Survei 100 Hari Pemerintahan: Apresiasi Kinerja Melejit, Legitimasi Politik Prabowo-Gibran Menguat

Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menguat dan lebih tinggi dibandingkan survei di periode terakhir pemerintahan Jokowi. Hasil survei ini mencerminkan kapital politik pemerintah relatif besar di mata publik.

Hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan, mayoritas masyarakat (80,9 persen) puas terhadap kinerja pemerintah saat ini. Angka apresiasi ini meningkat dari 75,6 persen dari survei Juni 2024 lalu di era pemerintahan Jokowi.

Bidang politik mendapat penilaian tertinggi dari responden dengan angka 85,8 persen, naik tipis 0,3 persen dari survei Juni 2024. Sementara bidang kesejahteraan sosial juga naik tipis 1,7 persen dan kini mendapat angka penilaian 83,7 persen.

Capaian angka yang tinggi di kedua bidang ini mirip dengan raihan apresiasi publik terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pada dua periode pemerintahan Jokowi, dua bidang tersebut juga cenderung unggul. Namun, ada perbedaan dalam tingkat apresiasi terhadap bidang ekonomi dan hukum. Bila sebelumnya relatif lebih rendah, kini tampak melonjak.

Penilaian bidang penegakan hukum mencapai 72,1 persen atau naik signifikan 14,7 persen dibandingkan hasil survei Juni 2024. Demikian pula penilaian responden pada bidang ekonomi mencapai 74,5 persen, atau naik 9,4 persen dibandingkan survei Juni 2024.

Dilihat dari profil latar belakang responden, hampir tidak ada perbedaan signifikan pada penilaian tingkat kepuasan di bidang politik, baik dari kategori identitas sosial (usia, jenis kelamin, agama), aspek geografis (desa-kota, pulau), maupun tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi.

Perkecualian pada kategori responden di atas usia 60 tahun, pemilih Anies Baswedan serta pemilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Responden pada kategori tersebut memiliki derajat kepuasan atas kinerja pemerintahan yang lebih rendah.

Sementara itu, profil latar belakang responden pada penilaian bidang kesejahteraan sosial memiliki pola agak berbeda. Secara umum memang terekam kepuasan tinggi merata pada kategori responden berdasar jenis kelamin dan desa-kota.

Namun, pada responden usia 36-43 tahun (generasi Y-madya); berpendidikan tinggi; kelas sosial menengah atas dan atas; responden dari Kalimantan, Papua, Maluku; dan responden pemilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo; serta pemilih PKS dan Nasdem, cenderung memiliki tingkat kepuasan lebih rendah terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial.

Hasil survei mencerminkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masih menjadi isu penting di wilayah-wilayah tersebut di tengah upaya pemerintah untuk secara bertahap memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam bidang hukum, jika melihat latar belakang responden, akan terlihat skeptisme yang lebih kuat. Di balik peningkatan kepuasan yang tinggi secara umum, terdapat kelompok kategori responden yang masih relatif rendah tingkat kepuasannya.

Hal yang paling jelas adalah berdasar tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Semakin tinggi pendidikan dan status ekonomi sosial, terekam tingkat kepuasan semakin rendah secara signifikan.

Para pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, pemilih di Pulau Bali, Maluku, dan Papua sama-sama memiliki kecenderungan tingkat kepuasan lebih rendah dalam mengapresiasi kinerja pemerintah dalam bidang hukum ini.

Dalam bidang ekonomi, responden kelas sosial ekonomi bawah, pendidikan rendah, pemilih di Bali-Nusa, adalah kategori responden yang menyatakan kepuasan paling tinggi.

Dari lonjakan angka-angka hasil survei kali ini, tak dapat disangkal bahwa publik di era pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat memasuki ranah penilaian politik baru di mana persoalan hukum dan ekonomi juga mendapat apresiasi yang tinggi.

Dalam era sebelumnya, apresiasi publik pada kedua bidang tersebut ”tertekan” dan sulit mencapai angka lebih tinggi dari kisaran 50-65 persen.

Di tengah berbagai kondisi obyektif di masyarakat terkait berbagai kasus dalam penegakan hukum, seperti sulitnya pengungkapan kasus-kasus korupsi kakap ataupun persoalan seputar kondisi ekonomi masyarakat seperti melemahnya daya beli, apresiasi yang tergolong tinggi untuk kedua bidang tersebut tentu menimbulkan skeptisisme.

Namun, faktanya, penilaian positif tersebut memang disuarakan publik dan jejak-jejaknya sudah mulai terlihat dari survei sebelumnya. Pada survei Juni 2024 terlihat hampir tiga perempat bagian publik yakin Prabowo-Gibran akan mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik.

Tingginya keyakinan publik terhadap keberhasilan pemerintahan baru itu tergambarkan dalam beragam bidang persoalan.

Bagian terbesar responden juga meyakini problem-problem makro perekonomian negeri hingga persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi riil yang menjadi keseharian masyarakat akan menjadi lebih baik kondisinya.

Dalam benak publik, pemerintahan baru diyakini akan berhasil dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga problem penegakan hukum yang kerap menjadi pangkal persoalan dari beragam masalah juga mendapat perhatian publik saat itu.

Bagi bagian terbesar publik, janji pemberantasan korupsi menjadi tawaran positif dan diyakini akan menjadi perhatian utama pemerintahan baru.

Tingginya derajat kepuasan publik dalam survei kali ini juga menguatkan premis terkait apresiasi masyarakat jika terjadi keberlangsungan program-program pemerintahan dari era Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Prabowo-Gibran.

Beragam upaya yang dilakukan pemerintahan sebelumnya akan berlanjut dengan problem yang dirasakan kurang terlengkapi mendapat perhatian lebih dari pemerintah baru (Kompas, 22/6/2024).

Sekalipun apresiasi dalam bidang hukum dan ekonomi melejit, masih tersisa sejumlah indikator kinerja pemerintah yang dinilai rendah oleh responden.

Di bidang hukum, misalnya, kinerja pemerintah dalam ”memberantas suap dan jual beli kasus hukum” dinilai masih lemah. Angka penilaian terhadap aspek ini masih 57,5 persen.

Begitu pula dalam bidang ekonomi. Problem faktual yang disuarakan publik pada sub-indikator ”menyediakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran” masih berada di angka 54 persen. Mengendalikan harga barang dan jasa juga baru meraih rapor penilaian 60 persen.

Selain penilaian di ketiga indikator itu, apresiasi publik pada pemerintahan ini juga tampak relatif tinggi.

Tentu saja, tingginya angka-angka apresiasi ini di sisi lain juga merupakan bentuk harapan publik di tengah masa ”bulan madu” dan efek ”band wagon” dari kemenangan fenomenal pada Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 lalu.

Prabowo-Gibran memasuki periode memerintah dengan kekuatan politik yang besar di lembaga perwakilan rakyat nasional ataupun daerah, dan masih terus mendulang dukungan politik dari Jokowi.

Ditambah lagi dengan citra positif Prabowo yang memberi kesan pemerintahan yang tanggap dan merakyat. Semuanya menghasilkan apresiasi yang tinggi di tengah berbagai tantangan mendasar dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum.

Namun, semua bulan madu tentu memiliki akhir. Masyarakat juga semakin dekat dengan masa realisasi program-program pembangunan yang sudah didengung-dengungkan Prabowo-Gibran selama kampanye pemilu.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan anggaran besar, kesungguhan bekerja pemerintah, dan koordinasi yang baik. Jika tidak, penilaian yang seakan sudah di ”puncak” ini akan rawan kembali merosot dan mengurangi legitimasi Presiden Prabowo Subianto. (LITBANG KOMPAS)