Penambahan Impor dan Reformasi Perpajakan Jadi ”Jurus” RI Bendung Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjadikan penawaran untuk meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat sebagai ”upeti” yang diharapkan dapat membuat Presiden Donald Trump merelaksasi tarif impor resiprokal terhadap produk Indonesia sebesar 32 persen.

Agar tidak mengganggu neraca perdagangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), langkah peningkatan impor produk asal AS akan dilakukan dalam bentuk realokasi dari negara lain.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara bertajuk ”Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Dagang” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

”Pemerintah akan meningkatkan impor dari AS, utamanya produk agrikultur yang tidak dimiliki di Indonesia, yakni kedelai dan gandum. Kita juga disiapkan untuk membeli elpiji dan LNG (liquefied natural gas) atau gas alam cair, agar ada peningkatan (impor) dari AS,” ujarnya.

Peluang meningkatkan impor dari AS juga sejalan dengan data neraca perdagangan AS ke Indonesia yang masih defisit mencapai 18 miliar dollar AS pada tahun 2024.

Kendati demikian, Airlangga memastikan peningkatan impor dari AS tidak menambah alokasi pembelian secara keseluruhan. Namun, hanya peralihan impor dari produk yang sebelumnya berasal dari negara lain. ”Ini tidak menambah (pembelian), tetapi realokasi pembelian, switch. Jadi, tidak mengganggu APBN,” ujarnya.

Tarif impor universal dari AS sebesar 10 persen telah berlaku ke seluruh dunia dan sudah dimulai pada 5 April 2025. Adapun tarif impor resiprokal atau ”timbal balik” yang berkisar 11-49 persen ke sejumlah negara akan berlaku per 9 April 2025.

Dengan begitu, Pemerintah Indonesia hanya memiliki tenggat hingga 9 April 2025 untuk menyampaikan respons resmi atas pemberlakuan tarif impor oleh Pemerintah AS tersebut. Adapun surat resmi yang menyampaikan posisi Indonesia atas tarif baru yang ditetapkan Trump juga akan dikeluarkan di waktu tenggat.

Pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif impor AS.

Oleh Trump, Indonesia dikenai tarif baru impor sebesar 32 persen. Angka ini lebih kecil dari Kamboja yang diganjar tarif baru impor sebesar 49 persen, disusul Laos 48 persen, kemudian berturut-turut Vietnam 46 persen dan Thailand sebesar 36 persen.

Sementara itu, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan masing-masing 24 persen, lalu Filipina 17 persen dan Singapura 10 persen.

Nanti, Presiden Prabowo Subianto akan turut menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mendampingi Airlangga dalam melakukan negosiasi tarif resiprokal atau timbal balik kepada para pemangku kebijakan ekonomi AS.

Lebih lanjut, dalam sesi dialog tanya jawab dengan pengusaha, investor, dan buruh, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah juga akan menghapus kuota impor. Langkah itu diharapkan lebih menjamin kelancaran arus perdagangan dan mempermudah pelaku usaha.

Menurut Prabowo, penghapusan mekanisme kuota impor itu sudah ia instruksikan langsung kepada jajaran kementerian/lembaga terkait.

”Saya minta, ini ada menteri pertanian, menteri perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor, saudara-saudara. Mau impor apa, silakan, buka saja. Rakyat kita sudah pandai, kok,” kata Prabowo.

Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah barang yang boleh diimpor ke dalam negeri dalam periode waktu tertentu. Selama ini, kuota impor menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan melindungi industri dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak mengelaborasi secara detail rencana penghapusan kuota impor itu akan ditujukan untuk komoditas apa saja dan dari negara mana saja.

Namun, dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, penghapusan kuota impor itu terutama ditujukan untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif impor AS. Lagkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

”Reformasi ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif,” ujarnya.

Pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen. Ini berarti akan ada pengurangan beban pajak sebesar 2 persen.

Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari AS. Sri Mulyani menjabarkan bahwa tarif yang semula 5-10 persen akan diturunkan menjadi 0-5 persen. Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kontribusi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 23,8 persen, dan ekspor ke Amerika Serikat hanya mencakup 10 persen dari total ekspor nasional. Dengan begitu, risiko tarif Trump terhadap ekonomi Indonesia tetap terkendali.

”Dampak terhadap PDB Indonesia akibat tarif resiprokal AS juga diperkirakan akan terbatas. Kami melakukan simulasi-simulasi yang sangat intensif selama Lebaran ini,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah agar mengidentifikasi secara tepat produk-produk AS yang volume impornya akan ditambah sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri.

”Jadi, pada prinsipnya kita yang langsung saja, bagaimana mengidentifikasi produk-produk Amerika yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tentu saja dari segi migas sudah pasti, kemudian kapas, gandum, kedelai, dan jagung,” ujar Shinta.

Impor komoditas tersebut, lanjutnya, dibutuhkan Indonesia karena saat ini tidak bisa memproduksinya sendiri. Namun, Shinta juga menekankan, untuk menjaga kinerja neraca perdagangan, Indonesia juga perlu tetap memiliki ruang ekspor yang besar ke pasar AS.

”Saya contohkan, kita ada misalnya dari tekstil, apparel (pakaian). Kita ekspor besar, tetapi kita juga bisa impor kapas dari Amerika. Nah, ini sedang kita jajaki,” ujar Shinta.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT Era Mandiri Cemerlang Tbk, perusahaan pengolah dan pengekspor beragam produk perikanan, Johan Rose, berharap negosiasi yang diupayakan pemerintah berbuah hasil positif sehingga ekspor Indonesia semakin tumbuh dan berkembang.

Ia mengatakan, pada 2024, pangsa pasar ekspor perseroan ke AS mencapai 33 persen, meliputi produk tuna, kakap, tenggiri, swordfish, gurita, dan lemadang. Meski dampak pengenaan tarif 32 persen belum bisa dihitung, ia menilai, akan terjadi penurunan permintaan produk pada komoditas primer yang mereka jual di kisaran 10 persen.

”Perseroan berharap tim negosiasi Indonesia yang diwakili Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan memberikan hasil positif sehingga ekspor Indonesia semakin tumbuh dan berkembang,” katanya kepada Kompas.

Johan melanjutkan, mereka juga mengharapkan kebijakan lanjutan dari tarif impor yang berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan pribadi dan perusahaan AS. Kebijakan tersebut, menurut dia, akan memberikan dampak positif dan meningkatkan daya beli masyarakat AS sehingga kegiatan bisnis dapat kembali berjalan normal.