Tak Cukup Negosiasi dengan AS, RI Tetap Perlu Fokus Mencari Alternatif Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia akan menempuh negosiasi untuk menanggapi tarif impor resiprokal dari Amerika Serikat. Namun, konsesi yang ditawarkan berpotensi menurunkan posisi tawar RI di depan AS. Tak cukup berkompromi dengan Trump, pemerintah disarankan untuk fokus pada upaya diversifikasi pasar ekspor di luar AS.

Kebijakan tarif impor resiprokal AS mulai diterapkan secara efektif kepada sejumlah negara mitra dagang pada Rabu (9/4/2025) waktu setempat. Oleh Presiden AS Donald Trump, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 persen, keenam tertinggi di kawasan ASEAN.

Namun, pada Kamis (10/4/2025) dini hari WIB atau Rabu siang waktu Washington DC, belum genap 24 jam tarif diberlakukan, Trump berubah pikiran. Ia mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal tinggi yang baru saja ia berlakukan terhadap puluhan negara.

Dengan penundaan sementara itu, tarif bea masuk untuk puluhan negara, kecuali China, diturunkan menjadi 10 persen selama tiga bulan, selagi proses negosiasi dilakukan AS dengan negara-negara terkait. Sementara, tarif bea masuk untuk China justru meroket sampai 125 persen.

Tekad pemerintah Indonesia untuk menempuh langkah negosiasi demi menurunkan tarif telah bulat. Keseriusan pemerintah untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan upaya melayangkan surat kepada otoritas perdagangan AS.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi. Indonesia ”mengalah” di hampir semua aspek impor dengan AS, baik tarif maupun nontarif.

Mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut berbagai upaya itu diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar dollar AS pada tahun 2024.

Kendati diutus Presiden Prabowo Subianto untuk bernegosiasi, baik Airlangga maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara lantang tidak mampu menjamin proposal yang ditawarkan pemerintah mampu menekan tarif resiprokal yang ditetapkan AS untuk Indonesia.

Menurut ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, jika konsesi yang ditawarkan pemerintah tak punya kejelasan timbal balik, alih-alih bisa memperkuat posisi tawar, RI malah akan terlihat ada di posisi nyaris ”pasrah” di hadapan Gedung Putih.

”Padahal, dalam prinsip perundingan dagang, setiap konsesi seharusnya dijaga agar menghasilkan counter-offer (penawaran balik) yang jelas, terukur, dan menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang,” ujar Syafruddin saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Tidak semua tawaran akan dihargai dalam sistem perdagangan internasional yang kini semakin tidak simetris.

Negara seperti Vietnam, yang telah lebih dulu mencoba strategi diplomasi dengan pendekatan lunak, justru ditolak mentah-mentah oleh Gedung Putih. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa tidak semua tawaran akan dihargai dalam sistem perdagangan internasional yang kini semakin tidak simetris.

Ia menambahkan, relaksasi kebijakan TKDN yang ditawarkan pemerintah sebagai bagian dari konsesi dagang kepada AS justru menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Indonesia atas kemandirian industri nasional.

”TKDN selama ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari tekad bangsa untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok nasional,” ujarnya.

Walaupun tidak bisa memastikan proposal negosiasi dapat menekan tarif resiprokal, Sri Mulyani melihat, Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengambil alih porsi ekspor negara-negara yang dikenai tarif lebih besar, seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan China ke AS.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Keuangan, Indonesia berpeluang menggantikan Vietnam, Bangladesh, dan China untuk mengisi pasar pakaian jadi, kaus, dan sepatu olahraga di AS.

Oleh Trump, Vietnam dikenai tarif 46 persen. Sementara itu, Bangladesh 37 persen dan China 34 persen oleh AS. Akibat melakukan retaliasi, AS bahkan telah menaikkan tarif atas produk-produk China hingga 104 persen, yang kemudian dibalas China dengan tarif 84 persen atas AS.

Akan tetapi, di pasar komoditas yang sama, Indonesia juga terancam oleh India yang dikenai tarif lebih rendah, yaitu 26 persen.

Contoh lainnya, Indonesia dapat menggeser Thailand dan Vietnam di pasar produk ikan olahan, mi instan, dan kopi instan yang diekspor ke AS. Namun, untuk produk yang sama, tarif Filipina yang hanya 17 persen tentu lebih kompetitif dari Indonesia.

”Situasi tersebut menggambarkan pentingnya merespons secara bersama-sama kondisi perdagangan global saat ini. Karena ini, adalah perang bersama. Respons harus dilakukan antara pemerintah, policy maker, para pelaku ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam acara ’Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden’ di Jakarta, Selasa (8/3/2025).

Senada, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Anggawira mengimbau pemerintah agar mempercepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk mendiversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap AS.

Diversifikasi pasar ekspor dengan mengakselerasi perjanjian dagang merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.

”Beberapa caranya bisa dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak,” ujar Anggawira.

Perluasan sasaran dagang juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global.

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT Dharma Polimetal Tbk, yang merupakan perusahaan komponen otomotif, Irianto Santoso, mengatakan, kebijakan tarif impor oleh AS akan berdampak pada semua industri, termasuk otomotif.

Sebagai salah satu eksportir komponen otomotif ke pasar AS, pihak korporasi akan terus memantau perkembangan yang terjadi dan telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga keberlanjutan bisnis ekspor.

”Di antara langkah-langkahnya, yakni melakukan efisiensi, menjaga kualitas produk, peningkatan nilai tambah produk, serta diversifikasi pasar ekspor,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, di tengah besarnya tantangan ekspor ke pasar AS, pelaku industri tetap melihat adanya peluang untuk menciptakan dan memperluas pasar agar tetap berdaya saing.

Apalagi, industri keramik Indonesia kini menjadi produsen terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Brasil. Menurut Edy, kemampuan, kualitas, dan daya saing industri keramik Indonesia menjadi peluang untuk ekspansi pasar lebih luas, mengingat China dan India mendapatkan tarif impor lebih tinggi dari Indonesia.

Bukan saja ke pasar AS, tetapi juga ke pasar yang lebih potensial, yaitu negara-negara ASEAN dengan potensi produksi mencapai 1,2 miliar meter kubik per tahun.

Menurut Edy, pernyataan Presiden Prabowo untuk membuka keran impor gas alam cair dari AS akan relevan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi keramik. Selama ini, produksi keramik nasional cenderung menurun akibat gangguan suplai gas oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).

”Kondisi saat ini, industri keramik mengalami defisit suplai karena PGN memberlakukan kuota pemanfaatan volume harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 60-70 persen dan harga regasifikasi gas 16,77 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU),” ujar Edy.

Di samping mendukung pemerintah untuk memperkuat pendekatan diplomasi guna memastikan akses pasar yang lebih baik dan kompetitif bagi Indonesia di pasar AS, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga menyarankan pemerintah semakin gencar mendorong diversifikasi pasar ekspor.

Dengan begitu, ia berharap, kinerja ekspor nasional tetap stabil meskipun terdapat kebijakan AS yang lebih restriktif terhadap Indonesia.

”Kami sangat berharap upaya diplomasi ini bisa disambut baik oleh Pemerintah AS. Pada saat yang sama, kami menyarankan pemerintah untuk lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor agar kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil,” kata Shinta.