Tanpa Impor, Potensi Stok Beras Akhir 2025 Bisa Capai 9,97 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun tanpa impor beras, potensi stok beras nasional pada akhir 2025 bisa mencapai 9,97 juta ton. Syaratnya, target produksi beras nasional tahun ini benar-benar dapat terealisasi.

Pada 2025, pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung pakan, serta gula dan garam konsumsi. Khusus beras, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras nasional bisa mencapai 32,83 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Senin (3/2/2025), mengatakan, meskipun tanpa impor beras, kebutuhan beras nasional pada 2025 dapat terpenuhi. Merujuk pada Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025, stok beras akhir 2024 yang dijadikan stok awal 2025 sebanyak 8,14 juta ton.

Adapun produksi beras dalam negeri diperkirakan 32,29 juta ton dan rencana impor beras khusus sebanyak 514.305 ton. Dengan kebutuhan beras sepanjang 2025 yang sebanyak 30,97 juta ton, stok beras akhir 2025 diperkirakan surplus 9,97 juta ton.

”Surplus beras pada akhir tahun dapat terealisasi jika target produksi beras nasional tahun ini dapat benar-benar tercapai,” ujarnya dalam Seminar Nasional Outlook Pertanian 2025 dan Peluncuran Buku: ”Transformasi Sistem Pangan dan Pertanian” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta.

Surplus beras pada akhir tahun dapat terealisasi jika target produksi beras nasional tahun ini dapat benar-benar tercapai.

Menurut Ketut, Bapanas berupaya mendorong peningkatan produksi beras dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp 6.500 per kilogram. Dengan menaikkan HPP gabah itu, petani akan semakin antusias menanam padi.

Di sisi lain, Bapanas juga akan memitigiasi risiko penghentian impor beras. Salah satunya adalah dengan meminta Perum Bulog menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP itu diperlukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Selain itu, CBP itu juga akan digunakan untuk bantuan beras bagi 16 juta keluarga berpenghasilan rendah.

”Namun, pemerintah akan menghentikan dahulu program SPHP dan bantuan beras sepanjang musim panen padi pada Februari-April 2025. Ini agar tidak membuat harga gabah petani jatuh,” kata Ketut.

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Happy Suryati menuturkan, Kementan menargetkan dapat memproduksi 32,83 juta ton beras pada 2025. Target itu bakal dicapai, antara lain, melalui optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan, mencetak sawah baru, serta membangun dan membenahi jaringan irigasi.

Untuk cetak sawah baru, misalnya, ditargetkan seluas 225.000 hektar dengan target produksi GKP sebanyak 0,79 juta ton atau setara 0,47 juta ton beras. Hal itu sedang dilakukan dengan cara membuka lahan-lahan rawa di sejumlah daerah di Indonesia.

”Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai. Upaya itu dalam rangka pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta mengantisipasi banjir dan kemarau,” tuturnya.

Pada 2025, Kementan dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan akan membangun dan memperbaiki 300.000 hektar sawah. Produktivitas dan produksi GKP di sawah-sawah tersebut ditargetkan masing-masing 5,25 ton per hektar dan 1,57 juta ton atau setara 0,95 juta ton beras.

Ketua Umum Perhepi Bustanul Arifin menilai, dengan berbagai upaya itu, pemerintah dapat meningkatkan produksi beras nasional. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi sejumlah tantangan, antara lain, dampak perubahan iklim, gejolak harga, dan penurunan produktivitas padi.

Produktivitas padi, misalnya, telah turun dari 5,28 ton per hektar pada 2023 menjadi 5,25 ton per hektar pada 2024. Penurunan produktivitas itu jangan hanya dilihat dari sisi dampak perubahan iklim, tapi juga dari kondisi tanah pertanian di Indonesia.

”Sebagian besar tanah pertanian di Indonesia itu sakit karena kebanyakan pupuk kimia. Oleh karena itu, tanah-tanah itu kini perlu penyehatan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan sejumlah tantangan dan target swasembada pangan. Tantangan dan target itu tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terdapat tujuh tantangan merealisasikan swasembada pangan. Pertama, peningkatan produksi pangan untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis. Kedua, stagnasi produksi pangan. Padi, misalnya, rerata produksinya turun sekitar 1,1 persen pada 2019-2023.

Ketiga, tingginya ketergantungan impor pangan, seperti beras dan garam yang masing-masing mencapai 3,1 juta ton dan 2,8 juta ton pada 2023. Keempat, masih terdapat daerah rentan pangan, yakni sekitar 16 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia.

Kelima, terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai sekitar 80.000 hektar pada 2029-2024. Keenam, penurunan kualitas atau degradasi lahan pertanian yang mencakup sekitar 89,5 persen dari total lahan pertanian di Indonesia.

Ketujuh, usia produsen pangan di hulu yang semakin tua. Pada 2023, sekitar 70 persen petani dan nelayan di Indonesia berusia di atas 43 tahun.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto mengemukakan, dalam RPJMN 2025-2029, swasembada pangan tidak hanya menargetkan peningkatan produksi dan mengurangi impor pangan. Namun, terdapat sejumlah elemen lain yang menjadi ukuran tercapainya program tersebut.

Kesejahteraan petani, misalnya. Nilai tukar petani yang ditargetkan di kisaran 115-120 pada 2025 diharapkan dapat meningkat menjadi 119-120 pada 2029. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian yang disasar sebesar 2,2 persen pada 2025 juga harus naik menjadi 3,46 persen pada 2029.

”Selain itu, indeks ketahanan pangan yang ditargetkan sebesar 73,2 pada 2025 juga harus meningkat menjadi 82 pada 2029,” katanya.