Tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter dibangun untuk meredam ketinggian air laut yang mencapai 1,8 meter.
12 Jun 2025 16:20 WIB · Metropolitan
JAKARTA, KOMPAS — Tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 kilometer tengah dibangun di Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Ketinggiannya hingga 2,5 meter guna meredam ketinggian air laut yang mencapai 1,8 meter.
Program pengendalian banjir jangka menengah ini ditargetkan tuntas pada Desember 2025. Alokasi anggarannya mencapai Rp 52 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul mitigasi rob tersebut pada Kamis (12/6/2025). Tanggul ini melengkapi program pengendalian banjir jangka panjang, yakni pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
NCICD juga kerap disebut tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyeknya dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
”Tanggulnya dinaikkan 2,5 meter lebih karena sekarang ini elevasinya (ketinggian air laut) kurang lebih 1,8 meter. Mudah-mudahan selesai Desember nanti,” ujar Pramono.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga akan melanjutkan pembangunan tanggul mitigasi rob sepanjang 1 kilometer pada tahun 2025. Dengan begitu, secara keseluruhan, Muara Angke akan dilindungi tanggul sepanjang 2,4 kilometer.
Muara Angke termasuk salah satu kawasan langganan rob di pesisir Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan frekuensi rob di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Sebelumnya rob hanya sekali dalam setahun, tetapi kini bisa terjadi setiap bulan. Ketinggian airnya mencapai 1,3 meter.
Pramono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mewanti-wanti lurah, camat, dan pemerintah kota untuk memastikan tidak ada okupansi hunian baru setelah penataan.
Alasannya, eksekusi program pengendalian banjir bukan hal yang mudah, apalagi nanti akan berlanjut dengan pembangunan NCICD.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melaporkan tanggul mitigasi rob akan melindungi area seluas 120 hektar. Pembangunannya berdampak pada relokasi 282 bangunan.
”Kendala utama, salah satunya, adalah musyawarah dengan warga. Saya selalu menyampaikan untuk melakukan pendekatan terus-menerus. Dan, ini memang enggak gampang,” kata Pramono.
NCICD dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta dengan total panjang trase kritis sepanjang 39 kilometer (km).
Pemprov bertanggung jawab atas pembangunan tanggul fase A di area pantai dan muara sungai sepanjang 21 km. Kawasan itu mencakup Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong.
Sampai tahun 2023, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah mencapai 8,2 km. Pada 2024, pembangunan berlanjut dengan tiga paket pekerjaan sepanjang 4,8 km.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/11/740a608a67f6f04cdb000c999e9ce707-FAK_6659.jpg)
Warga setempat berharap pengendalian banjir rob berfungsi efektif. Sebab, banjir kerap terjadi dan merugikan warga.
Area rumah Ahmadi (41), warga Muara Angke, misalnya, kerap terendam rob setinggi hingga 1 meter. Mereka menyiasatinya dengan memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, seperti lantai dua, atap atau loteng.
”Kami bertahan karena cari nafkah di sini. Jadi, pemerintah tolong bantu kami. Memang capek (terus kena rob), tapi mau bagaimana lagi,” kata lelaki yang bekerja sebagai kuli di pelabuhan itu.
Pengurus warga RW 022 Pluit, Bani Sadar, juga mengutarakan hal serupa. Warganya hanya berharap program pengendalian banjir rampung sehingga permukiman mereka tak tergenang sampai berhari-hari.
Sama seperti sebelumnya, ia meminta pemerintah memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena penurunan tanah di pesisir Jakarta.
Jangan sampai struktur tanggul tidak kokoh dan roboh, seperti jebolnya tanggul sepanjang 100 meter di Pelabuhan Nizam Zaman, Muara Baru, pada Desember 2019.
Selain itu, warga menginginkan perbaikan drainase agar terhubung dengan polder supaya banjir cepat surut. Banyak drainase di permukiman yang mampet dan tidak terhubung langsung ke polder.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/05/26/61d5c2e3-0e73-3111-9641-2ce13307cd1a_heic.jpg)
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah 13 rumah pompa. Rumah pompa ini akan dibangun di Bulak Cabe, Cilincing Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Warung Jengkol, Kampung Sawah Rawa Terate, Kayu Putih Rawa Terate, dan Ancol. Selain itu, rumah pompa hendak dibuat pula di IKIP, Cempaka Putih, Cempaka Putih Barat, Cengkareng, Mangga Raya, Greenville, serta Daan Mogot.
Sejauh ini prosesnya masih berjalan. Rencana eksekusinya masih dalam tahap pembahasan antara Dinas Sumber Daya Air Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
Menurut Pramono, rumah pompa berfungsi sebagai pengendali banjir per titik atau area tertentu yang rawan. Infrastruktur ini pun melengkapi pengendalian banjir kiriman ataupun rob dan bagian keseluruhan dari hulu ke hilir.
”Permukaan sungai sudah lebih tinggi dari jalan. Maka, penanganan harus terpantau dengan baik. Bukan hanya pas hujan kemudian tergopoh-gopoh,” kata Pramono.
Penulis:
Fransiskus Wisnu Wardhana DhanyEditor:
Cornelius Helmy HerlambangPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti