Mengapa Korupsi Dana Desa Terus Berulang?

Siapa saja yang terlibat korupsi dana desa?

Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan warga justru banyak diselewengkan. Tim Jurnalisme Data Kompas menganalisis 591 putusan kasus korupsi dana desa 2014-2024 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan bantuan kecerdasan buatan, tim mengekstraksi data dan melakukan verifikasi menyeluruh.

Hasilnya, kerugian negara akibat korupsi dana desa mencapai Rp 598,13 miliar atau setara dana desa untuk 744 desa jika masing-masing menerima Rp 800 juta.

Enam dari 10 pelaku adalah kepala desa, diikuti bendahara desa (10,6 persen). Total 81,8 persen pelaku berasal dari perangkat desa. Mengapa banyak aparat desa yang terjerat kasus korupsi dana desa?

Modus apa yang paling banyak digunakan untuk menguras dana desa?

Tim Jurnalisme Data Kompas menemukan modus manipulasi laporan fiktif mendominasi (59,83 persen) kasus penyelewengan dana desa, diikuti pembangunan fiktif atau proyek di bawah spesifikasi (54,49 persen).

Korupsi dana desa paling banyak terjadi di sektor infrastruktur (83,43 persen) dengan penyimpangan melalui proyek fiktif, pengurangan spesifikasi, dan penggelembungan harga.

Dari hasil analisis tampak, pola yang digunakan hampir sama dari kasus ke kasus. Namun, mengapa kasus korupsi dana desa masih belum tertanggulangi, bahkan trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun?

Bagaimana nasib warga yang dana desanya dikorupsi?

Di rumah reyotnya di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Hamid (53) masih menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Lima tahun lalu, ia seharusnya mendapat bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), tapi dananya dikorupsi kepala desa yang kini dipenjara.

Kasus seperti Hamid bukanlah satu-satunya. Analisis Tim Kompas terhadap ratusan putusan kasus korupsi dana desa menunjukkan pola serupa: kepala desa mengendalikan dana, pengawasan lemah, dan aparat desa terpaksa diam. Beberapa bahkan harus menalangi anggaran kantor karena uang sudah raib.

Lebih buruk, pelapor kerap mendapat ancaman atau dikriminalisasi. Nurhayati, mantan Bendahara Desa Citemu, justru menjadi tersangka setelah membongkar skandal korupsi di desanya. Kasusnya baru mendapat perhatian setelah viral dan didukung banyak pihak. Tanpa pengawasan ketat, dana desa mudah diselewengkan.

Di Desa Gembong, Tangerang, eks kades AH diduga menggelapkan Rp 1,38 miliar. Di Desa Durian, Batu Bara, kades dan tiga pegawai inspektorat justru tertangkap basah saat pemeriksaan penggunaan dana desa.

Apa komentar Menteri Desa Yandri Susanto tentang korupsi dana desa?

Sejak 2015, sebanyak Rp 610 triliun dana desa telah dikucurkan ke lebih dari 75.000 desa. Namun, korupsi justru merajalela yang menjadikan dana desa menjadi kasus korupsi terbanyak pada 2022-2023, seperti catatan ICW.

Memasuki satu dekade dana desa, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025). Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup celah korupsi agar pemanfaatan dana desa benar-benar optimal.

Pemerintah menggandeng PPATK, kejaksaan, dan kepolisian untuk memantau transaksi dana desa dalam program ”Jaga Desa”. Program ini juga diperkuat agar kepala desa bisa melaporkan jika ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Apa lagi yang dijanjikan pemerintah soal pengawasan dan pemanfaatan dana desa?

Bagaimana nasib BUMDes yang seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi desa?

Dana atau modal untuk BUMDes termasuk salah satu yang cukup sering menjadi sasaran korupsi. Di luar itu, bagaimana nasib BUMDes setelah keberadaannya melonjak drastis. Dari hanya 1.022 unit pada 2014, kini ada puluhan ribu BUMDes tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, meskipun jumlahnya meningkat pesat, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) justru menurun. Ini menunjukkan bahwa kuantitas BUMDes bertumbuh, tetapi tidak diimbangi dengan dampak nyata bagi perekonomian desa.

Banyak BUMDes yang berhasil, tetapi lebih banyak lagi yang hanya sekadar papan nama. Mengapa demikian? Bukankah BUMDes didorong oleh pemerintah sebagai instrumen utama untuk mengelola dana desa?