Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Perekonomian global tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024.

Berbagai indikator menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan politik sudah mulai terasa di pengujung tahun 2024 dan semakin menyengat pada awal tahun ini.

Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami tekanan yang signifikan pada pasar finansial dan nilai tukar mata uang. Indeks dollar AS naik signifikan ke 109,96 per 14 Januari 2024, dan memicu pelemahan mata uang dunia, termasuk rupiah. Akibatnya, harga saham pun merosot dan harga obligasi turun sehingga imbal hasil (yield) obligasi cenderung meningkat di pasar negara berkembang.

Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). IMF, dalam laporannya pada Oktober 2024, merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen tahun 2025.

Sebaliknya, OECD merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen tahun 2025 dari prediksi sebelumnya 3,2 persen.

Perbedaan proyeksi ini mengindikasikan ketidakpastian yang cukup tinggi. Dibandingkan 2024, kedua lembaga ini menilai perekonomian global berpeluang stagnan, atau sedikit menguat.

Berbeda dari IMF dan OECD, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sedikit melambat ke 3,1 persen pada 2025 dari perkiraan 3,2 persen tahun 2024. Bahkan, ada potensi penurunan lebih dalam hingga 2,7 persen, tergantung dinamika perekonomian global.

Kami menyoroti beberapa risiko yang perlu diwaspadai tahun 2025, yaitu: (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan AS, sehingga dapat memberi efek domino pada perdagangan global, (2) ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah (perang Iran-Israel), yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global.

Selain itu, (3) terpilihnya kembali Trump juga bisa membawa kebijakan ekonomi yang memicu inflasi di AS dan dunia, dan (4) tekanan ekonomi dan inflasi mungkin menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan bisa kembali naik untuk meredam gejolak inflasi.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Menurut Bloomberg, indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya.

Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3 persen pada 2025, turun signifikan dari 5,8 persen tahun 2024. Kelihatannya inflasi di dunia sudah mulai terkendali.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022.

Data per Oktober 2024 menunjukkan sekitar 58 persen negara di dunia berhasil menurunkan inflasinya ke bawah atau sejalan dengan target bank sentral masing-masing. Tren inflasi yang kian jinak ini memberi peluang bagi kebijakan moneter lebih longgar pada 2025.

Meski banyak faktor ekonomi yang berpotensi mendukung pelonggaran kebijakan moneter global tahun 2025, kita tetap perlu waspada terhadap beberapa risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Ketegangan geopolitik, terutama terkait perang Iran-Israel, bisa memengaruhi kestabilan pasar energi. Ketidakpastian geopolitik dapat merusak rantai pasokan global dan dapat mendorong kenaikan harga komoditas sekaligus meningkatkan inflasi.

Menyikapi dinamika perekonomian global saat ini, Indonesia perlu memantau kinerja ekonomi AS dan China secara lebih intensif. Hal ini didasari besarnya volume perdagangan dan investasi dengan kedua negara ini. Dari sisi perdagangan (ekspor impor), China mitra dagang terbesar Indonesia, diikuti AS. Untuk investasi, China di urutan kedua tertinggi, di bawah Singapura.

Dari kontribusinya terhadap total produk domestik bruto (PDB) dunia 2023, China adalah yang terbesar, yaitu 18,8 persen, diikuti AS 14,8 persen. Dengan porsi yang begitu besar dalam ekonomi global, perubahan kondisi ekonomi di AS dan China bisa berdampak signifikan pada kinerja ekonomi Indonesia.

Mari kita telaah perekonomian AS yang merupakan kiblat kebijakan moneter dan pasar finansial dunia. Ekonomi AS menunjukkan tren perlambatan hingga November 2024. Dari sisi permintaan, ekonomi AS cenderung makin tertekan. Pertumbuhan penjualan ritel dan pesanan barang tahan lama terus melambat hingga November 2024 menandakan melemahnya konsumsi.

Dari sisi penawaran, produksi industri mengalami kontraksi, ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi industri yang negatif. Tingkat pemanfaatan kapasitas produksi menurun, mengindikasikan semakin lesunya aktivitas manufaktur.

Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur di zona kontraktif menandakan sektor manufaktur masih tertekan. Dari sisi tenaga kerja, ada kecenderungan tingkat pengangguran meningkat di atas 4 persen, sejalan dengan naiknya initial jobless claims dan continuing claims, serta menurunnya pembukaan lapangan kerja baru.

Selanjutnya, tren menurunnya indikator-indikator ekonomi utama AS mengonfirmasi perlambatan ekonomi yang semakin tegas pada 2025. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS berpotensi melambat dari 2,8 persen tahun 2024 menjadi 2,2 persen tahun 2025. Terpilihnya Trump untuk periode kedua menambah lapisan kompleksitas bagi perekonomian AS dan dunia.

Kebijakan ekonomi yang lebih protektif atau berorientasi domestik diyakini bisa berpengaruh pada perdagangan internasional, rantai pasok global, dan bisa mendorong kenaikan inflasi di AS dan dunia. Kekhawatiran naiknya kembali inflasi AS menyebabkan pergeseran arah kebijakan moneter The Fed, dari optimistis menjadi cenderung pesimistis.

Terpilihnya Trump untuk periode kedua menambah lapisan kompleksitas bagi perekonomian AS dan dunia.

Penurunan suku bunga acuan AS (FFR) yang awalnya diperkirakan 1,00 persen tahun 2025 kini diprediksi hanya 0,50 persen. Pelaku pasar bahkan lebih pesimistis dengan penurunan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,25 persen, yang semula optimistis turun 1,25 persen.

Di sisi lain, kami, dengan menggunakan model machine learning dan deep learning memperkirakan FFR akan turun 0,50 persen. Ini artinya kemungkinan FFR berada di kisaran 4,00-4,25 persen pada 2025 dari 4,50 persen tahun 2024. Namun, jika inflasi AS kian memburuk akibat kebijakan proteksionisme Trump, ada kemungkinan penurunan FFR tak akan terjadi pada 2025, bahkan dengan kondisi yang lebih buruk, ada potensi suku bunga bisa naik sebagai upaya menahan lonjakan inflasi.

Perlambatan ekonomi AS tampaknya turut memengaruhi kinerja ekonomi China. Data hingga November 2024 menunjukkan sektor industri dan permintaan domestik melemah. Kondisi ini juga tecermin pada tren leading economic indicator China yang terus menurun. Karena itu, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat ke 4,5 persen pada 2025 dari 4,8 persen pada 2024.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melambat tahun 2025, selaras perlambatan ekonomi global, atau mampu bertahan lebih baik? Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 terlihat masih solid, terdapat tantangan cukup serius, terutama berkaitan dengan daya beli kelas menengah bawah.

Berdasar indikator daya beli masyarakat yang kami buat, terlihat tekanan terhadap daya beli kelas menengah bawah sepanjang 2024 adalah (1) Indeks Kepercayaan Konsumen, (2) penjualan ritel, (3) inflasi inti, (4) pertumbuhan uang beredar riil, (5) pertumbuhan kredit konsumsi, (6) kredit bermasalah kredit konsumsi, (7) pertumbuhan penjualan mobil dan motor, serta (8) pertumbuhan konsumsi barang impor.

Sebaliknya, daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup robust menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi.

Sejak 2021-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung menurun untuk kelompok miskin, rentan miskin, dan menengah bawah.

Daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup robust menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi.

Perkembangan ini juga terlihat dari: (1) menurunnya optimisme konsumen kelas menengah bawah, sedangkan optimisme kelas atas masih tinggi, (2) peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang naik 40,3 persen dari 45.576 orang (Oktober 2023) ke 63.947 orang (Oktober 2024), dan (3) penurunan lowongan kerja baru di sektor-sektor berupah rendah (misal pertanian dan perdagangan).

Semua ini kian mengonfirmasi kian lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

Kondisi ini tampaknya sudah disadari pemerintah. Ini tecermin dari sejumlah inisiatif program dan stimulus fiskal tahun 2025. Dari sisi fiskal, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendongkrak permintaan domestik, terutama dalam bentuk stimulus bagi rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan.

Kabinet Merah Putih juga menetapkan tujuh quick wins program prioritas, yaitu Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, lumbung pangan, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, penuntasan TBC, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah sakit berkualitas. Apabila seluruh inisiatif ini berjalan efektif, dengan dukungan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha, diproyeksikan akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,2-0,3 persen.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berpotensi mencapai 5,04 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,02 persen tahun 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi.

Di sisi lain, inflasi nasional tahun 2025 diperkirakan naik ke 2,5-2,8 persen (dibandingkan 1,6 persen tahun 2024), masih di kisaran target 1,5-3,5 persen yang ditetapkan pemerintah. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan melemah dengan rata-rata Rp 16.081 tahun 2025 dari Rp 15.847 tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan masih kuatnya dollar AS dan terbatasnya penurunan suku bunga acuan AS.

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan perekonomian tetap tumbuh, diperlukan kebijakan yang sistematik dan holistik. Oleh karena itu, sangat penting melakukan penguatan perekonomian domestik, yaitu (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli, serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, (2) menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi domestik, (3) memperkuat stabilitas makroekonomi: menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan (4) meningkatkan daya saing industri: hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur.

Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025.

Anton Hendranata - Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Direktur Utama BRI Research Institute