Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Memaknai Citra Menteri di Bidang Hukum

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berada di bawah koordinasi satu kementerian koordinator. Adalah Yusril Ihza Mahendra yang ditugaskan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Di bawahnya ada Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dengan Agus Andrianto sebagai menteri, dan Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai.

Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 4-10 Januari 2025 juga memotret tingkat pengenalan dan kesan publik terhadap jajaran Kabinet Merah Putih, tak terkecuali empat menteri di ranah hukum.

Hasil survei menunjukkan, Yusril Ihza Mahendra menjadi sosok menteri di bidang hukum yang paling dikenal masyarakat. Setidaknya 71,5 persen responden dari survei yang dilaksanakan di 38 provinsi ini menyatakan mengenal sosok Yusril.

Yusril memang sudah malang melintang di dunia politik dan pemerintahan sejak Orde Baru. Kiprahnya semakin terlihat sejak dimulainya era reformasi. Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum pada masa Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Salah satu pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) itu kemudian menjadi Menteri Kehakiman dan HAM saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden pada 2001-2004. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara (2004-2007) dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Selanjutnya, menteri yang banyak dikenal publik ialah Natalius Pigai. Sebanyak 45,1 persen responden mengaku mengenal sosok Menteri HAM yang dilantik pada 21 Oktober 2024 itu. Sebelum menjabat sebagai menteri, Pigai pernah mengemban jabatan sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012-2017. Kemudian saat perhelatan kampanye Pilpres 2024, Pigai masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri HAM, Pigai mendapat sorotan media ketika ia meminta anggaran senilai Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Sebelumnya, anggaran bagi Kementerian HAM dialokasikan Rp 64 miliar. Pemberitaan dari media massa dan media sosial terhadap Pigai sedikit banyak meningkatkan pengenalan terhadap dirinya di mata publik.

Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan tingkat pengenalan oleh responden sebesar 28 persen. Sebelum menjadi menteri, Agus Andrianto yang berlatar belakang polisi menjabat sebagai Wakil Kepala Polri sejak 2023. Selama berkarier di kepolisian, nama Agus Andrianto sempat mencuat di lingkup nasional ketika menangani kasus hukum yang melibatkan Ferdy Sambo. Saat itu Agus menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dikenal oleh 24,2 persen responden. Saat masih bernama Kemenkumham, Supratman pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada era Presiden Joko Widodo. Supratman dilantik di pengujung masa pemerintahan Jokowi, 19 Agustus 2024, untuk menggantikan Yasonna H Laoly.

Supratman merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra. Melalui partai tersebut, Supratman berhasil menjadi anggota DPR pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Meskipun sudah cukup lama berkarier di percaturan politik nasional, namanya belum cukup dikenal luas oleh masyarakat.

Selain tingkat pengenalan, publik juga memberikan kesan terhadap para menteri. Kesan publik ini menjadi bentuk penilaian citra tokoh selama kurang lebih tiga bulan menjalani tugas sebagai menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di urutan paling atas, Menteri Hukum Supratman mendapatkan penilaian baik. Sebesar 90,9 persen dari responden yang mengaku mengenal sosoknya.

Berikutnya, Menteri Imipas Agus Andrianto dengan penilaian citra baik sebesar 89,8 persen. Di urutan selanjutnya terdapat nama Yusril Ihza Mahendra yang memperoleh kesan positif di angka 85,2 persen. Terakhir, nama Menteri HAM Natalius Pigai mendapatkan penilaian positif 72,2 persen.

Dari kesan yang diberikan publik, para menteri dalam Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini mendapatkan penilaian baik. Jika digabungkan antara tingkat pengenalan dan citra, dari empat menteri yang memikul tanggung jawab di bidang hukum, bisa dikatakan Yusril sangat populer. Sementara tiga menteri lainnya masih belum cukup populer.

Pada level yang agak terkenal ada nama Natalius Pigai. Sementara itu, menteri di bidang hukum yang bisa dikatakan kurang terkenal adalah Agus Andrianto serta Supratman.

Sebagai pejabat publik, tingkat popularitas dan citra positif merupakan salah satu unsur penting bagi para menteri. Pengenalan publik dapat membantu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok menteri dan kementeriannya. Kepercayaan ini bahkan dapat berkembang menjadi public trust bagi kabinet secara keseluruhan.

Pengenalan publik terhadap para menteri juga bisa dipandang melalui dua perspektif. Pertama, menteri berbuat sesuatu sehingga memperoleh sorotan. Kedua, menteri membuat sesuatu sehingga masyarakat mengenal karya dari menteri tersebut. Jika ditilik dari tingkat kemanfaatannya, cara yang kedua adalah yang terbaik. Idealnya, masyarakat mengenal menteri dari program yang dijalankan dan dirasakan oleh berbagai kalangan dari pada menteri melakukan suatu tindakan yang hanya berakhir viral di media sosial.

Dalam masa tiga bulan pertama pemerintahan, tingkat pengenalan ini dapat menjadi tolok ukur awal sejauh mana menteri dan kementerian memiliki daya jangkau ke lapisan masyarakat. Sejauh ini, sejumlah kebijakan dilaksanakan oleh para menteri di bidang hukum. Salah satunya ialah kebijakan pemindahan narapidana asing.

Pemerintah juga sedang merumuskan pemberian amnesti atau pengampunan bagi sejumlah kriteria narapidana, seperti aktivis yang bukan terkait kasus bersenjata, narapidana kasus penghinaan terhadap presiden yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), narapidana yang menderita sakit berat seperti HIV/AIDS, dan narapidana pengguna narkoba (Kompas, 11/1/2025).

Sejalan dengan tingkat apresiasi pada kinerja pemerintah di bidang hukum yang paling minim, para menteri di bidang ini juga masih minor dikenal publik. Peningkatan citra menteri diperlukan mengingat peran strategisnya.

Sosok menteri dan kementerian bidang hukum sejatinya memiliki peran yang cukup strategis. Jaminan hukum dan penegakan aturan yang tegas menjadi faktor penting ketertiban masyarakat serta kerukunan bangsa.

Tanpa suasana yang kondusif, berbagai aktivitas masyarakat dan juga pelaksanaan program-program kerja pemerintah dapat terhambat. Demikian pula iklim bisnis dan dunia usaha. Investasi dan kegiatan usaha memerlukan kepastian hukum.

Kiprah dan kinerja menteri-menteri di bidang hukum diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian tersebut sekaligus mengawal kesetaraan penegakan hukum di masyarakat. Dengan demikian, penilaian kinerja bidang hukum juga dapat ditingkatkan di benak masyarakat.  (LITBANG KOMPAS)