Prabowo Percepat Target Swasembada Pangan dari 2028 ke 2027

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Upaya mencapai target itu kian berat. Namun, swasembada pangan nasional tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Untuk merealisasikannya, pemerintah berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pertanian dan pangan terlebih dahulu. Adapun kalangan pengusaha mendorong pentingnya kemitraan dan satu data di sektor pertanian serta pangan.

Hal itu mengemuka dalam Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Pertemuan yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu bertema ”Swasembada Pangan, Strategi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha”.

Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden memajukan lagi target swasembada pangan. Awalnya ditargetkan tercapai pada 2029. Lalu, target program prioritas utama itu berubah menjadi 2028, dan kini menjadi 2027.

”Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengejar dahulu swasembada beras dan jagung pakan pada 2027. Target swasembada kedua komoditas tersebut paling memungkinkan untuk dicapai lantaran program-programnya sudah ada dan mulai digarap sejak akhir 2023.

Saat ini, pemerintah tengah membenahi beberapa persoalan paling mendasar untuk menopang swasembada pangan kedua komoditas itu. Pertama, prosedur panjang petani mendapatkan pupuk subsidi dipersingkat.

Kementerian Pertanian akan menjaring dan menentukan data petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, pupuk itu langsung diberikan ke petani melalui gabungan kelompok tani dengan cukup menunjukkan kartu tanda penduduk.

”Kebijakan itu akan diatur melalui peraturan presiden. Dalam satu hingga dua minggu ke depan, perpres tersebut ditargetkan sudah jadi. Dengan kebijakan baru itu, petani yang dulu mendapat pupuk saat panen bisa mendapat pupuk sebelum tanam,” katanya.

Kedua, Zulkifli mengatakan, waduk dan irigasi akan dibenahi dan dibangun, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah diminta untuk mengembangkan benih-benih unggul.

Keempat, penyuluh pertanian yang semula diampu daerah bakal langsung dipegang pemerintah pusat. Hal itu penting mengingat peran penyuluh pertanian akan diperkuat tidak hanya menjadi pendamping petani di sektor tanaman pangan, tetapi juga perkebunan.

Zulkifli menambahkan, pemerintah juga tengah berupaya mentranformasi Perum Bulog. Perannya sebagai penstabil harga pangan dan pengelola cadangan pangan pemerintah akan diperkuat. Bulog akan dijadikan badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

”Jadi, ke depan, Bulog tidak lagi di bawah Kementerian BUMN. Payung hukum, anggaran, dan komoditas-komoditas pangan pokok yang bakal dikelola Bulog sedang kami bahas dan matangkan,” katanya.

Selain swasembada beras dan jagung, Zulkifli juga menuturkan, pemerintah akan berupaya merealisasikan target swasembada gula konsumsi dalam dua tahun ke depan. PT Perkebunan Nusantara (Persero) optimistis bisa merealisasikan target itu karena tengah mengembangkan bibit unggul tebu di Lumajang, Jawa Timur.

Perusahaan pelat merah itu telah bermitra dengan petani untuk menanam bibit unggul tebu tersebut. Selain itu, perusahaan Indonesia juga bekerja sama dengan Australia untuk mengembangkan perkebunan tebu di Merauke.

”Produksi gula nasional 2024 naik menjadi 2,4 juta ton dari 2,2 juta ton pada 2023. Ini membuat saya cukup optimistis dapat mewujudkan swasembada gula konsumsi,” tuturnya.

Swasembada pangan sangat penting bagi Indonesia agar tidak selalu bergantung pada impor bahan pangan. Selama ini, impor bahan pangan Indonesia cukup besar. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2023, volume impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton, bawang putih 546.000 ton, kedelai 2,27 juta ton, gula 5,07 juta ton, susu 287.970 ton, dan gandum 10,59 juta ton.

Dalam satu dekade, 2013-2023, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) juga semakin turun. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada 2013 sebesar 14,43 persen, kemudian pada 2023 turun menjadi 12,52 persen.

Dalam forum tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dua di antaranya kemitraan petani (inclusive closed-loop) dan narasi tunggal pertanian ”satu kata, satu data”.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, rendahnya produksi dan peroduktivitas pangan nasional dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya akses petani terhadap pembiayaan; input pertanian, seperti bibit unggul dan pupuk; teknologi, dan pasar.

Oleh karena itu, kemitraan perusahaan swasta besar dan BUMN dapat memberikan akses-akses tersebut kepada para petani. Sejumlah perusahaan anggota Apindo yang bererak di sektor pangan dan pertanian juga telah membangun kemitraan dengan petani.

”Kemitraan itu perlu dibarengi dengan pemberian insentif fiskal, yakni dengan memasukkan ekosistem kemitraan petani dan UMKM sebagai kriteria tambahan yang berhak mendapatkan super tax deduction (pajak super),” kata Shinta.

Selain itu, kata Shinta, pemerintah juga perlu mewujudkan narasi pertanian ”sata kata, satu data”. Hal itu dalam rangka pembangunan satu data pertanian dan kehutanan, serta satu kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas stok dan harga, serta meningkatkan ekspor.

Data yang akurat dan benar dapat membantu pemerintah dalam membuat perencanaan dan kebijakan, seperti rencana impor pangan dan pupuk, kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO), penentuan besaran bea masuk, perizinan impor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri.

”Langkah itu juga perlu didukung dengan percepatan penyelesaian tumpang tindih perizinan dan lahan petani, khususnya terkait kawasan hutan,” katanya.

Anggota Dewan Direksi Indofood, Franciscus ”Franky” Welirang, menilai, irigasi merupakan elemen penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan irigasi, tetapi juga kesejahteraan para penjaga pintu irigasi.

”Mereka menjadi kunci dalam distribusi air ke sawah-sawah petani. Mereka juga menjadi penjaga agar pintu-pintu irigasi tidak dicuri,” katanya yang hadir sebagai anggota KCF.

Franky juga meminta agar pemerintah mendefinisikan swasembada pangan secara lebih terukur. Ia mengusulkan agar swasembada pangan diturunkan ke dalam setidaknya dua kategori besar, yakni swasembada pangan hasil pertanian dan swasembada pangan industri.