Survei Litbang Kompas: Kinerja Polkam Prabowo-Gibran Diapresiasi, Apa ”PR” Pemerintah Selanjutnya?

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Prabowo Subianto di bidang politik dan keamanan melebihi angka di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 serentak yang berlangsung aman dan damai dinilai menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi. Ini tak terlepas pula dari makin terkonsolidasinya koalisi besar yang dibangun pemerintahan Prabowo saat ini.

Di sisi lain, pemerintah diingatkan agar tingkat kepuasan yang tinggi ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang berseberangan dengan semangat demokrasi. Kesempatan warga untuk mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk kebebasan berpendapat, harus dibuka selebar-lebarnya. Hal ini penting karena realitasnya sejumlah akademisi melihat situasi demokrasi di Indonesia justru terancam.

Hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang politik dan keamanan (polkam) melebihi angka di era pemerintahan Jokowi. Sebagai gambaran, di era periode kedua pemerintahan Jokowi tingkat kepuasan di bidang polkam berkisar antara 64,4 persen (survei Oktober 2019) dan 85,5 persen (Juni 2024), di pemerintahan Prabowo naik menjadi 85,8 persen.

Kepuasan di bidang polkam ini tecermin juga di lima indikator yang menjadi penilaian di survei litbang Kompas.

Kelima indikator itu adalah menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan (77 persen); menangani konflik antarkelompok/gerakan separatis (72,5 persen); membangun sikap menghargai perbedaan (88,6 persen); membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan (83,4 persen); serta menjamin warga bebas berpendapat (83,7 persen).

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/1/2025), menilai tingginya tingkat kepuasan publik itu karena kondisi polkam yang relatif baik, misalnya pilkada serentak yang sukses digelar dan nyaris tanpa konflik. Para kandidat yang kalah atau dugaan adanya kecurangan diselesaikan lewat jalur hukum dan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, pasca-pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden hingga ke 100 hari pemerintahannya, tidak ada gejolak yang mengganggu keamanan, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi relatif aman dan stabil.

Lili menduga hal ini karena koalisi besar yang dibangun pemerintahan Prabowo. Seperti diketahui, hampir semua partai politik menjadi bagian dari pemerintahan. Begitu juga dengan di daerah-daerah, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mayoritas menang sehingga berkontribusi terhadap kondisi politik. Di Jakarta, meski calon kepala daerah yang menang merupakan usungan partai di luar pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), calon tersebut juga telah berkomitmen akan mendukung program-program pemerintah.

”Jadi, praktis konsolidasi kekuasaan berjalan mulus tanpa ada gejolak dan gangguan,” ujar Lili.

Ia berharap, ke depan, dengan tingkat kepuasan yang tinggi, khususnya dalam bidang politik, tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Ruang kebebasan dan partisipasi politik jangan sampai disumbat. Pembuatan undang-undang (UU) juga harus tetap melibatkan partisipasi publik secara luas dan bermakna.

Hal tersebut patut menjadi perhatian pemerintah ataupun DPR karena stabilitas politik juga menyangkut stabilitas keamanan. Jika berkaca dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, sering kali UU dibuat semau-maunya dengan waktu yang relatif singkat serta minim partisipasi publik, seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Cipta Kerja, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alhasil, publik marah dan stabilitas keamanan terganggu.

”Jangan sampai terulang lagi pada pemerintahan sebelumnya dengan memanfaatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari rakyat digunakan untuk melemahkan demokrasi dan memproduksi UU yang nirpartisipasi publik. Jika kondisi tersebut terulang kembali, bukan tidak mungkin akan muncul penolakan dan resistensi dalam bentuk demonstrasi,” ucapnya

”Karena itu, tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut harus dilaksanakan secara baik dan amanah,” kata Lili.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung, Muradi, justru melihat adanya anomali ketika melihat tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang polkam. Sebab, dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran, ada berbagai kasus terkait polkam yang naik ke permukaan, tetapi tidak terbaca di penilaian publik.

Misalnya, kasus penembakan warga hingga tewas di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025 yang melibatkan satu anggota TNI AL. Begitu pula ada berbagai kasus penembakan warga oleh polisi, seperti di Semarang (Jawa Tengah) dan Katingan (Kalimantan Tengah). Melihat deretan kasus itu, indikator menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan, seharusnya rendah.

Muradi juga melihat masih adanya pembungkaman terhadap mereka yang kritis. Pada akhir Desember 2024 lalu, misalnya, ada pembatalan pameran tunggal karya seni milik pelukis Yos Suprapto di Galeri Nasional. Pembatalan diduga karena karya-karya milik Yos mengandung kritik terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi.

”Kalau saya menangkapnya belum terbaca semua keluh kesah publik. Jadi, jika kepuasan publik terhadap bidang politik dan keamanan tinggi, saya merasa ini berkelindan dengan harapan. Kan, ini baru 100 hari, maka publik masih memberi kesempatan,” kata Muradi.

Karena itu, lanjut Muradi, pemerintah tidak boleh terlena dengan tingginya angka kepuasan publik tersebut. Ia melihat pemerintah, TNI dan Polri sejauh ini belum mampu merespons dengan cepat kasus-kasus di bidang keamanan. Kasus-kasus itu telanjur viral terlebih dahulu, kemudian mereka baru mulai bergerak.

”Salah satu ukuran bagusnya pemerintahan terkait politik dan keamanan adalah adanya ketegasan sikap yang jauh lebih kelihatan yang dimunculkan oleh presiden kita. Kalau itu tidak muncul, saya khawatir kita akan sulit mempertahankan posisi yang sudah dicapai hari ini sebagaimana dipotret survei Litbang Kompas,” katanya.