APBN Kembali Surplus pada Awal Tahun, Jadi Modal Prabowo Kejar Target 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemulihan kinerja penerimaan negara pada April 2025 mendorong optimisme pemerintah untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ke kisaran 5,2-5,8 persen. Surplus anggaran yang kembali terjadi setelah defisit tiga bulan berturut-turut itu menjadi sinyal perbaikan ekonomi domestik di tengah tekanan global.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani turut memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2026.

KEM-PPKF menandakan dimulainya pembahasan pendahuluan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Itu merupakan RAPBN perdana yang akan disusun oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelah mencatat defisit pada triwulan pertama tahun ini, APBN berhasil kembali mencatatkan surplus pada akhir April 2025. Surplus sebesar Rp 4,3 triliun tercapai setelah pendapatan negara menyentuh Rp 810,5 triliun, sementara realisasi belanja negara berada pada level Rp 806,2 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, pemulihan ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian, terutama dalam konteks tekanan ekonomi global. ”Ini menunjukkan aktivitas ekonomi domestik mulai membaik,” ujarnya.

Realisasi pendapatan hingga April mencakup 27 persen dari target APBN 2025. Kondisi itu memang masih terkontraksi 12,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Namun, terjadi peningkatan tajam dari Maret 2025 yang hanya mencapai Rp 516,2 triliun. Itu mencerminkan pemulihan konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Keseimbangan primer dalam APBN per April 2025 juga mencatat surplus Rp 173,9 triliun. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 283,6 triliun dinilai cukup untuk menjaga ketahanan kas negara dalam menghadapi ketidakpastian.

Dengan fondasi fiskal yang menguat, pemerintah menyusun target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen. Pemerintah optimistis pertumbuhan tersebut dapat menopang transformasi ekonomi nasional dan menjadi pijakan menuju visi Indonesia Maju 2045 yang diusung Prabowo-Gibran.

Pertumbuhan tersebut, lanjut Sri Mulyani, akan ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat, hilirisasi sumber daya alam, reformasi struktural, serta iklim investasi yang semakin baik. Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai risiko eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

”Dengan latar belakang tersebut, kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menetapkan proyeksi defisit APBN 2026 pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target defisit ini sama dengan batas atas defisit dalam APBN 2025, dan dirancang dengan mempertimbangkan dinamika serta tekanan ekonomi global.

Dari sisi pendapatan negara dan hibah, pemerintah menargetkan capaian sebesar 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB. Komponen ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,08 persen hingga 10,45 persen dari PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen, serta hibah sekitar 0,002 persen hingga 0,003 persen.

Sri Mulyani menegaskan, target pendapatan negara tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan, termasuk ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, implementasi kesepakatan pajak global, dan pemberian insentif fiskal.

”Berbagai kebijakan itu akan mendukung peningkatan pendapatan negara dalam kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB,” ujarnya.

Di sisi belanja, pemerintah menargetkan realisasi belanja negara pada kisaran 14,19 persen-14,75 persen dari PDB. Belanja pemerintah pusat dipatok pada rentang 11,41 persen hingga 11,86 persen, sedangkan transfer ke daerah ditargetkan 2,78 persen hingga 2,89 persen dari PDB.

Utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai angka fantastis, sekitar Rp 800 triliun, sehingga kian mempersempit ruang fiskal.

Sri Mulyani menambahkan, belanja negara akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi, penajaman belanja operasional, serta penyesuaian belanja sesuai kebutuhan strategis. Instrumen APBN juga akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

”Program unggulan nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggulan, lumbung pangan, serta koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, akan didukung melalui belanja negara yang efektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengingatkan bahwa tahun ini Indonesia menghadapi beban fiskal berat. Utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai angka fantastis, sekitar Rp 800 triliun, sehingga kian mempersempit ruang fiskal.

”Pada saat bersamaan, rasio utang terhadap PDB tahun ini diperkirakan bisa melebihi 40 persen. Kondisi ini mengandung risiko fiskal jangka panjang yang tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.

Dari sisi belanja negara, pemangkasan anggaran pemerintah tahun ini tidak dilakukan dengan kriteria jelas. Beberapa instansi yang terkena pemangkasan terbesar merupakan instansi yang berperan sentral menggerakkan ekonomi, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

”Mayoritas hasil penghematan anggaran yang mencapai Rp 750 triliun dialokasikan pada dua program makan bergizi gratis dan modal awal Danantara,” ujarnya.

Sementara itu, tujuan program Makan Bergizi Gratis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan banyak melibatkan UMKM terlihat gagal tercapai. Pemerintah pada akhirnya lebih fokus menyalurkan makanan bergizi gratis kepada semua anak dan membangun dapur bernilai miliaran rupiah yang hanya dapat dijalankan oleh perusahaan besar.

Agar terhindar dari krisis, diperlukan perubahan struktural yang memperkuat daya tahan ekonomi semua kalangan. ”Program Makan Bergizi Gratis dan Danantara yang memakan anggaran porsi belanja negara perlu ditinjau ulang agar belanja negara tidak hanya menjadi beban anggaran, namun bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Media.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, tidak terlihat reformasi fiskal pada KEM-PPKF 2026 yang mampu memperbaiki kualitas belanja serta memperluas basis perpajakan tanpa membebani sektor riil.

”Padahal, ini penting agar APBN 2026 tidak hanya responsif terhadap tekanan jangka pendek, tapi juga menopang pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Indef memperkirakan, dengan skenario optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,0-5,2 persen dan moderat pada kisaran 4,7-4,9 persen. Menurut dia, angka skenario tersebut sejalan dengan proyeksi jangka menengah pemerintah dan outlook lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal yang perlu ditekankan pemerintah, lanjut Rizal, adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri yang mampu memastikan pertumbuhan inklusif yang berdampak langsung ke perbaikan konsumsi masyarakat. ”Sehingga pemerintah bukan hanya mengejar angka semata,” katanya.