Tahun Baru Islam 1447 Hijriah Dirayakan Berbeda

Umat Islam Indonesia merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah secara berbeda. Muhammadiyah menetapkan 1 Muharam jatuh pada Kamis (26/6/2025), sedangkan pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan sejumlah organisasi massa Islam lainnya merayakannya pada Jumat (27/6/2025).

Mulai Tahun Baru Hijriah ini, Muhammadiyah resmi menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam menentukan awal bulan (month) Hijriah, meninggalkan kriteria wujudul hilal yang sudah beberapa dekade. KHGT merupakan ikhtiar Muhammadiyah untuk menyatukan sistem penanggalan Islam global, satu hari satu tanggal Hijriah di seluruh dunia, meski penentuan kalender di semua negara adalah otoritas pemerintah.

Seperti prediksi banyak astronom dan ahli ilmu falak, penggunaan KHGT itu membuat potensi terjadinya perbedaan awal bulan Hijriah dengan pemerintah semakin besar. Kekhawatiran itu langsung terjadi saat awal tahun 1447 H. Namun, perbedaan Tahun Baru Islam ini tidak menimbulkan gejolak besar karena tidak menyangkut ibadah wajib seperti penentuan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Seperti prediksi banyak astronom dan ahli ilmu falak, penggunaan KHGT itu membuat potensi terjadinya perbedaan awal bulan Hijriah dengan pemerintah semakin besar.

Ijtimak, konjungsi, atau kesegarisan Matahari, Bulan (moon), Bumi sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung pada Rabu (25/6/2025) yang bertepatan dengan 29 Zulhijah 1446 pukul 17.31 WIB. Ijtimak ini ditandai dengan fase Bulan mati yang menjadi titik awal penentuan akhir dan awal bulan dalam kalender Hijriah.

Saat Matahari terbenam pada Rabu petang, tinggi hilal di seluruh Indonesia berkisar antara minus 3,43 derajat hingga 0,22 derajat. Adapun elongasi atau jarak sudut Bulan dan Matahari antara 4,9 derajat hingga 5,05 derajat. Artinya, di hampir seluruh wilayah Indonesia pada saat maghrib, hilal masih di bawah ufuk, Bulan tenggelam lebih dulu dibandingkan Matahari.

Jika mengacu pada kriteria wujudul hilal dengan menggunakan basis perhitungan di Yogyakarta seperti yang dilakukan Muhammadiyah selama ini, hilal pada Rabu petang belum akan wujud karena masih di bawah ufuk. Dengan demikian, jika kriteria itu masih digunakan, 1 Muharam 1447 akan jatuh pada Jumat (27/6/2025).

Peta tinggi dan elongasi hilal di seluruh dunia antara 60 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang selatan saat Matahari terbenam pada Rabu (25/6/2025) .

Sementara itu, dengan kriteria KHGT, aturannya menjadi berbeda. Awal bulan Hijriah terjadi jika sebelum pukul 00.00 waktu universal (UTC) alias Greenwich Mean Time (GMT), posisi hilal di mana pun di seluruh dunia sudah mencapai ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Jika syarat tinggi dan elongasi hilal tercapai setelah lewat pukul 00.00 UTC, seperti dikutip dari buku KHGT yang diterbitkan Pimpinan Pusat Muhamamdiyah 2025, bulan baru tetap dimulai sepanjang kawasan zona waktu ujung timur—yang biasa digunakan dalam kalender Masehi—telah mengalami ijtimak sebelum fajar dan posisi hilal di dataran Amerika sudah memenuhi syarat minimal tinggi dan elongasi hilal.

Dengan syarat tersebut, 1 Muharam 1447 jatuh pada Kamis (26/6/2025). Ijtimak terjadi sebelum pukul 00.00 UT. Sesuai data BMKG, tinggi hilal 5 derajat sudah terjadi di Afrika Utara dan Eropa Tengah, sedangkan elongasi 8 derajat sudah terjadi di Amerika Selatan.

Prinsip KHGT ini sebenarnya mirip dengan hisab imkanur rukyat (IR) yang yang dipedomani pemerintah dan sejumlah ormas Islam Indonesia, tetapi dengan parameter posisi hilal global. Adapun IR yang digunakan di Indonesia menggunakan parameter MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura) bersifat lokal.

IR dengan parameter MABIMS mensyaratkan hilal bisa teramati jika tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Parameter tersebut berlaku untuk setiap wilayah sehingga awal Ramadhan dan Idul Fitri bisa berbeda antarnegara seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pilihan ini diambil karena memperhatikan aspek lokalitas dalam penentuan waktu ibadah.

Parameter KHGT diadopsi Muhammadiyah dari Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki tahun 2016 dan saat ini digunakan oleh Pemerintah Turki dalam penyusunan kalender Hijriah. Adapun parameter MABIMS merupakan Rekomendasi Jakarta yang dihasilkan dari Seminar Internasional Fikih Falak tahun 2017 dan hingga kini sudah digunakan di empat negara.

Dengan kriteria IR MABIMS dan posisi hilal Rabu petang, hilal secara teoretis tidak bisa diamati di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, usia bulan Zulhijah 1446 digenapkan menjadi 30 hari sehingga 1 Muharam 1447 versi pemerintah atau Kementerian Agama (Kemenag) jatuh pada Jumat (27/6/2025).

Namun, karena Muharam tidak termasuk bulan-bulan yang terkait ibadah wajib seperti puasa Ramadhan, hasil hisab awal bulan Muharam itu tidak perlu dibuktikan melalui rukyat. Karena itu, Kemenag pun tidak menyelenggarakan pengamatan hilal maupun sidang isbat seperti dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Sementara itu, NU, meski juga menggunakan hisab IR MABIMS, tetap harus dirukyat sesuai pedoman organisasi dalam penentuan awal bulan Hijriah. Karena hilal tidak teramati pada Rabu petang, umur bulan Zulhijah disempurnakan 30 hari sehingga 1 Muharam 1447 jatuh pada Jumat (27/6/2025).

Dengan kriteria yang berbeda-beda, Tahun Baru Islam 1447 H ini juga dirayakan secara berbeda di seluruh dunia. Sesuai data Proyek Pengamatan Hilal (ICOP) Pusat Astronomi Internasional (IAC) yang berpusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), negara-negara yang menetapkan 1 Muharam 1447 jatuh pada Kamis adalah Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Mesir, Palestina, Qatar, Tunisia, UEA, Yaman, dan Jordania.

Adapun yang memutuskan Tahun Baru Islam pada Jumat (27/6/2025), selain Indonesia, adalah Aljazair, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Iran, Malaysia, Mauritania, Maroko, Oman, Pakistan, dan Singapura.    

Perbedaan yang terjadi pada awal tahun 1447 H ini hanyalah awal dari beberapa perbedaan awal bulan Hijriah yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Berdasarkan perhitungan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Thomas Djamaluddin, setidaknya ada enam bulan yang awal bulannya berbeda.

Selain Muharam atau bulan pertama kalender Hijriah, perbedaan juga akan terjadi pada penentuan awal Rabiul Awal (bulan ke-3), Jumadil Akhir (6), Ramadhan (9), Syawal (10), dan Zulkaidah (11). Pada perbedaan tersebut, Muhammadiyah yang menggunakan KHGT akan selalu memasuki awal bulan Hijriah lebih cepat sehari dibandingkan pemerintah dan ormas Islam yang menggunakan parameter MABIMS.

”Selama tahun 1447 H, diperkirakan akan ada enam kali atau 50 persen perbedaan awal bulan Hijriah antara yang menggunakan kriteria MABIMS dan kriteria Turki (KHGT),” katanya.

Dalam 10 tahun mendatang, hanya empat kali Idul Fitri di Indonesia yang akan dirayakan bersama.

Selain Ramadhan dan Idul Fitri 1447/2026 yang berbeda, lanjut Djamaluddin, perbedaan juga akan terjadi pada Idul Fitri 1448/2027, 1449/2028, dan 1450/2029. Berikutnya, Lebaran akan kembali berbeda pada Idul Fitri 1452/2031 dan 1454/2033. Artinya, dalam 10 tahun mendatang, hanya empat kali Idul Fitri di Indonesia yang akan dirayakan bersama.

Perbedaan awal bulan Hijriah di luar bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah mungkin tidak akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat maupun media sosial. Namun, jika perbedaan terjadi saat memasuki atau mengakhiri puasa Ramadhan, perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha, ketegangan sosial yang muncul perlu diwaspadai.

Berdasarkan perbedaan hari raya yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, hampir selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pendiri Observatorium dan Planetarium Imah Noong Lembang Jawa Barat Hendro Setyanto mengatakan, kalender sebagai landasan aktivitas muamalah umat manusia pada dasarnya menjadi hak pemerintah untuk menentukannya.

Namun, dalam penyusunannya, pemerintah dapat mengajak peran serta masyarakat maupun ormas Islam dalam penetapan kalender Hijriah, Selain itu, pemerintah juga ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan warga negara dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, termasuk dalam menentukan awal bulan Hijriah.

”Sikap itu akan membuat perbedaan dalam menentukan waktu ibadah akan selalu ada di Indonesia,” katanya.

Menyikapi akan makin seringnya terjadi perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di masa depan, Kemenag perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang sistem penanggalan Hijriah yang digunakan sehingga terbentuk pemahaman dan pengertian masyarakat tentang kalender yang digunakan. Sikap toleransi, tidak merasa benar sendiri juga perlu dibangun sehingga tidak terjadi hal-hal kontraproduktif seperti yang terjadi selama ini.

Selain itu, konsistensi pemerintah juga perlu dijaga, khususnya dalam penetapan hari libur nasional saat terjadi perbedaan penetapan hari raya keagamaan. Pengalaman Idul Fitri 1432/2011 bisa menjadi pelajaran tentang bagaimana kegaduhan di masyarakat akibat kegamangan pemerintah dalam menetapkan libur nasional Idul Fitri.

Libur Idul Fitri biasaya ditetapkan setiap tanggal 1 dan 2 Syawal sesuai ketentuan pemerintah. Namun saat itu, demi mengakomodasi perbedaan yang terjadi, pemerintah menetapkan hari libur Idul Fitri pada 30 Ramadhan dan 1 Syawal versi pemerintah. Kondisi ini yang membuat isu yang muncul saat itu adalah Idul Fitri mundur sehari sehingga membuat masyarakat harus menghangatkan makanan Lebaran yang sudah dimasak.

Bagi awam, dalam menyikapi perbedaan hari raya ini, Hendro menilai mengikuti pemerintah mempunyai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat umum. Toh, ajaran agama pun meminta umat taat kepada pemerintah (ulil amri). Selain itu, selama ini setiap menghadapi perbedaan hari raya, masyarakat memang cenderung mengikuti ketetapan pemerintah.