Jika Tepat Sasaran, Dana Makan Bergizi Gratis Bisa Dihemat Rp 1,26 Triliun (7)

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 5,47 juta anak sekolah dari warga miskin berstatus kurang gizi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang difokuskan pada mereka dapat memperbaiki status gizi sekaligus menghemat anggaran hingga Rp 1,26 triliun untuk menu tanpa susu dan menghemat anggaran sebesar Rp 555 miliar untuk menu dengan susu.

Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terdapat 3,02 juta anak sekolah dasar (SD), 1,07 juta siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 1,38 juta siswa sekolah menengah atas (SMA) yang kurang gizi dari keluarga miskin. Data yang dianalisis merujuk dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) 2022.

Kategori siswa kurang gizi itu merujuk standar pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Mengacu aturan itu, Kompas menghitung rata-rata angka kecukupan gizi (AKG) anak kelas 1-3 SD sekitar 1.650 kilokalori (kkal), anak kelas 4-6 SD berkisar 1.950 kkal, murid SMP 2.225 kkal, dan siswa SMA 2.310 kkal. Mengacu pada waktu pemberiannya, program MBG dapat mengisi 25 persen dari AKG tersebut.

Adapun warga miskin yang dimaksud merujuk ketentuan BPS pada 2022, yaitu warga yang pengeluarannya kurang dari Rp 505.469 per kapita per bulan.

Menurut Kepala SD Negeri Cideng 07, Jakarta, Masna Saragih, program MBG dapat menjadi solusi pemenuhan gizi murid-muridnya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah bawah. ”Khususnya di daerah sini yang saya katakan tergolong kumuh dan miskin,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (13/12/2024). 

Program MBG dapat menjadi solusi pemenuhan gizi murid-muridnya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah bawah.

Merujuk Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, kebutuhan kalori warga dipenuhi dari pangan sumber karbohidrat, protein hewani, dan protein nabati, serta buah dan sayur. Terdapat komponen susu dalam menu sekali makan bagi anak usia 7-15 tahun, sedangkan usia 16-18 tahun tidak ada.

Mengacu pada dua permenkes dan data publikasi konsumsi BPS, Kompas membuat simulasi 16 menu sekali makan di 34 provinsi. Variasi menu terdiri dari dua pilihan karbohidrat (nasi dan singkong), lima opsi protein hewani (telur ayam, daging sapi, daging ayam, ikan dan udang, serta susu), dan dua opsi protein nabati (tahu dan tempe). Simulasi Kompas memprioritaskan kebutuhan kalori harian dari protein.

Dari simulasi itu, rata-rata harga menu untuk anak kelas 1-3 SD sebesar Rp 17.311 per porsi, baik dengan atau tanpa susu, kelas 4-6 SD Rp 21.126 per porsi (tanpa susu) dan Rp 21.131 per porsi (dengan susu), murid SMP Rp 23.368 per porsi (tanpa susu) dan Rp 25.504 per porsi (dengan susu), serta siswa SMA Rp 24.112 per porsi tanpa susu. Angka itu mempertimbangkan komponen bahan baku pangan sebesar 40 persen dari harga seporsi menu.

Dari rata-rata simulasi 16 menu itu, biaya yang dibutuhkan untuk seporsi MBG 5 kali seminggu, dalam setahun bagi siswa kurang gizi dari keluarga miskin Rp 30,09 triliun dengan susu atau Rp 29,3 triliun tanpa susu. Simulasi menu tanpa susu berkonsekuensi penambahan berat pada pangan sumber protein hewani lain.

Pemerintah menetapkan anggaran pengadaan MBG 94 persen dari Rp 71 triliun pada 2025. Adapun perkiraan biaya untuk anak sekolah sekitar Rp 30,6 triliun. Jika program fokus pada anak sekolah kurang gizi dari keluarga miskin, penghematan anggaran mencapai Rp 555 miliar untuk menu dengan susu atau Rp 1,26 triliun untuk menu tanpa susu.

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, belanja bahan baku program MBG menggunakan konsep biaya aktual, tanpa memungut keuntungan. ”Jadi, kalau biaya bahan makanannya Rp 9.000, tetap Rp 9.000. Pemerintah yang membayar sewa dapur, alat masak, dan makan pada pengelola dapur milik pemda atau swasta,” kata Hasan, akhir Desember 2024.

Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG senilai Rp 10.000 per porsi awal Desember 2024. Angka itu, menurut Hasan, merupakan angka rata-rata Rp 10.000, bukan sama dengan Rp 10.000 yang merupakan harga rata-rata bahan baku di Jawa. Anggaran bahan baku Rp 10.000 juga tidak diterapkan setiap hari. ”Dalam seminggu, ada bahan baku Rp 8.000, ada juga yang Rp 11.000,” katanya.

Hasan menyebutkan, menu MBG cukup sederhana, yakni terdiri dari nasi, sayur, protein, dan buah. Protein yang digunakan dapat bersifat nabati atau hewani. Adapun penyajian olahan daging sapi diatur seminggu sekali dan menggunakan anggaran subsidi silang dari menu sebelumnya yang kurang dari Rp 10.000.

Tanpa susu, hasil simulasi 16 menu Kompas menunjukkan, belanja bahan mentah pangan menu MBG mencapai Rp 10.000 per porsi. Namun, ada 12 provinsi yang biayanya di atas Rp 10.000 per porsi untuk memenuhi AKG siswa SMP dan SMA, yakni Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Untuk pengadaan susu, pemerintah menganggarkan di luar Rp 10.000. Susu juga tidak disediakan setiap hari, bahkan hanya di lokasi tertentu karena suplai untuk skala nasional belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Guru Besar Departemen Gizi Universitas Indonesia Sandra Fikawati mengatakan, ada sejumlah daerah yang mesti menyiapkan dana tambahan untuk memenuhi porsi makan bergizi sesuai dengan AKG. Ini bisa dilakukan dengan menggandeng swasta demi tambahan dana itu.

Olahan data Kompas menunjukkan, apabila pemerintah menggunakan skema menu dengan susu sebagai sumber protein hewani, tetapi pengadaan susunya tidak menggunakan anggaran negara, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 25,05 triliun. Artinya, jika pemerintah memanfaatkan skema kerja sama industri, terdapat penghematan anggaran sekitar Rp 5,59 triliun. 

Artinya, jika pemerintah memanfaatkan skema kerja sama industri, terdapat penghematan anggaran sekitar Rp 5,59 triliun.

Terkait angka Rp 10.000 secara menyeluruh, Fikawati menilai, ada sejumlah daerah yang mesti menyiapkan anggaran tambahan demi menyiapkan porsi makan bergizi sesuai dengan AKG. Pemerintah daerah (pemda) perlu berinisiatif menggandeng swasta demi tambahan anggaran itu. ”Pemerintah pusat perlu memberi komando untuk agar pemda bekerja sama dengan swasta,” katanya saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/12/2025).

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Faradilla Attamimi mengaku, kondisi fiskal dalam APBD untuk dinas ketahanan pangan sangat kecil, tidak mampu untuk menyelenggarakan program makan bergizi. Selama ini porsi anggaran masih lebih banyak di bidang kesehatan dan pendidikan. Padahal, menurut dia, sebelum dua hal itu, kecukupan makan bagi anak lebih utama.

Program MBG dapat diprioritaskan ke provinsi dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tinggi. 

Oleh sebab itu, dia berharap program MBG dapat diprioritaskan ke provinsi dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) tinggi. Ia menjelaskan, Maluku memiliki PoU tertinggi kedua mencapai 30,37 dan jauh di atas rata-rata nasional 8,53.

”Jika kegiatan ini benar-benar bisa mencakup seluruh anak sekolah di Maluku, saya yakin di akhir tahun nanti PoU Maluku itu pasti akan turun. Jika lima besar provinsi dengan PoU tertingginya turun, otomatis angka PoU Indonesia juga akan ikut bergerak turun,” jelas Dilla ketika dihubungi Kompas pada Kamis, 19 Desember 2024. 

===============================

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam Whatsapp Group Pembaca Kompas, ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan ini.

Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei berikut ini :