Talenta Terbang Sesuai Penghargaan

Saya hanya tersenyum simpul saat Kompas di awal minggu ini melaporkan fenomena ”terbangnya” talenta-talenta cerdas Indonesia ke Singapura. Seperti bisa diduga, reaksi publik tersebar dalam spektrum luas, mulai dari pendukungan sampai penghakiman. Yang mendukung penuh kekecewaan terhadap Ibu Pertiwi, yang menghakimi penuh doktrin tentang nasionalisme anak negeri.

Saya ada di tengah; pemahaman. Saya sudah lama paham mengapa ini bisa, dan bahkan berpotensi makin terjadi.

Terasa sekali perbedaannya: tim jiran tangkas dan profesional, tim anak negeri birokratis dan jarang taktis.

Saat dulu menyelesaikan S-2 di negara ayam goreng Kolonel Sanders, teman sekelas yang berasal dari Singapura bercerita, ia didekati pemerintahnya untuk bekerja di sana setelah lulus. Teman saya cukup serius mempertimbangkan, terlepas sudah dapat tawaran kerja dari sektor swasta. Karena yang ada di benak saya adalah dikotomi pegawai negeri dan swasta di Indonesia, saya bingung kenapa ia mau jadi pegawai pemerintah. Ternyata skema remunerasi dan struktur kerja yang ditawarkan setara swasta. Sekolah kami, walaupun bagus, bukan Ivy League. Saya membayangkan, mahasiswa Singapura yang berprestasi di universitas-universitas Ivy League pasti lebih diincar lagi oleh pemerintah mereka.

Sekian tahun kemudian, setelah kembali ke Indonesia dan bekerja di sebuah perusahaan multinasional, saya bersinggungan kerja dengan tim kecil Pemerintah Singapura dan sebuah instansi Pemerintah Indonesia. Terasa sekali perbedaannya: tim jiran tangkas dan profesional, tim anak negeri birokratis dan jarang taktis.

Iseng, saya tanya latar belakang mereka. Ternyata tim Singapura semua mengawali karier dari swasta profesional, disiplin dan kegesitannya dibawa ke pemerintahan dan diberikan ruang untuk menjadi norma. Ini beda dengan yang saya temui beberapa tahun kemudian saat diminta membantu seorang pejabat tinggi pemerintah. Banyak sekali lulusan universitas terbaik Indonesia di instansi itu, tidak sedikit yang lalu disekolahkan lagi ke luar negeri, tetapi kulturnya tetap tradisional menjelang feodal. Berlapis struktur tanpa mampu dan berani mengambil keputusan, akhirnya cuma jadi tenaga klerikal (paper pusher) yang ”menunggu disposisi bapak/ibu atasan dulu, ya”.

Penduduk Singapura tidak banyak dan tingkat kelahiran rendah. Tak heran pemerintahnya bukan saja mempertahankan talentanya agar tidak terbang ke luar (brain drain), mereka terpikir menjaring (poaching) talenta negara lain. Artinya, mereka punya perencanaan jangka panjang kenegaraan untuk sumber daya manusianya, dan diterapkan, bukan sekadar slogan generasi emas tanpa cetak biru mumpuni yang konsisten dijalankan.

Manusiawi bila talenta mencari kesempatan terbaik untuk dirinya. Susah-susah sekolah, berat-berat bekerja, ya wajar mencari tempat yang menghargainya, baik dari sisi finansial maupun meritokrasi profesional. Wajar mencari kehidupan yang menawarkan kepastian, kemajuan, dan kelayakan.

Awut-awutannya peraturan, rentannya perekonomian, sering bergeseknya faksi-faksi primordial, ditambah merajalelanya politik berbasis dinasti meresahkan cukup banyak kalangan di sekitar saya, termasuk demografi yang dianggap paling ber-privilese di Indonesia: pria, Muslim, dan Jawa. Yang masih bisa mengadu nasib di negara jiran, mati-matian mencari kesempatan. Yang bisa mengirim anak sekolah ke luar negeri, mulai menasihati untuk bertahan di sana mengadu nasib. Seorang kawan bercerita bahwa setelah pilpres kemarin, putri tunggalnya yang masih SMA mencetuskan keinginan untuk sekolah dan berkarier di mancanegara karena ”Ibu dan Ayah, kan, di sini bukan orang berkuasa, mana mungkin Kai jadi orang?”

Ini kita belum bicara arus pergantian kewarganegaraan pada demografi berkantong subur melalui program golden visa beberapa negara benua seberang.

Tidak bisa sekadar pahit menukas bahwa karena punya stok 280 juta warga negara, biarkan saja beberapa terbang. Kalau yang hilang ini adalah talenta berkualitas, ya lama-lama negara ini hanya akan dipadati elite penguasa dan warga negara berkualitas rendah. Lalu, mau jadi apa Indonesia? Republik pisang ala Amerika Latin 1970-an? Republik yang makin disalip Vietnam yang masih dirajam perang saat Indonesia sudah tiga dasawarsa?

Brain drain besar-besaran sudah dialami Filipina cukup lama. Kelas terpelajarnya sudah jadi ekspat di Asia sejak 1980-an. Dan karena cukup merata kemampuan dasar bahasa Inggris-nya, kelas kerah birunya di Timur Tengah bekerja sebagai perawat, bukannya asisten rumah tangga, atau di kapal pesiar sebagai pramusaji, bukannya tukang cuci.

Bagaimana mau menciptakan kelas kerah biru berkualitas kalau pendidikan nasional ganti kurikulum setiap ganti penguasa, atau tidak menapak Bumi?

Dan, Indonesia mungkin menuju ke sana, dengan perbedaan bahwa kerah birunya mungkin akan tetap miskin keterampilan dan bahasa Inggris sehingga sebagai diaspora pun, orang kita akan tetap mengalami kesenjangan tajam. Bagaimana mau menciptakan kelas kerah biru berkualitas kalau pendidikan nasional ganti kurikulum setiap ganti penguasa, atau tidak menapak Bumi? Bagaimana ceritanya berkiblat metode Nordik saat di Jawa saja banyak sekolah atapnya runtuh, diajar guru honorer yang harus bermotor trail menembus jalan berlumpur, dan seharusnya fokus ke vokasi ketimbang akademis?

Selama Indonesia Cemas lebih nyata ketimbang Indonesia Emas, ya talenta bagus dan berdaya akan selalu terbang ke mana ia mendapat penghargaan. Pemerintah Indonesia harus buka mata dan serius membangun sumber daya berbasis meritokrasi, stop memberi jabatan publik kepada sosok tidak berkompeten sejenis Miftah Maulana kemarin, atau putra-putri terbaik negeri akan terus ke luar negeri.

Lynda Ibrahim, Konsultan Bisnis dan Penulis