Target Pertumbuhan 8 Persen Butuh Kolaborasi dengan Sektor Swasta

JAKARTA, KOMPAS —Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama sektor swasta. Upaya tersebut membutuhkan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku bisnis.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024). Diskusi bertajuk ”Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Sinergi Infrastruktur dan Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi” itu dipandu oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.

Hadir sebagai pembicara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi Andono Mulyo, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha, serta Ketua Umum Indonesian Mining Association Rachmat Makkasau.

Selain itu, hadir pula Managing Partner East Ventures Roderick Purwana, Direktur Finance Unilever Indonesia Vivek Agarwal, Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin, serta Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Ello Hanson.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam sambutannya, mengatakan, pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

RPJPN tersebut memiliki lima sasaran, mulai dari pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju, kemiskinan turun hingga 0,5-0,8 persen, hingga peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kemudian, peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menuju net zero emission.

”Dalam lima tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” katanya.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Febrian melanjutkan, diperlukan transformasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui pengembangan inovasi yang akan meningkatkan produktivitas, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Upaya untuk mengintegrasikan ekonomi domestik tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis koridor ekonomi. Sebagai contoh, koridor ekonomi Sumatera Utara akan diarahkan untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam sekaligus sebagai hub ekonomi biru bagian barat Indonesia.

Selama periode lima tahun ke depan, ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Lalu, koridor ekonomi Jawa sebagai kawasan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi, sedangkan koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai superhub kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara. Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

”Selama periode lima tahun ke depan, ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujar Febrian.

Ia memperkirakan, ekonomi digital Indonesia akan bertumbuh 8 kali dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Dengan capaian tersebut, ekonomi digital akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen basis poin per tahun.

Selain itu, pemerintah akan berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi pada beberapa sektor prioritas, yakni industri berbasis sumber daya alam, industri padat kerja berkelanjutan, industri dasar kimia dan logam, serta industri padat teknologi. Langkah tersebut diproyeksikan mampu memberikan tambahan pada produk domestik bruto (PDB) hingga 156 miliar dollar AS.

Sumedi menambahkan, terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan rantai nilai produksi, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, logistik, hingga pasar. Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha mengingat upaya yang selama ini telah ditempuh hanya berhenti pada tahapan produksi.

Selain itu, transformasi digital akan memfasilitasi upaya peningkatan rantai nilai tersebut sehingga dapat mengakumulasi nilai tambah, pendapatan, tabungan, dan investasi. Beberapa komoditas unggulan yang akan disasar pemerintah, yakni tambang, agro, perikanan, serta pariwisata.

”Kalau rantai nilai ini bisa dibangun, kerja sama antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan dinas dari pemerintah daerah, rantai nilai ini menjadi fondasi untuk mencapai 8 persen sekaligus menguatkan ekonomi di tingkat menengah. Hal ini mengingat ekonomi ditopang oleh pendapatan kelas menengah, yang kini banyak mengalami turun kelas,” kata Sumedi.

Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis agar dapat memberikan nilai tambah secara optimal. Artinya, arah pembangunan dari pemerintah harus sejalan dengan agenda dunia usaha atau mempertemukan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply).

Rachmat menilai, selama ini, arah kebijakan pemerintah cenderung tidak selaras dengan arah bisnis dari pelaku usaha. Pada sektor pertambangan, misalnya, para pelaku usaha dipaksa untuk melakukan hilirisasi dengan membangun smelter. Namun, hasil produksi dari proses hilirisasi tersebut justru diekspor.

”Artinya, tidak ada penyiapan bagaimana industri baru atau perusahaan baru atau bisnis yang baru bisa menyerap produk-produk dari hasil smelter. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan, dengan pemerintah yang baru, dan kalau dikatakan ini transisi menuju ke industrialisasi, mudah-mudahan itu yang akan dilakukan,” tuturnya.

Inilah waktunya, industri didukung oleh pemerintah, sehingga pertumbuhan 8 persen ini bukan ditopang oleh pertumbuhan rumah tangga, tetapi industri-industri besar sehingga listrik tumbuhnya bisa sampai 10 persen.

Lebih lanjut, arah kebijakan industrialisasi dan hilirisasi harus dilakukan secara tepat dengan menyasar para pelaku industri yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sehingga mempermudah akses distribusi sekaligus menurunkan biaya logistik.

Edwin menambahkan, selama ini, konsumsi listrik domestik cenderung didominasi oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia sekitar 4,5 persen atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berada pada level 5 persen.

”Ini artinya, listrik itu hanya dipakai untuk konsumsi, tumbuhnya hanya di rumah tangga. Inilah waktunya, industri didukung oleh pemerintah sehingga pertumbuhan 8 persen ini bukan ditopang oleh pertumbuhan rumah tangga, tetapi industri-industri besar sehingga listrik tumbuhnya bisa sampai 10 persen. Itu akan terjadi apabila pemerintah memberikan insentif dari berbagai sisi,” ujarnya.

Di sisi lain, terdapat peluang bagi industri domestik untuk bertumbuh dengan turut menopang proses transisi energi, khususnya terkait penyediaan teknologi. Hal itu akan memberikan efek berganda bagi industri manufaktur domestik sekaligus meminimalkan biaya impor.

Selain dukungan dari pelaku usaha, berbagai strategi pemerintah turut membutuhkan dukungan dari sisi pembiayaan. Dalam hal ini, industri keuangan menyasar sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh di masa mendatang, antara lain sektor teknologi.

Roderick berpendapat, teknologi digital merupakan salah satu motor utama bagi pertumbuhan ekonomi, baik dalam 10 tahun terakhir maupun 10-20 tahun ke depan. Hal ini tidak lepas dari peran dari berbagai usaha rintisan (start-up) dan pendiri (founder).

”Kita melihatnya start-up dan founder-founder ini adalah generasi masa depan yang menjanjikan dan bisa membawa pertumbuhan dalam bentuk teknologi serta teknologi digital. Itu juga harus dibarengi investor dan pendanaan karena salah satu komponen untuk mencapai pertumbuhan 8 persen adalah dengan investasi, baik dari sisi foreign direct investment maupun local direct investment,” katanya.

Di sisi lain, industri keuangan saat ini tengah menghadapi tantangan, seperti ketegangan geopolitik dan tingginya tingkat suku bunga acuan. Kondisi tersebut membuat investasi oleh lembaga keuangan cenderung terhambat.

Senada, Ello menambahkan, industri perbankan pun dapat menyalurkan pembiayaan ke berbagai macam sektor. Pilihan perbankan dalam menentukan arah pembiayaannya akan sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah.

”Bagaimana dari sisi perbankan mendapatkan kepastian kalau kebijakan pemerintah bisa berkelanjutan dan konsisten, serta bisa membantu memitigasi risiko,” tuturnya.

Selain itu, industri perbankan juga dapat berkontribusi terhadap pembiayaan inklusif dengan menyalurkan pendanaan melalui kanal distribusi, baik antarbank maupun nonbank. Pembiayaan tersebut, antara lain, menyasar segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).