan kontak senjata. Israel kini menduduki Dataran Tinggi Golan walaupun dikecam oleh dunia. Israel menempatkan tank sampai warga sipil ke wilayah tersebut.

”Suriah bisa menjadi pemain aktif di dunia jika sanksi dicabut. Lagi pula, sanksi itu sebenarnya dijatuhkan oleh banyak negara kepada Assad. Sekarang Assad sudah tidak ada, tidak adil jika rakyat masih harus menanggung sanksi,” tuturnya.

HTS dan sekutunya kini juga membantu Amerika Serikat mencari sejumlah warganya yang hilang di Suriah. Dari AS, misi itu dipimpin oleh diplomat Roger Carstens. Mereka, antara lain, menelusuri keberadaan wartawan Austin Tice yang hilang pada 2012 dan Majd Kamalmaz yang hilang pada 2017. Kedua warga AS itu diduga diciduk oleh rezim Assad dan dijebloskan ke penjara. Namun, ketika HTS membebaskan semua tahanan, Tice dan Kamalmaz tetap tidak ditemukan.

Selain itu, Jumat (20/12/2024), Wakil Menteri Luar Negeri AS Barbara Leaf bertemu dengan Al-Sharaa. Sebagai itikad baik, ia megatakan, AS mencabut nama Al-Sharaa ataupun Abu Mohammed Al-Golani dari daftar buron Washington. Sebelumnya, barang siapa yang bisa menangkap Al-Sharaa dijanjikan imbalan sampai dengan 10 juta dollar AS.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan, dalam dua pekan terakhir sebanyak 100.000 pengungsi Suriah pulang ke tanah air. Meskipun begitu, pegiat hak asasi manusia Hussam Kassan kepada CNN menerangkan, mayoritas pengungsi masih menunggu keadaan stabil dan pasti sebelum memutuskan kembali ke Suriah.

Terlepas dari itu semua, dunia masih bimbang karena konflik senjata antara HTS dan kelompok Kurdi di Suriah utara dan timur belum selesai. Kontak senjata pada 10 Desember mengakibatkan 218 milisi terafiliasi HTS dan Kurdi tewas. Kelompok Kurdi ini memiliki sayap militer bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Oleh Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah, SDF dicap teroris karena perpanjangan tangan Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang adalah gerakan separatis.

Selama rezim Assad, SDF menguasai timur laut Suriah dengan pemerintahan otonom. Al-Sharaa sejak awal mengatakan, prioritas pemerintahan sementara ialah mengonsolidasi semua faksi agar terbentuk Suriah bersatu. Konsep ini tidak mengakui gerakan federalisme. Akibat kontak senjata di Manbij itu, warga Suriah beretnis Kurdi kalang kabut dan dilanda ketakutan.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berkunjung ke Ankara, Turki. Ia khusus membicarakan mengenai SDF dengan Turki yang selama ini menyokong HTS. Pasalnya, walaupun SDF dicap teroris oleh Turki, mereka membantu pasukan AS memerangi jaringan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Bahkan, SDF yang menjaga kamp penahanan 9.000 milisi NIIS serta 50.000 anggota keluarga mereka. Bagi Barat, jika SDF terdesak, NIIS akan mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan.

”Suriah yang merdeka dan damai tentunya mencakup jaminan keamanan bagi warga Kurdi,” ujar Braebock.

Menlu Turki Hakan Fidan menanggapi, pandangan bahwa SDF dan PKK adalah perwakilan kelompok etnis Kurdi keliru. Ia meminta negara-negara lain memahami posisi Turki yang menghadapi gerakan separatis yang spesifik terkait PKK dan pada taraf tertentu, SDF. Turki sama sekali tidak mau ikut campur urusan dalam negeri Suriah dan para warga sipil Kurdi di sana. Turki hanya berurusan dengan SDF yang menurut mereka adalah kelompok teror.

(AP/AFP)