Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Menakar Pamor Menteri Bidang Polkam

Survei Kompas pada periode Januari 2025 turut memasukkan unsur pengenalan dan kesan publik terhadap para menteri dan pejabat setara menteri.

Meski jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini baru dilantik pada 20 Oktober 2024 atau sekitar tiga bulan yang lalu, tingkat pengenalan dan kesan yang ditemukan dalam survei kali ini berguna sebagai tolok ukur pamor menteri di masa awal menjabat.

Terkait bidang politik dan keamanan, terdapat enam menteri dan pejabat setara menteri yang ditanyakan kepada publik. Untuk bagian pengenalan, publik ditanyakan apakah mereka sering atau pernah mendengar terkait nama menteri beserta kementeriannya.

Secara teknis survei, foto para menteri pun ditunjukkan kepada publik guna membantu mereka mengenali figur tersebut.

Hasilnya, dari ketujuh menteri yang terkait bidang politik dan keamanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sosok yang paling dikenal publik dengan tingkat pengenalan mencapai 56,5 persen responden.

Pengenalan terhadap Tito Karnavian yang terbilang tinggi dibandingkan dengan menteri lain di bidang politik dan keamanan ini tidaklah mengherankan. Nama Tito Karnavian sudah mencuat di publik sejak menjabat Kepala Polri (2016-2019) dan Mendagri di era Presiden Joko Widodo.

Di urutan kedua terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dengan tingkat pengenalan 44,5 persen. Sebelum menjadi Menko Polkam, Budi Gunawan merupakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan 41,9 persen pengenalan. Pada urutan berikutnya, terdapat nama Menteri Luar Negeri Sugiono yang dikenal oleh 38 persen responden. Lalu disusul oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (35,1 persen) dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (32 persen).

Dari hasil ini terlihat tingkat pengenalan para menteri ini masih terbilang kurang di hadapan publik. Memang isu terkait kementerian atau badan yang dipimpin oleh tiap figur secara langsung akan memengaruhi tingkat pengenalan tokoh kepada publik.

Namun, tidak menutup kemungkinan juga rekam jejak dan popularitas figur menjadi faktor yang paling memengaruhi tingkat pengenalan ini.

Selain tingkat pengenalan, publik yang mengaku mengenal figur tersebut kemudian juga ditanyakan kesan mereka terhadap figur tersebut.

Kesan publik pada bagian ini dapat diartikan sebagai penilaian citra tokoh selama lebih kurang tiga bulan menjabat menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih.

Secara umum, para menteri dan kepala badan ini mendapatkan penilaian baik yang lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian buruk terhadap dirinya.

Di urutan teratas, Menkomdigi Meutya Hafid mendapatkan penilaian baik sebesar 95,1 persen dari responden yang mengaku mengenal sosoknya.

Belakangan ini, nama Meutya Hafid cukup banyak diberitakan media terkait pengangkatan staf khusus menteri yang turut melibatkan pendengung (buzzer) di dalamnya. Isu ini rupanya tidak melahirkan sentimen negatif dari publik yang mengenalnya.

Berikutnya terlihat nama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan penilaian citra baik 91,3 persen. Sosok Sjafrie Sjamsoeddin yang berlatar belakang TNI sudah tentu memiliki kapabilitas mumpuni karena ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan posisinya sebagai Menhan.

Di urutan selanjutnya terdapat Menlu Sugiono yang memperoleh angka positif di 89,6 persen. Penilaian citra baik terhadap politisi Gerindra ini tidak terlepas dari kiprahnya yang aktif memberi pernyataan sikap Indonesia terhadap konflik di Palestina.

Baru-baru ini, Menteri Sugiono menyatakan Indonesia siap membantu rekonstruksi Gaza dalam kurun waktu 42 hari gencatan senjata di kawasan konflik tersebut.

Secara berurutan, tiga posisi berikutnya terdapat nama Mendagri Tito Karnavian (86,4 persen), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (84 persen), dan Menko Polkam Budi Gunawan (80,5 persen).

Di antara ketiga nama ini, sosok Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terpantau mendapatkan tingkat pengenalan dan citra yang terbilang rendah dibandingkan dengan menteri dan kepala badan di bidang politik dan keamanan.

Dalam pantauan media pemberitaan, tampak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kurang menonjol sehingga publik belum merasa mengenalnya.

Meski secara rerata penilaian citra para menteri dan kepala badan terbilang baik, publik terlihat belum banyak mengenal para pejabatnya.

Sekali lagi, perlu diingat bahwa penilaian aspek citra ini pun hanya ditanyakan kepada responden yang merasa kenal dengan sosok pejabat tersebut. Setidaknya ada dua hal penting di balik pengenalan dan penilaian citra ini.

Pertama, dalam sistem demokrasi, pejabat publik perlu dikenal oleh masyarakat karena berkaitan dengan representasi rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang negara.

Hal ini dibahas oleh Hanna Pitkin dalam The Concept of Representation (1967) yang dengan tegas menyatakan, tanpa representasi yang jelas, negara akan berjalan menjauhi nilai demokrasi.

Kedua, aspek kepercayaan publik menjadi hal penting berikutnya yang perlu diperhatikan para menteri dan kepala badan terkait.

Rekam jejak dan reputasi dari tiap figur menjadi hal yang perlu dijaga karena berpeluang memengaruhi legitimasi dirinya selama menduduki jabatan tersebut.

Makin tinggi legitimasi seorang pejabat publik, makin besar pula partisipasi publik untuk menerima serta mengikuti aturan yang telah dibentuk oleh kementerian dan badan tersebut.

Pada akhirnya, upaya peningkatan pamor para menteri ini dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan.

Di atas itu semua, pamor para menteri dan kepala badan juga wajib ditopang dengan integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.