Tantangan Penanganan Karhutla 2026 Lebih Berat dibanding Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS — Kondisi cuaca pada musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak sebasah tahun 2025. Oleh karena itu, tahun ini dibutuhkan kesiapsiagaan yang lebih memadai dan melibatkan semua pihak untuk menghadapi kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejauh ini, karhutla sudah terjadi di Bengkalis dan Pelalawan, Riau.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, tahun ini kondisi cuacanya netral. Dari sisi El Nino Southern Oscillation tidak terjadi La Nina ataupun El Nino. Begitu pula Indian Ocean Dipole sehingga diperkirakan kondisinya lebih kering dari tahun lalu.

”Dibandingkan 30 tahun terakhir, catatan yang kami miliki curah hujan tahun ini sedikit di bawah normal. Jadi, kita perlu bersiap untuk menghadapi karhutla tahun ini. Tantangannya lebih berat dari tahun lalu,” kata Faisal dalam jumpa pers secara hibrida, seusai apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (5/3/2026).

Hadir dalam apel dan konferensi pers, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menurut Faisal, beberapa daerah di sekitar khatulistiwa, seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat (Kalbar), saat ini kondisinya tengah mengalami kemarau kecil. Akan ada hujan sebentar, setelah itu puncak kemarau terjadi pada Juni-Agustus.

Melihat kondisi ini, masih memungkinkan dilakukan persemaian awan untuk membasahi lahan sehingga bisa menjadi bekal untuk menghadapi puncak kemarau. Saat ini, BMKG bekerja sama dengan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan di daerah-daerah yang berpotensi karhutla.

”(Modifikasi cuaca) untuk kontrol agar tidak lebih rawan (karhutla) ke depan. Namun, di selatan Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara Barat, kondisi (saat ini) perlu mengurangi hujan karena beberapa hari ke depan hujan (di kawasan ini) masih tinggi,” ujar Faisal.

Suharyanto menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020, ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

”Dari enam provinsi tersebut, baru Riau yang sudah minta bantuan ke pusat pada Maret ini. Langkahnya, karena kebakaran sudah terjadi, kami sudah laksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC). Saat masih ada awan pertumbuhan hujan, ini efisien,” ucapnya.

Saat api masih kecil, lanjut Suharyanto, karhutla akan ditangani pemerintah daerah. Sementara jika curah hujan semakin berkurang dan OMC sulit mendatangkan hujan, satgas darat akan mulai bekerja. Pada enam provinsi prioritas telah dibentuk satuan tugas (satgas) darat gabungan, terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan sukarelawan.

Jika satgas darat gabungan dan OMC belum efektif, baru dibantu helikopter. Saat El Nino tahun 2023, ada 50 helikopter yang dikerahkan untuk water bombing. Adapun pada 2025 terdapat 25 helikopter yang dikerahkan ke provinsi prioritas.

”Jumlah helikopter harus berkorelasi dengan kemampuan satgas darat dan cuaca. Kami terus rapat dibantu aplikasi, sehingga semua terlibat, sehingga tujuh tahun ini terbebas dari kebarakan yang masif,” katanya.

Sementara itu, Raja Juli Antoni menuturkan, angka karhutla pada 2025 turun dibandingkan 2024. Jika 2024 ada 376.805 hektar lahan terbakar, tahun lalu 359.619 ha. Penurunan angka ini bisa terjadi karena kerja sama semua pihak. Presiden dua kali datang ke lokasi dan memimpin rapat terbatas. Selain itu, koordinasi intensif terus dijalin antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.

Meski tahun lalu angkanya turun, Juli berharap tahun ini luasan karhutla bisa ditekan lagi. Tahun ini menjadi penting sebagai pembelajaran sekaligus persiapan tahun depan terkait El Nino empat tahunan. El Nino empat tahun lalu angkanya 1,1 juta hektar dan empat tahun sebelumnya lagi ada 1,6 juta hektar.

”Jadi, ada tren menurun. Saya berharap tahun ini bekerja sama memperbaiki infrastruktur, mempererat kordinasi, sehingga insya Allah pada El Nino tahun depan kita bisa menekan angkanya,” kata Juli.

Djamari Chaniago menyatakan, karhutla tidak bisa ditangani oleh satu-dua badan, juga daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan semua pihak, termasuk swasta. Perusahaan swasta mesti ikut turun tangan meski kebakaran tersebut tidak berada di dalam wilayah kerja mereka.

Menurut Djamari, karhutla sangat berpengaruh terhadap polusi, bahkan sampai kawasan regional dan akan menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, karhutla sangat penting untuk bisa diatasi. Bukan hanya untuk keselamatan manusia, kesehatan di dalamnya, melainkan juga ada nama baik bangsa dan negara.