Tamasya Kemiskinan untuk Empati Pejabat

Seorang Mahatma Gandhi bisa saja selalu bepergian nyaman dengan kereta api kelas atas. Namun, setelah kembali ke India setelah dua dekade memperjuangkan kesetaraan ras di Afrika Selatan, beberapa kali ia menyengajakan diri menumpaki kereta api kelas tiga. Alasannya, Gandhi ingin secara langsung meresapi kondisi para penumpang kelas tersebut yang kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat terbawah. 

Cuplikan kisah Gandhi tersebut dituliskan pada esai racikannya sendiri, Third Class in Indian Railways. Namun, saya pertama kali mendengar kisahnya dari Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta. Saat saya wawancarai untuk disertasi kepemimpinan daerah, Hasto menyebut Gandhi adalah inspirasinya. Baginya, pemimpin yang secara sadar terus menghayati kemiskinan akan lebih mudah melahirkan kebijakan pro-rakyat. 

Namun, sedalam mana pejabat kita menghayati penderitaan rakyatnya?

Pertanyaan itu muncul setelah publik berduka atas wafatnya Raya, anak balita empat tahun asal Sukabumi, akibat infeksi cacing gelang. Tragedi ini mencuat bersamaan dengan hebohnya pemberitaan tunjangan DPR: rumah Rp 50 juta per bulan, komunikasi Rp 15 jutaan. Belum lagi, respons dari beragam anggota DPR yang sangat tone deaf, malah semakin mengobarkan kemarahan warganet Indonesia. Kesenjangan hidup yang mungkin dianggap biasa justru amat sangat mewah jika dibandingkan dengan Raya atau jutaan masyarakat lapis bawah lainnya.

Mengamati dua fenomena viral di atas kemudian dihubungkan dengan cuplikan esai Gandhi, menggelitik saya untuk berpikir, apakah pejabat-pejabat kurang ”bertamasya” ke masyarakat prasejahtera sehingga kebijakan dan celetukan yang terbit dari mereka pun menjadi sedemikian insensitif? Bisa jadi kehidupan mewah seseorang, apalagi jika sangat jarang menyelami kehidupan prasejahtera, membuat ia menjadi insensitif terhadap nestapa masyarakat bawah.

Sebuah penelitian dari Lomoriello dkk (2023) menunjukkan bahwa semakin jauh jarak fisik antar-individu, semakin sulit pula empati tumbuh. Jika ditarik pada konteks sosial, kehidupan mewah yang jarang bersinggungan dengan lapisan terbawah menciptakan apa yang saya sebut sebagai privilege bubble. Privilege bubble ini membuat seseorang hanya berinteraksi dengan kalangan serupa sehingga respons empati perlahan tumpul. Temuan ini sejalan dengan riset-riset lain—misalnya dari Gutsell dan Inzlicht (2011) dan Montalan dkk (2012)—yang menyebut jika manusia lebih mudah merasakan penderitaan ”kelompok sendiri” daripada orang asing.

Namun, ada secercah harapan. Penelitian neuroimaging (Feng dkk, 2015) menemukan bahwa otak manusia justru merespons lebih kuat ketika melihat penderitaan mereka yang berstatus lebih rendah. Artinya, empati alamiah bisa jadi merupakan insting alami. Hanya saja, ketika hidup dalam privilege bubble, kesempatan untuk mengaktivasi empati menjadi minim.

Lantas, bagaimana solusi untuk menumbuhkan empati kalangan berprivilese tinggi, termasuk kalangan pejabat?

Pertama, barangkali cara Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dapat ditiru. Saat menjabat menjadi Bupati Kulon Progo, Hasto memangkas belanja pegawai dan berpesan: jangan sampai pejabat enak-enak ketika rakyat masih menderita. Informan disertasi saya yang lain, Bupati Bojonegoro dua periode Suyoto, menolak sebagian fasilitas rumah dinas atas pesan ibunya, memilih tidur di kamar tamu. Dua sosok ini juga rutin membuka forum terbuka agar rakyat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

Pertanyaannya, mungkinkah praktik ini diperluas agar pejabat tidak tumpul empati karena fasilitas yang berlebihan?

Saya membayangkan ”tamasya kemiskinan”: retreat singkat bagi pejabat di kawasan miskin, hidup sederhana bersama warga, bahkan menginap. Tidak perlu sepanjang riset antropologi, tetapi lebih intens daripada reses, apalagi blusukan sebagai pencitraan. Ada preseden: sebuah BUMN besar pernah meminta para petingginya ”diospek” oleh TNI, ditempa dengan latihan survival di hutan sampai harus makan ular. Tujuannya sederhana: menjauhkan mereka sejenak dari kenyamanan demi menajamkan mental.

Dan jangan lupa, bukan hanya pejabat. Kita semua yang masih punya waktu membaca opini ini pun tergolong berprivilese.

Teringat ketika kuliah sarjana, dosen komunikasi pembangunan menugasi saya survei indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)—sekarang SDGs—ke rumah-rumah kumuh. Seusai turun lapangan, rumah saya yang tadinya terasa biasa mendadak tampak sangat mewah. Mengampu gerakan sosial pendidikan bersama suami pun terkadang perlu mengunjungi rumah dan berbicara intens pada awardee kami yang kondisinya jauh dari kata layak. 

Akhir kata, praktik menyengajakan diri bersinggungan dengan kemiskinan—seperti Gandhi di kereta kelas tiga, atau lewat program sosial, atau semisal masuk pada kurikulum akademik—perlu dibudayakan. Empati muskil lahir dari jarak, melainkan dari kedekatan dan dialog. Empati yang terawat, kuasa menerbitkan kebijakan, dan tradisi yang saling menopang hidup satu sama lain.

Tristia Riskawati, Mahasiswa S-3 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung; Co-founder Gerakan Sosial Pendidikan Pijar Berdaya Indonesia