Tarif AS Membuat Kontribusi Industri Pengolahan Tidak Bisa Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang utama peningkatan nilai ekspor nasional sekaligus menopang surplus neraca perdagangan. Meski begitu, pelaku industri menganggap kontribusi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat tekanan tarif Amerika Serikat, biaya produksi yang tinggi, dan hambatan regulasi.

Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat kinerja positif setelah mengalami surplus 38,54 miliar dolar AS sepanjang periode Januari hingga November 2025 atau naik 9,30 miliar dolar AS dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1/2026), menyampaikan, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

”Surplus sepanjang Januari–November 2025 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar 56,15 miliar dolar AS, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 17,61 miliar dolar AS,” ujar Pudji.

Surplus perdagangan nonmigas sepanjang sebelas bulan pada 2025 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (30,29 miliar dolar AS), bahan bakar mineral (25,20 miliar dolar AS), besi dan baja (17,02 miliar dolar AS), produk nikel (8,37 miliar dolar AS), serta alas kaki (6,08 miliar dolar AS).

Data BPS menunjukkan, nilai ekspor Januari-November 2025 naik 5,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, yang mencatat nilai ekspor sebesar 205,93 miliar dolar AS atau naik 14,00 persen.

Adapun tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah China, Amerika Serikat, dan India. Kontribusi ketiga negara ini mencapai 42,02 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-November 2025. 

China masih menjadi pasar ekspor utama komoditas nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai 58,24 miliar dolar AS (23,80 persen) dengan komoditas utamanya seperti besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya.

Lalu, diikuti Amerika Serikat sebesar 28,14 miliar dolar AS (11,50 persen) dengan komoditas mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesorinya (rajutan). Selanjutnya, India sebesar 16,44 miliar dolar AS (6,72 persen) dengan komoditas utamanya bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani/nabati, serta besi dan baja.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, AS menjadi pasar yang penting bagi industri alas kaki dalam negeri. Hal itu setidaknya terlihat dari data BPS terbaru. Industri alas kaki menyumbang nilai ekspor ke AS sebesar 2,54 miliar dolar AS atau 9,04 persen.

”Kontribusi industri alas kaki Indonesia dinilai bisa lebih tinggi jika hambatan tarif bisa diatasi melalui proses negosiasi yang saat ini masih diupayakan oleh pemerintah di bawah 19%,” kata Billie saat dihubungi, Selasa (6/1/2026).

"kontribusi industri alas kaki Indonesia dinilai bisa lebih tinggi jika hambatan tariff bisa diatasi melalui proses negosiasi yang saat ini masih diupayakan oleh pemerintah di bawah 19% dengan negara pesaing Vietnam karena rupanya Cina sejak ketemu antara Trump dan XI Jing Ping justru perang tarif utama dengan US-Cina, Cina kurang lebih dapat tarif ke US kurang lebih sama dengan negara-negara Asia Tenggara," kata Billie.

Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS naik 10 persen menjadi 19 persen nyatanya menjadi tantangan besar bagi industri alas kaki. Kenaikan tarif tersebut berdampak signifikan terhadap ekspor industri alas kaki ke AS.

Tarif 19 persen membuat posisi Indonesia bisa kalah dibandingkan dengan negara pesaing utama, seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan China. Oleh karena itu, Aprisindo mendorong agar tarif resiprokal untuk alas kaki dapat ditekan serendah mungkin mencapai 0 persen atau jauh di bawah tarif 19 persen seperti saat ini.

Aprisindo mencatat, berdasarkan data BPS, ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada periode Agustus–September 2025 turun 23,14 persen. Ini dipicu berkurangnya pesanan dari pembeli AS akibat kenaikan tarif masuk.

Industri alas kaki dalam negeri tidak hanya menghadapi tantangan tarif AS. Tantangan lainnya yang menghambat daya saing adalah biaya produksi di dalam negeri masih tinggi, mulai dari harga listrik dan gas, impor bahan baku, hingga biaya sertifikasi mesin, Pajak Pertambahan Nilai jasa subkontrak, dan perizinan.

Hal senada disampaikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menilai, kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap ekspor nasional belum bisa optimal selama tarif masuk ke AS masih bertahan di level tinggi, yakni 19 persen.

”Dengan tarif 19 persen, ekspor TPT Indonesia ke AS akan stagnan di kisaran 2,54 miliar dolar AS (kontribusi nilai ekspor ke AS sebesar 9,03 persen). Tidak akan ada pertumbuhan selama ada tarif 19 persen tetap,” kata Danang.

Oleh karena itu, API mendorong pemerintah agar dapat menegosiasikan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga nol persen, untuk produk TPT Indonesia. Harapan tersebut didasarkan pada komitmen Indonesia mengimpor katun dari AS senilai sekitar 4,5 miliar dolar AS.

”Karena kita sudah komitmen untuk impor katun dari AS sebanyak 4,5 miliar dolar AS. Timbal baliknya di sana. Kita sudah impor segitu banyak, kok, masih dikenai tarif 19 persen. Harusnya pemerintah bisa menegosiasikan lebih keras lagi agar tarif ekspor ke AS terkait produk-produk TPT itu bisa 0 persen,” tegas Danang.

API masih optimistis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap akan memperjuangkan tarif ekspor ke AS. Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif nol persen ke AS diberlakukan hanya pada komoditas sumber daya alam berbasis tropis (tropical based natural resources).

Wakil Ketua Umum API Ian Syarif menyampaikan, nilai impor katun itu akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan produksi garmen dan kain berbahan baku katun dari AS untuk permintaan ekspor ke AS.

Asosiasi melihat pentingnya kerja sama saling menguntungkan bersama para petani katun AS sehingga imbal balik perdagangan katun dan tekstil Indonesia-AS benar-benar bisa memperkokoh hubungan kemitraan di masa depan.

”Skema imbal balik antara impor katun dari AS ke Indonesia dan ekspor tekstil garmen berbahan baku katun dari Indonesia ke AS akan mempersempit gap trade deficit AS-Indonesia,” ujar Ian.

Garmen dan tekstil selain yang berbahan baku katun juga cukup banyak yang menggunakan bahan baku rayon yang diolah dari hutan tanaman industri.

Asosiasi meminta Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian Airlangga melakukan negosiasi lagi untuk menjelaskan bahwa industri tekstil dan garmen adalah bagian penting dari komoditas sumber daya alam berbasis tropis, yaitu agro-industri.

”Asosiasi tetap berharap pemerintah mampu mengomunikasikan kepentingan dua negara sehingga tarif nol persen atau setidaknya jauh di bawah 19 persen bisa diberikan oleh AS kepada Indonesia,” kata Ian.

Kepentingan domestik tentu searah dengan target ambisius pemerintah saat ini yang mencanangkan serapan 19 juta tenaga kerja. API melihat industri garmen dan tekstil serta alas kaki yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif dengan investasi mesti digencarkan.

Saat ini, sektor padat karya mampu menyerap sekitar 3,97 juta tenaga kerja atau 20 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur dalam negeri. Dalam dua tahun ke depan, jika pemerintah dan dunia usaha benar-benar bisa bersinergi untuk mempertahankan dan memperkuat kebijakan publik pada sektor padat karya, tenaga kerja yang diserap bisa dua kali lipat.

API memohon agar Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian Airlangga turun tangan untuk memasukkan produk tekstil berbahan baku kapas AS dan rayon sebagai produk tropis bernilai tambah. Dengan begitu, industri padat karya masuk dalam skema daftar prioritas tarif resiprokal 0 persen.

Selain isu tarif, lanjut Danang, masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri yang perlu dibenahi, baik untuk memperkuat ekspor maupun meningkatkan utilisasi industri melalui penguatan konsumsi domestik.

Pembentukan Satuan Tugas Debottlenecking oleh Kementerian Keuangan dinilai sebagai langkah positif. ”Satgas Debottlenecking kami harapkan bisa mengurai kebuntuan regulasi yang tumpang tindih, terutama terkait produksi TPT, mulai dari bahan baku hingga peremajaan mesin,” kata Danang.

Industri TPT masih sangat bergantung pada impor bahan baku karena pasokan dalam negeri belum mencukupi. Oleh karena itu, kemudahan impor bahan baku perlu diiringi dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar tidak terhambat regulasi.

Danang juga menekankan pentingnya pengendalian impor produk jadi yang membanjiri pasar domestik. Ia berharap Satgas Debottlenecking berperan lebih efektif dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

API berharap perbaikan kebijakan tarif luar negeri dan pembenahan struktural di dalam negeri dapat berjalan beriringan agar industri TPT nasional kembali tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekspor serta penyerapan tenaga kerja.