Tantangan Pelik Menanti Kelanjutan Komitmen Hamas-Israel

SHARM EL-SHEIKH, SELASA — Perjalanan menuju perdamaian di Gaza masih rapuh. Setelah Hamas dan Israel mematuhi fase pertama dari perjanjian damai, tantangan pelik yang sesungguhnya menanti. Banyak poin kesepakatan perdamaian belum disepakati kedua pihak.

Perjanjian damai usulan Amerika Serikat untuk Hamas dan Israel berlaku pada 10 Oktober 2025 waktu setempat. Hamas-Israel telah saling bertukar tawanan.

Pertukaran itu terjadi sementara Presiden AS Donald Trump bersama lebih dari 27 kepala negara dan organisasi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025 di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). Trump bersama kepala negara mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turki, menandatangani dokumen mengenai perjanjian perdamaian di Jalur Gaza.

Sharm el-Sheikh merupakan lokasi negosiasi tidak langsung Hamas-Israel. Petinggi Hamas dan Israel tidak menghadiri KTT itu.

Trump, seperti dilaporkan Anadolu Agency, menyebut negosiasi perdamaian Hamas-Israel telah berada di tahap ketiga dan keempat. Ia sebelumnya mengakui, fase-fase kesepakatan usulannya sedikit berkaitan antara satu sama lain.

”Kesepakatan itu tidak akan dibagi-bagi begitu saja. Kita bisa jauh lebih maju dalam beberapa hal yang kita katakan akan kita lakukan. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang positif,” kata Trump.

Trump menambahkan, para pemimpin dunia yang terlibat turut mengesampingkan perbedaan untuk mencari titik temu dalam negosiasi. ”Orang-orang ini mengejar dunia yang lebih baik bagi kita semua,” ujarnya.

Rencana perdamaian oleh Trump memiliki 20 poin. Hamas belum menyetujui poin terkait demiliterisasi dan detail poin tentang pemerintahan transisi Gaza. Sementara itu, Israel menolak poin perluasan peran Otoritas Palestina di Gaza serta pembentukan negara Palestina di masa depan.

Detail poin lain juga belum terjawab. Beberapa di antaranya, siapa yang akan memimpin pemerintahan sementara Gaza serta siapa yang akan mendanai rekonstruksi Gaza. Gaza sudah hancur total akibat serangan Israel.

”Dunia akhirnya mendapatkan yang lama mereka idamkan: dukungan AS. Namun, bagaimana mempertahankan dukungan Amerika sementara mereka mencoba menyelesaikan detail adalah bagian yang lebih sulit. Sepertinya belum ada perencanaan jangka panjang yang dilakukan,” tutur Aziz Alghashian, dosen di Universitas Ilmu Keamanan Naif Arab, dilansir dari The New York Times.

Sebelum KTT di Sharm el-Sheikh berlangsung, para mediator telah menunda perundingan isu-isu yang lebih rumit, misalnya demiliterisasi Hamas. Hamas secara terbuka menolak pelucutan senjata dan mengusulkan untuk mengadakan dialog nasional Palestina tentang masa depan Gaza, termasuk terkait kekuatan militer kelompok itu.

”Jika kita melakukan negosiasi paket lengkap, kita tidak akan mencapai hasil ini,” kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammad bin Abdulrahman bin Jasim al-Thani saat berada di Paris, Perancis, pada 10 Oktober 2025.

Qatar selama ini menjalin hubungan yang dekat dengan para pemimpin Hamas. Menurut Al-Thani, Hamas sebenarnya terbuka untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Israel. Pada Maret 2025, Kepala Negosiator Hamas Khalil al-Hayya mengatakan kepada pejabat AS di Qatar bersedia gencatan senjata selama 5-10 tahun.

Hamas telah melemah secara signifikan akibat perang selama dua tahun melawan Israel. Para petinggi kelompok ini banyak yang tewas. Dalam tubuh Hamas, terjadi perpecahan terkait pertanyaan-pertanyaan penting tentang arah masa depannya. Ada yang menolak, ada pula yang bersikap pragmatis.

Beberapa mediator Arab yakin dapat membujuk Hamas untuk melucuti senjata asalkan Trump menjamin Israel tidak akan memulai kembali perang. Israel pernah melanggar kesepakatan gencatan senjata pada Maret 2025.

PM Al-Thani melanjutkan, isu lain adalah belum jelas kepada siapa Hamas harus menyerahkan senjata? Apakah Otoritas Palestina atau entitas lain?

Burcu Ozcelik, peneliti senior untuk keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI) di Inggris, menyebutkan, pertanyaan kunci dalam negosiasi adalah apa yang akan terjadi pada Hamas. Rencana perdamaian menyebutkan pembentukan negara Palestina, tetapi tidak ada tempat untuk Hamas.

”Sejauh mana Hamas akan menyetujui dan mematuhinya dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, saya pikir itu pertanyaan besar,” kata Ozcelik kepada CNN.

Ozcelik menambahkan, aktor-aktor regional diharapkan memainkan peran penting dalam masa transisi ini, terutama Mesir dan Turki. ”Saya pikir untuk saat ini, semua pihak ingin terlihat melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat rencana Trump berhasil,” ujarnya.

Beberapa pengamat merasa optimistis atas kelanjutan negosiasi. Namun, rasa khawatir tetap membayangi karena akar persoalan belum teratasi.

Nader Hashemi, profesor politik Timur Tengah di Universitas Georgetown, mengatakan, merupakan ”distorsi besar” untuk menganggap peristiwa hari Senin menandai kemungkinan perdamaian regional yang lebih luas. Dalam KTT di Sharm el-Sheikh, Trump dan beberapa kepala negara menyebutkan perjanjian perdamaian itu bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

”Rencana perdamaian yang digembar-gemborkan Donald Trump sebagai rencana perdamaian terbaik dalam ribuan tahun ini adalah rencana perdamaian yang disusun di mana salah satu dari dua pihak yang berkonflik, yakni Palestina, tidak memiliki suara,” kata Hashemi kepada CBC News.

Trump mengumumkan proposal perdamaian di Gaza dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump hanya menerima usulan dari para pemimpin negara Arab.

Hamas tidak terlibat dalam penyusunan proposal. Qatar dan Mesir kemudian memberi pengarahan terkait proposal itu kepada Hamas. Hamas hanya mendapat waktu singkat untuk mempelajari proposal lalu memberi tanggapan.

Hashemi berharap, perdamaian antara Palestina dan Israel akan tercipta berdasarkan ”kesetaraan, keselamatan, dan keamanan” yang permanen. Walakin, ia tetap khawatir rencana damai Trump itu tidak akan sampai pada tahap itu dan hanya menawarkan jeda sementara pertempuran. (REUTERS)