Tanggapi Rilis Moody’s, Pemerintah Pastikan Tata Kelola Tetap Terjaga

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan berbagai indikator makroekonomi dan tata kelola lembaga tetap terjaga sesuai dengan ketentuan. Pernyataan ini disampaikan menyusul rilis lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings, yang menurunkan outlook kredit Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia masih menerima stampel layak investasi (investment grade) dari Moody’s. Meski demikian, mereka membutuhkan penjelasan terkait dengan proyeksi ke depan.

”Pemerintah tetap konsisten bahwa belanja defisit dipatok di 3 persen, kemudian utang di bawah 40 persen,” katanya saat ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia juga akan tetap menjaga tata kelola yang baik (good governance). Penerapan prinsip ini sebagai bagian dari transformasi BUMN menjadi lembaga pengelola investasi/kekayaan milik negara (sovereign wealth fund).

Airlangga menjelaskan, outlook negatif yang diberikan oleh Moody’s meminta penjelasan, baik dari pemerintah maupun Danantara. Ini mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cenderung diarahkan untuk program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Moody’s turut menyoroti kebijakan pemerintah yang menggerakkan investasi melalui peran Danantara. Ia menilai, banyak lembaga pemeringkat di pasar keuangan global yang belum memahami konsep tersebut.

”Harus kita beri penjelasan dan sebetulnya, dengan Danantara, kita sebetulnya meng-unlock dan me-reform terhadap state-owned enterprise (BUMN) yang selalu mereka (lembaga rating) minta untuk bisa dipisahkan. Dan, ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector,” tuturnya.

Airlangga menambahkan, ia telah berbicara kepada Danantara perihal penjelasan yang dibutuhkan oleh lembaga pemeringkat. Selanjutnya, Danantara akan mempersiapkan langkah-langkah untuk memberikan penjelasan kepada lembaga pemeringkat.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, melalui siaran pers, menyatakan, penyesuaian outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid.

Hal itu tecermin dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen atau sebesar 5,1 persen secara keseluruhan 2025. Adapun inflasi tetap terjaga sebesar 2,92 persen atau dalam kisaran sasaran, dengan stabilitas nilai tukar yang juga akan terus diperkuat oleh BI.

”Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah,” ujar Perry.

Perry menambahkan, ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang pada Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar 2,51 miliar dolar AS.

Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat 4,9-5,7 persen pada 2026 dan berlanjut menjadi 5,1-5,9 persen pada 2027. Di sisi lain, NPI pada 2026 juga diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah, yakni 0,9-0,1 persen PDB.

”Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan​ di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” kata Perry.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, melalui siaran pers, mengatakan, pemerintah mengapresiasi asesmen Moody’s yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi dan menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola dengan baik. Berbagai upaya debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta stabilitas pasar keuangan. Sinergi fiskal dan Danantara akan dioptimalkan.

Dengan komitmen dan konsistensi kebijakan, pemerintah optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan rakyat. Indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat sejak semester II-2025 dengan berbagai indikator yang membaik. Hal ini juga dikonfirmasi dengan kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen yang melebihi ekspektasi pasar. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang makin baik, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat dan investasi yang meningkat di berbagai sektor sebagai indikator makin kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Melalui keterangan resminya pada Kamis, (5/2/2026), Moody’s menyebut, penurunan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif didorong oleh ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan yang berisiko mengganggu efektivitas dan lemahnya tata kelola.

Vice President Senior Credit Officer Moody’s Martin Petch menjelaskan, proses pengambilan kebijakan pemerintah cenderung semakin sulit diprediksi. Selain itu, koordinasi dan cara komunikasi kebijakan pun semakin melemah. Alhasil, investor melihat adanya peningkatan risiko kredibilitas.

”Perkembangan ini bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators (indikator tata kelola global) terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi,” ujarnya.

Moody’s juga melihat adanya risiko pelebaran defisit fiskal di atas ambang batas 3 persen, mandat dan independensi bank setral, serta kebijakan di sektor sumber daya alam. Risiko pengelolaan fiskal tersebut seiring dengan perluasan belanja pemerintah yang tidak didukung oleh reformasi penerimaan.

Kemudian, pembentukan Danantara Indonesia juga menimbulkan ketidakpastian terkait pembiayaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Kebijakan peningkatan dividen BUMN yang disetor kepada Danantara dapat memberi tekanan terhadap kesehatan keuangan BUMN, terutama bank-bank pelat merah.

Moody’s turut menyoroti adanya tekanan sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah. Apabila ada protes masyarakat terhadap pendapatan, lapangan kerja, dan biaya hidup, stabilitas politik domestik berisiko tertekan yang berdampak terhadap iklim investasi.

Pasti terjadi krisis kepercayaan. Investor semakin tidak mau investasi di Indonesia, terutama FDI (investasi langsung) semakin menjauh dari Indonesia. Apalagi, saingan kita, Vietnam, semakin menjanjikan pemerintahnya.

Di sisi lain, Moody’s masih tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. Dengan kata lain, Indonesia masih menyandang stempel ”layak investasi” alias investment grade dengan melihat fundamental Indonesia.

Beberapa aspek fundamental yang dilihat oleh Moody’s, antara lain, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, defisit kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain peringat Baa lainnya.

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi berpendapat, penurunan peringkat oleh Moody’s patut diwaspadai. Implikasinya dapat signifikan, terutama penarikan modal investor asing yang akan mengurangi aliran modal masuk (inflow).

Selain itu, Indonesia juga harus membayar suku bunga lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman dana. Dengan kata lain, beban utang negara pun kian meningkat. Peningkatan ini pun dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

”Pasti terjadi krisis kepercayaan. Investor semakin tidak mau investasi di Indonesia, terutama FDI (investasi langsung) semakin menjauh dari Indonesia. Apalagi, saingan kita, Vietnam, semakin menjanjikan pemerintahnya,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin tertekan dan berisko menembus Rp 18.000. Artinya, terdapat risiko kenaikan inflasi dan biaya impor.

Rahma menambahkan, investor juga membaca defisit fiskal yang tengah mendekati ambang batas 3 persen. Di sisi lain, pertumbuhan kredit juga sedang melambat. Dua faktor ini semakin memperberat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.