Presiden Taiwan Rayu Trump dengan Hadiah Nobel

TAIPEI, RABU — Taiwan terus berupaya mencari dukungan Amerika Serikat untuk menghadapi China. Taiwan memandang China semakin agresif menggunakan kekuatan militer terhadap negara kepulauan itu.

Upaya Taiwan mendapatkan dukungan AS salah satunya terlihat dalam acara ”The Clay Travis and Buck Sexton Show”, sebuah program bincang-bincang konservatif radio AS. Presiden Taiwan Lai Ching-te menjadi pembicara dalam program bincang-bincang radio itu, Selasa (7/10/2025).

Dalam program itu, Lai menyatakan harapan untuk terus menerima dukungan Presiden AS Donald Trump. ”Jika Presiden Trump membujuk Xi Jinping untuk secara permanen menghentikan agresi militer apa pun terhadap Taiwan, Presiden Trump niscaya akan menjadi peraih hadiah Nobel Perdamaian,” katanya.

Pernyataan Lai tersebut merupakan bagian jawaban atas pertanyaan dari pemandu acara. Dalam transkrip wawancara yang dimuat kantor berita Taiwan, OCAC News, pertanyaan itu terkait hubungan Taiwan dengan China.

Dalam penjelasannya, Lai menegaskan, Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat China. Taiwan memiliki otonomi sehingga mempunyai pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sendiri. Oleh karena itu, China tidak berhak menginvasi Taiwan.

Jika Presiden Trump membujuk Xi Jinping untuk secara permanen menghentikan agresi militer apa pun terhadap Taiwan, Presiden Trump niscaya akan menjadi peraih hadiah Nobel Perdamaian.

Hal tersebut berbeda dengan pandangan China. China memandang, Taiwan merupakan bagian dari negara China. Hal ini berdasarkan pengakuan di dalam Prinsip Satu China.

China ingin menempatkan Taiwan di bawah kendalinya. Secara teratur China mengirim militer dan melakukan latihan militer di Selat Taiwan. Ketegangan kedua negara meningkat.

Saat ditanya apa yang akan ia sampaikan jika bertemu Trump, Lai mengatakan, ia akan menyarankan Trump untuk memperhatikan tindakan Xi.

”Saya akan menyarankan untuk memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa Xi Jinping tidak hanya melakukan latihan militer berskala besar yang semakin meningkat di Selat Taiwan, tetapi juga memperluas kekuatan militer di Laut China Timur dan Laut China Selatan,” ujarnya.

Menurut Lai, upaya China tersebut merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan. Adapun upaya rakyat Taiwan melindungi kedaulatan dan menjalani kehidupan yang berdasarkan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia tidak boleh dianggap sebagai provokasi terhadap China.

Taiwan, kata Lai, tidak menyerah untuk mengupayakan perdamaian dan kemakmuran bersama di seberang selat. Bagi Taiwan, perdamaian tak ternilai harganya dan tidak ada pemenang dalam perang. Ia juga menyebutkan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan merupakan elemen penting bagi keamanan dan kemakmuran global.

Lai mengatakan, meningkatnya aktivitas militer China yang semakin jauh dari pantainya sendiri bukan hanya tantangan bagi Taiwan. Situasi di kawasan Indo-Pasifik terus berubah dan ketegangan meningkat. ”Jadi, tantangannya lebih dari sekadar kemungkinan mencaplok Taiwan,” ujarnya

Menurut Lai, jika Taiwan dianeksasi, China akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan AS. China juga akan berpeluang lebih besar untuk mengubah tatanan internasional berbasis aturan.

”Hal ini pada akhirnya juga akan berdampak pada kepentingan AS. Jadi, kami berharap Presiden Trump dapat terus menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik,” ujarnya.

Salah satu upaya Taiwan mewujudkan perdamaian itu ditempuh dengan meningkatkan alokasi anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan Taiwan ditargetkan mencapai 3,32 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026.

Anggaran akan ditingkatkan menjadi 5 persen dari PDB pada tahun 2030. Angka ini sesuai dengan ketetapan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Washington merupakan pendukung internasional terpenting Taiwan. Amerika Serikat tidak pernah benar-benar meninggalkan Taiwan meskipun telah memutuskan hubungan resmi sejak 1979.

Menurut Lembaga kajian AS, Council on Foreign Relations (CFR), terbitnya Undang-Undang Hubungan Taiwan pada 1979 membuat AS menjaga hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Setelah menarik pasukan dari kepulauan itu dan menegaskan kebijakan satu China, Kongres AS saat itu mengesahkan ketentuan yang berisi dukungan militer untuk Taiwan.

Dukungan itu dinilai diperlukan agar Taiwan mampu mempertahankan diri. Kebijakan AS itu dikenal luas sebagai ”ambiguitas strategis”.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, posisi AS terhadap Taiwan tidak berubah. Washington menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak.

Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan terhadap komentar Presiden Lai. Sebelumnya, Beijing berulang kali menuding Lai sebagai ”separatis” dan menolak tawaran dialog dari Taipei.

Dalam konferensi pers rutin pada 29 September 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan, isu Taiwan merupakan kepentingan inti China yang tak boleh dilanggar.

”Isu Taiwan berada di inti dari kepentingan inti China dan menjadi garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS. Prinsip satu China adalah landasan politik hubungan kedua negara dan menjunjung prinsip itu berarti menentang kemerdekaan Taiwan,” katanya seperti dikutip Kementerian Luar Negeri China.

Secara terpisah, Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan, Presiden Trump sangat pantas menerima hadiah Nobel Perdamaian.

”Keterlibatan langsungnya (Trump) dalam konflik-konflik besar, memanfaatkan kekuatan militer Amerika hingga pasar konsumen kita yang unggul, telah membawa perdamaian bagi perang yang telah berlangsung selama puluhan tahun di seluruh dunia,” ujarnya.

Beberapa jam setelah transkrip wawancara dirilis, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pergerakan militer China. Disebutkan, China melakukan patroli kesiapan tempur gabungan di sekitar pulau itu. Laporan mengatakan, patroli mengerahkan 23 pesawat militer dan pesawat nirawak, beserta kapal perang China.

Kementerian Luar Negeri China belum memberi tanggapan soal hal ini.

(Reuters)