Tak Cukup WFH ASN, Krisis Energi Momentum Ubah Cara Kerja Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Krisis energi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran seharusnya menjadi momentum untuk perubahan cara kerja birokrasi. Tak cukup sebatas mendorong aparatur sipil negara untuk bekerja dari rumah seperti yang tengah digodok oleh pemerintah. Lebih dari itu, transformasi digital dalam pemerintahan harus dipercepat.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo menilai penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks penghematan bahan bakar minyak (BBM) bukan tanpa tantangan.

Persoalan mendasar justru terletak pada kualitas kinerja birokrasi yang selama ini belum optimal, bahkan saat bekerja dari kantor. ”Jika akan dilaksanakan WFH, menurut saya, harus segera ditetapkan ukuran kinerja individu yang lebih terukur,” kata Eko saat dihubungi dari Jakarta, Senin (30/3/2026).

Momen krisis harusnya menjadi momentum perubahan cara kerja birokrasi.

Selain itu, menurut Eko, perlu ditetapkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan WFH. Pekerjaan ASN dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni pelayanan publik langsung, dukungan manajemen, serta penyusunan analisis kebijakan dan keputusan.

Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi, di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak dapat dilakukan melalui skema WFH, kecuali telah sepenuhnya terdigitalisasi.

Sementara itu, pekerjaan yang bersifat dukungan manajemen serta penyusunan kebijakan dinilai masih memungkinkan untuk dilakukan jarak jauh. Pekerjaan yang bersifat dukungan manajemen tersebut seperti biro personalia, biro perencanaan, dan biro keuangan. Adapun pekerjaan yang sifatnya membuat analisis kebijakan dan keputusan seperti membuat peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah.

Dalam konteks efisiensi energi, ia menekankan bahwa tujuan utama kebijakan WFH seharusnya bukan sekadar penghematan listrik di kantor, melainkan pengurangan mobilitas pegawai yang berdampak pada konsumsi bahan bakar. ”Fokusnya adalah pergerakan orang dengan mempergunakan kendaraan ke kantor yang akan mengurangi penggunaan BBM, bukan sekadar pada penghematan listrik di kantor,” ujar Eko.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar skema WFH diterapkan secara bergiliran di antara pegawai sehingga tidak semua ASN bekerja dari rumah pada hari yang sama. ”Perlu pembagian tugas secara bergantian di antara pegawai,” ucapnya.

Selain itu, ia pun sepakat dengan usulan agar hari WFH menghindari Senin dan Jumat. ”Psikologi sosial orang Indonesia biasanya memanfaatkan hari Jumat atau Senin untuk libur bersama. Jadi, Selasa sampai Kamis bisa jadi pertimbangan,” kata Eko.

Lebih jauh, ia melihat kebijakan ini semestinya tidak hanya dipandang sebagai respons jangka pendek terhadap situasi global, tetapi momentum untuk mendorong reformasi birokrasi secara lebih mendasar. Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung bersikap reaktif ketimbang antisipatif dalam merespons krisis.

”Momen krisis harusnya menjadi momentum perubahan cara kerja birokrasi,” ujarnya.

Sebagai contoh, mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. ”Proses pelayanan publik sudah harus beralih ke pelayanan digital. Sementara itu, proses bisnis pemerintah sudah harus terintegrasi. Kebijakan dan keputusan sudah bisa dibuat dengan bantuan AI dan big data,” kata Eko.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan agar kebijakan WFH—meski dimaksudkan sebagai bagian dari upaya efisiensi—tidak dijalankan tergesa-gesa tanpa perhitungan matang.

Deddy menambahkan, tujuan utama kebijakan WFH harus diperjelas terlebih dahulu, terutama jika dikaitkan dengan upaya penghematan BBM di tengah potensi kelangkaan. ”Jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan Senin,” katanya.

Ia menilai, penerapan WFH pada awal atau akhir pekan justru berisiko disalahgunakan menjadi libur panjang sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat dan konsumsi BBM.

”Oleh karena itu, yang paling cocok adalah dari Selasa sampai Kamis. Bisa satu, dua, atau tiga hari, tergantung kebutuhan. Hari Senin digunakan untuk perencanaan dan hari Jumat untuk evaluasi,” ujarnya.

Selain itu, Deddy menekankan pentingnya kesiapan sistem pengawasan agar produktivitas ASN tetap terjaga selama menjalani WFH. ”Apakah ada SOP dan mekanisme pengawasan untuk menjaga produktivitas ASN terjaga dan KPI tercapai?” katanya.

Ia juga mengingatkan, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan kerja jarak jauh, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. ”Bidang yang terkait pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Menurut Deddy, pengaturan unit kerja yang dapat menjalankan WFH juga harus mempertimbangkan aspek keadilan di internal birokrasi. Keputusan mengenai pembagian kerja WFH sebaiknya diserahkan kepada setiap instansi, kepala daerah, ataupun pimpinan lembaga, bukan ditetapkan secara seragam oleh pemerintah pusat.

”Jangan sampai diberlakukan secara global oleh pemerintah pusat yang bisa berdampak pada kualitas dan keberlangsungan pelayanan publik,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung, seperti perangkat kerja dan konektivitas, yang dinilai menjadi faktor krusial dalam implementasi WFH. ”Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apa pun. Sebut saja libur dan bukan WFH,” ujarnya.