Survei 100 Hari Pemerintahan: Implementasi Jadi Tantangan Prabowo-Gibran

Memasuki 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi positif dari publik. Catatan positif ini tampak dari pengukuran kepuasan sejumlah program yang dirumuskan dalam quick wins.

Sebagai bagian dari Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, quick wins merupakan program prioritas yang harapannya terwujud cepat dan segera terasa dampaknya.

Merujuk apa yang tertulis dalam Astacita, pemerintah Prabowo-Gibran kemudian merumuskan delapan program prioritas.

Kedelapan bidang ini dapat dipecah menjadi 13 program konkret. Ke-13 poin tersebut digunakan sebagai acuan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 merekam, sejumlah program yang bersifat populis, dalam arti kebijakan yang dekat dengan rakyat dan langsung dapat dirasakan publik, mendapatkan apresiasi positif. Dari sisi ini apresiasi publik tertuju pada kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan.

Meskipun bukan kebijakan yang baru dimulai dalam pemerintahan sekarang, penyediaan pelayanan kesehatan gratis mendapat apresiasi paling tinggi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak kurang dari 85 persen responden puas dengan upaya pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

Pada urutan berikutnya, bidang pendidikan, yakni renovasi sekolah-sekolah rusak, mendapat tingkat kepuasan 82,1 persen dari responden. Di urutan berikutnya kembali bidang kesehatan mendapat penilaian positif.

Selain mendapatkan pelayanan gratis, publik pun puas (81 persen) dengan usaha pemerintah membangun rumah sakit yang berkualitas di setiap kabupaten.

Dengan angka yang sama, delapan dari sepuluh responden mengaku puas dengan adanya sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Angka ini mengindikasikan adanya keberlanjutan serta upaya pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dari pemerintahan sebelumnya.

Apabila fenomena kepuasan dalam dua bidang ini dikaitkan dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir, dapat ditemukan sebuah benang merah. Dalam empat tahun terakhir, rata-rata IPM Indonesia meningkat 0,75 persen per tahun.

Pada akhir 2024, IPM Indonesia berada di angka 75,02. Sebelumnya, IPM Indonesia berada pada angka 72,81. Kesehatan dan pendidikan merupakan dua indikator utama dalam pengukuran IPM mendampingi sisi ekonomi.

Tingginya kepuasan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan di 100 hari awal pemerintahan baru mencerminkan adanya perhatian yang tetap diupayakan dalam dua bidang ini.

Selain itu, angka kepuasan ini dapat pula dibaca sebagai harapan bahwa positifnya kinerja pemerintah dalam dua bidang ini di pemerintahan sebelumnya terus dilanjutkan. Karena itu, data IPM berikutnya akan menjadi pembuktian terjaganya kualitas pemerintah di kedua bidang tersebut.

Meskipun bidang kesehatan dan pendidikan mendapat apresiasi di atas 80 persen, sejumlah implementasi lain masih mendapat catatan. Kembali pada tingkat kepuasan pada program-program prioritas, terdapat empat program dengan tingkat kepuasan di bawah 70 persen.

Keempat program tersebut berturut-turut adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang disebut oleh 66,9 persen responden, Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren (66,8 persen), penyediaan rumah murah bersanitasi baik (65,9 persen), serta meningkatkan pendapatan negara (60,5 persen).

Salah satu terobosan konkret, sebagaimana dirancang dalam Astacita, penerimaan negara dari dalam negeri dilakukan dengan pendirian Badan Penerimaan Negara dengan target meningkatkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen. Rendahnya kepuasan publik di poin ini mencerminkan keraguan efektivitas program prioritas ini.

Selanjutnya, perlu digarisbawahi juga MBG yang masih mendapatkan catatan. Padahal, selain diprioritaskan, MBG juga merupakan unggulan yang khas dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Artinya, meskipun telah dimulai di sejumlah wilayah di awal tahun 2025, MBG masih mendapat sorotan dari sisi implementasi.

Publik masih menunggu sekaligus menuntut pembuktian bahwa pemerintah mampu menjalankan program ini di seluruh wilayah dengan struktur yang jelas, transparan, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Catatan terhadap BLT juga perlu digarisbawahi. Meskipun masih terus diberikan dan masuk dalam anggaran pemerintah tahun 2025, rendahnya kepuasan publik di poin ini mengindikasikan adanya tuntutan evaluasi dari rakyat.

Ketika melihat fenomena penyalurannya, BLT terus disorot dengan isu pendataan yang masih problematik dan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan. Secara implisit dapat dimaknai pula bahwa publik menuntut pemerintah untuk benar-benar mengimplementasikan program ini secara tepat.

Selain dua kutub antara kepuasan tinggi dan rendah, terdapat lima program prioritas dengan skor menengah, yakni rentang 70 hingga 78 persen.

Di bagian ini, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil mendapat apresiasi 78,1 persen. Sementara penambahan program kartu kesejahteraan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan diapresiasi 70,8 persen responden.

Selain program-program prioritas, survei juga merekam sejumlah catatan positif dalam program-program jangka panjang. Salah satu poin yang penting digarisbawahi adalah sembilan dari sepuluh responden sepakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memelihara hubungan internasional, selain juga menguatkan pertahanan dan keamanan negara.

Tingginya ekspektasi publik ini tampak tidak dapat dilepaskan dari citra Prabowo dengan latar belakang militer. Selain itu, tergambar pula citra Prabowo sebagai presiden yang memiliki pamor positif dalam percaturan dengan petinggi negara lain.

Kepuasan responden pada program-program prioritas ini menjadi gambaran tingginya harapan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

Publik memberikan harapan tinggi karena melihat adanya keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Hasil survei membuktikan bahwa keberlanjutan program menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik pada pemerintah.

Tingginya apresiasi di 100 hari pertama ini juga menjadi gambaran euforia publik menyambut pemerintahan baru dengan proses politik yang relatif mulus dalam transisi kepemimpinan.

Tantangan selanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran selayaknya juga membuktikan keberhasilan program khasnya, seperti MBG dan meningkatnya penerimaan negara.

Transparansi dan inovasi dalam pelaksanaan yang dibarengi dengan evaluasi menjadi penting untuk memastikan ekspektasi publik yang tinggi tidak berujung pada kekecewaan yang dapat menggerus apresiasi pemerintah di kemudian hari. (LITBANG KOMPAS)