Tantangan Berat Geopolitik BRICS dari Kemenangan Donald Trump

Rencana BRICS dalam upaya dedolarisasi kemungkinan akan terkendala dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Karakter kepemimpinan yang agresif dan juga tradisionalis tampaknya akan membuat Trump tidak segan dalam memberikan sanksi ekonomi kepada sejumlah negara yang berafiliasi dengan BRICS dan menentang dollar AS. Slogan ”Make America Great Again” dan ”America First” yang terus mengemuka dalam kepemimpinan Trump.

Sikap optimis kembalinya Trump ke Gedung Putih didasarkan oleh keberhasilannya dalam memperoleh suara elektoral (electoral votes), di mana ia mampu meraih lebih dari 300 suara dari total 538 suara. Jumlah tersebut berada di atas batas minimum kemenangan, yaitu 270 suara. Oleh karena itu, kemenangan suara elektoral ini memberikan privilege karena ia tidak harus mengkhawatirkan hasil suara pemilih secara keseluruhan (popular vote). Dalam sistem pemilu AS, suara elektoral merupakan kunci kemenangan terlepas dari unggul atau tidaknya pada suara secara keseluruhan.

Fenomena kemenangan Trump sebenarnya seperti dejavu dengan situasi pilpres 2016. Dalam hal ini, Trump mengalami kekalahan pada popular vote, tetapi posisinya aman karena mendapatkan kemenangan suara elektoral. Bedanya, dalam pemilu kali ini, Trump unggul pada keduanya, baik pada suara elektoral maupun popular. Oleh karena itu, Trump diproyeksikan akan kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat periode mendatang. Menurut rencana, pada 25 Desember akhir tahun ini, kemenangan presiden terpilih akan disahkan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih memberikan sejumlah kekhawatiran bagi berbagai pihak karena karakter agresif kepemimpinannya. Utamanya, kemenangan Trump dianggap akan menghambat perkembangan BRICS karena secara ambisius menolak dan mengecam dedolarisasi.

Sebagai refleksi, saat ini BRICS sedang melakukan ekspansi menjadi BRICS Plus melalui penambahan anggota sejumlah negara strategis di kawasan selatan (global south) dan kawasan Timur Tengah (the middle east). Sejumlah negara pun telah mengajukan ketertarikan (expression of interest) untuk menjadi anggota BRICS, termasuk Indonesia.

The Globalist mencatat bahwa BRICS merepresentasikan 45 persen populasi dunia dan menguasai 35 persen PDB global. Bahkan, power kekuatan ekonomi BRICS ini pun dinilai telah melampaui G7 (AS, Jerman, Kanada, Perancis, Inggris, Italia, dan Jepang) yang saat ini menguasai 30 persen PDB global dan 10 persen merepresentasikan populasi dunia.

Sejak berdiri pada tahun 2009 hingga saat ini, BRICS tumbuh secara progresif dan merupakan penentang kuat hegemoni Amerika Serikat melalui dedolarisasi. Jika ekspansi BRICS tidak dihentikan, ”doktrin” dedolarisasi ini akan semakin menguat dan mengancam power Amerika Serikat. Ditambah, dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF), cadangan devisa global berupa dollar AS mengalami penurunan tajam dari 71 persen tahun 2000 menjadi kurang dari 60 persen pada 2022.

Pascapilpres, Trump langsung memberikan gertakan kepada BRICS. Dalam pidatonya di Wisconsin pada Kamis, 7 September 2024, Trump menyampaikan, ”You leave the dollar and you’re not doing business with the United States because we are going to put a 100% tariff on your goods”. Trump menegaskan bagi negara-negara yang tidak mau menggunakan dollar dalam transaksi global mereka, maka dia akan menerapkan tarif 100 persen pada barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat.

Dalam wawancara lain, pada acara Squawk Box CNBC, Maret 2024, Trump secara terang-terangan menekankan bahwa dia sangat tradisional dan benci negara-negara yang tidak menggunakan dollar AS. Oleh karena itu, penerapan tarif tinggi pada barang-barang yang masuk ke AS dianggap sebagai solusi yang efektif.

Sejak kepemimpinan pertamanya tahun 2016, slogan populer Trump adalah ”Make American Great Again” untuk mendorong kejayaan Amerika Serikat. Saat itu, Trump menilai bahwa Amerika sedang ”sakit” karena kebijakan presiden sebelumnya yang menyebabkan pelemahan ekonomi. Ditambah, muncul sejumlah ”penolakan” terhadap Amerika Serikat, termasuk di balik gagasan dedolarisasi.

Dalam kepemimpinan keduanya nanti, spirit slogan tersebut berpotensi kembali digunakan. Ditambah, salah satu janji kampanyenya adalah melakukan pemotongan pajak menjadi 15 persen, penghapusan pajak tip, penambahan tarif produk impor 10-20 persen, dan mendorong produksi energi AS. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kejayaan ekonomi Amerika Serikat dengan tetap mempertahankan dollar AS sebagai mata uang utama internasional.

Pada debat presiden Juni 2024, Trump turut menyinggung kemunculan ”American Decline” dengan menegaskan bahwa Amerika Serikat telah kehilangan respect dari dunia. Menurut dia, dalam kepemimpinan Biden, Amerika Serikat telah kehilangan kekuatan dan ditertawakan karena reputasinya memburuk-”throughout the entire world, we’re no longer respected as a country… the United State’s reputation under this man’s leadership is horrible”.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika pada periode keduanya ini, Trump kembali menghidupi dua filosofi politiknya, yaitu ”Make America Great Again” dan ”America First”. Perwujudan gagasan tersebut, yaitu proteksionisme perdagangan luar negeri, mengurangi ketergantungan impor, pengetatan imigrasi, sikap tegas pada negara-negara rival, sampai dengan penguatan militer. Jika gagasan ini kembali digunakan, keberadaan BRICS di tengah kepemimpinan Trump akan semakin menantang. Trump tampaknya tidak akan segan memberikan sanksi dan memutus bantuan pada negara-negara yang terafiliasi dengan BRICS.

Kemenangan Trump tidak hanya membawa implikasi langsung dan tidak langsung kepada BRICS, tetapi berpotensi membawa implikasi pada Indonesia. Ditambah, pada Oktober lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah menyampaikan ketertarikan Indonesia bergabung dengan BRICS saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia.

The Indonesian Institute (TII) menilai bahwa kemenangan Trump akan berimplikasi pada perdagangan internasional Indonesia. Hal ini karena Trump lekat dengan kebijakan proteksionisme perdagangan internasional terutama di balik doktrin ”America First”. Trump diproyeksikan akan menaikkan tarif impor sebesar 10-20 persen.

Akibat kebijakan proteksionis Trump, pertumbuhan ekspor Indonesia berpotensi terganggu. Di samping itu, kebijakan tersebut pun akan berdampak pada penurunan nilai rupiah atas dollar AS.

Permainan dollar AS yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump pun berpotensi mengeskalasi konflik geopolitik. Hal ini karena Trump bisa saja memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak bersedia menggunakan dollar AS.

Kedekatan Indonesia-China dalam berbagai kerja sama ekonomi dan bisnis pun bisa dianggap bermasalah bagi Trump. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Trump untuk melepaskan pengaruh ekonomi China melalui pengalihan investasi perusahaan Amerika dalam rantai manufaktur China. Oleh karena itu, kedekatan Indonesia-China bisa menjadi tekanan diplomatik bagi arah politik luar negeri Indonesia.

Situasi dan kondisi ini perlu menjadi warning bagi Indonesia untuk menjaga politik bebas aktif di tengah-tengah kepemimpinan Trump yang dapat meningkatkan ketidakpastian geopolitik ke depan. (LITBANG KOMPAS)