Tak Hanya Naikkan Bunga, BI Gulirkan Lima Jurus Jaga Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia mengambil langkah pengetatan moneter di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur bulanan dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar ini diambil setelah pelemahan rupiah dinilai lebih dalam dibandingkan dengan proyeksi bank sentral.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, keputusan itu merupakan hasil evaluasi mingguan yang dilakukan bank sentral terhadap perkembangan ekonomi dan pasar keuangan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) 19-20 Mei 2026.

”Waktu membuat keputusan tentu ada proyeksi-proyeksi. Dalam berbagai evaluasi hari ini kita melihat pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu,” ujar Perry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Perry, kebijakan moneter pada umumnya diputuskan dalam RDG bulanan. Namun, tekanan terhadap rupiah yang lebih besar dari perkiraan mendorong BI mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar.

Selain menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen, BI menyiapkan empat kebijakan pendukung lainnya. Kenaikan suku bunga ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah, mengarahkan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, sekaligus meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing.

Perry menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir terjadi arus keluar dana asing dari sejumlah instrumen portofolio, terutama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah.

Karena itu, kenaikan BI Rate dan penyesuaian tingkat imbal hasil SRBI diharapkan dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.

”Dengan kenaikan BI Rate dan SRBI, inflow diharapkan naik lagi dan mendorong penguatan rupiah,” ujarnya.

Selain meningkatkan imbal hasil investasi, BI juga berupaya menekan biaya yang ditanggung investor asing melalui pemberian insentif swap lindung nilai atau hedging.

Dalam kebijakan ketiga, BI memberikan diskon biaya swap sebesar 10 persen dibandingkan tarif reguler bagi investor asing yang membeli Surat Berharga Negara (SBN), SRBI, ataupun instrumen keuangan domestik lainnya.

Melalui fasilitas tersebut, investor dapat menukarkan valuta asing ke rupiah sekaligus melindungi investasinya dari risiko fluktuasi nilai tukar dengan biaya yang lebih rendah.

Menurut Perry, insentif tersebut akan meningkatkan daya saing pasar keuangan Indonesia karena biaya lindung nilai menjadi lebih murah. ”Daya tariknya tidak hanya karena suku bunga naik, tetapi juga biaya untuk melakukan lindung nilai lebih murah,” katanya.

Besaran insentif 10 persen dipilih karena dinilai sebanding dengan sejumlah biaya yang harus ditanggung investor asing, termasuk kewajiban perpajakan atas investasi di Indonesia.

Meski memperketat kebijakan moneter, BI memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai.

Untuk itu, BI mengaktifkan kembali lelang repurchase agreement (repo) mingguan. Melalui fasilitas ini, bank dapat memperoleh dana rupiah dari BI dengan menjaminkan surat berharga yang dimiliki, seperti SBN dan SRBI.

Jangka waktu repo juga diperpanjang menjadi tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan satu tahun sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perbankan dalam mengelola kebutuhan likuiditas.

Perry mengibaratkan transaksi repo sebagai mekanisme gadai surat berharga kepada bank sentral untuk memperoleh dana tunai sementara.

Menurut dia, fasilitas tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan tanpa harus terlalu bergantung pada pembelian surat berharga oleh BI di pasar sekunder.

Selain itu, BI akan meningkatkan intensitas operasi moneter dan operasi pasar valuta asing. Untuk instrumen rupiah, lelang SRBI akan dilakukan dua kali dalam sepekan. Sementara itu, intervensi di pasar valuta asing juga akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Di tengah meningkatnya intervensi BI di pasar valuta asing, muncul spekulasi mengenai kecukupan cadangan devisa Indonesia. Namun, Perry menegaskan posisi cadangan devisa saat ini masih sangat memadai.

Ia menjelaskan, BI secara berkala mengukur kecukupan cadangan devisa menggunakan indikator internasional yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF), yakni adequacy reserve assets.

Berdasarkan perhitungan terbaru, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada di atas 115 persen dari tingkat kecukupan yang direkomendasikan IMF. Cadangan devisa juga setara dengan sekitar enam bulan kebutuhan impor.

”Jangan khawatir. Jumlah cadangan devisa lebih dari cukup,” kata Perry.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga kembali dalam RDG pekan depan, Perry belum memberikan petunjuk lebih lanjut. ”Tunggu minggu depan,” ujarnya singkat.

Meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin dalam waktu kurang dari satu bulan, sejumlah ekonom menilai tekanan terhadap rupiah belum tentu segera mereda.

Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipicu persoalan suku bunga, tetapi juga faktor-faktor fundamental ekonomi.

”Masalah rupiah hari ini bukan sekadar soal kurang menariknya imbal hasil aset rupiah. Masalahnya lebih dalam, yakni turunnya kepercayaan pasar terhadap kesinambungan fiskal, meningkatnya kebutuhan valuta asing, tekanan harga energi global, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional,” tuturnya.

Kenaikan suku bunga, lanjut Achmad, memang dapat membantu menarik kembali sebagian aliran modal asing. Namun, pasar kini tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga berbagai risiko ekonomi yang melekat pada prospek Indonesia.

Ketika cadangan devisa berkurang, bunga dinaikkan, dan sentimen belum pulih, yang muncul bukan keyakinan kuat, melainkan kesan bahwa otoritas sedang mengejar tekanan yang bergerak lebih cepat.

”Dalam situasi sekarang, pasar tidak hanya menghitung bunga, tetapi juga risiko. Kenaikan suku bunga memang bisa memberi jeda psikologis, tetapi belum cukup mengubah arah dasar tekanan rupiah,” katanya.

Ia mengingatkan tekanan terhadap rupiah juga datang dari pelebaran defisit transaksi berjalan yang mencapai sekitar 4 miliar dolar AS atau 1,09 persen PDB pada triwulan I-2026, serta penurunan cadangan devisa dari 146,2 miliar dolar AS pada April menjadi 144,9 miliar dolar AS pada Mei 2026.

”Ketika cadangan devisa berkurang, bunga dinaikkan, dan sentimen belum pulih, yang muncul bukan keyakinan kuat, melainkan kesan bahwa otoritas sedang mengejar tekanan yang bergerak lebih cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menilai langkah BI kali ini menunjukkan sikap moneter yang lebih agresif. Kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen tidak berdiri sendiri karena dibarengi kenaikan imbal hasil SRBI, insentif lindung nilai, perluasan fasilitas likuiditas, serta penguatan intervensi di pasar valuta asing.

Meski demikian, Faisal menilai ketidakpastian global dan potensi sikap lebih ketat Federal Reserve masih akan menjadi tantangan bagi rupiah. Karena itu, BI diperkirakan masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75 persen pada triwulan III-2026 guna menjaga stabilitas nilai tukar dan daya tarik aset keuangan domestik.