Tarif Trump dan Guncangan Kelas Menengah-Atas Indonesia

Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun sehingga dapat merembet ke sektor ketenagakerjaan.

Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam.

Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif respirokal terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Saat ini, implementasi tarif itu ditunda 90 hari. Pemerintah RI memanfaatkan momentum tersebut untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyajikan empat simulasi dampaknya terhadap kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia. Keempat simulasi itu digulirkan dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dalam Simulasi I dan II, ekspor RI ke AS berpotensi turun masing-masing sebesar 4,3 miliar dollar AS dan 18,9 miliar dollar AS.

Simulasi I berupa dampak proteksionisme Trump 2.0, serta tarif resiprokal AS yang dikenakan ke China sebesar 125 persen dan tarif dasar 10 persen bagi negara lain dengan penundaan 90 hari. Simulasi II berupa dampak proteksionisme Trump 2.0, serta penerapan tarif resiprokal tanpa penundaan.

Simulasi III berupa dampak proteksionisme Trump 2.0 dan penerapan tarif resiprokal AS disertai retaliasi China dan Kanada. Adapun Simulasi IV berupa dampak proteksionisme Trump 2.0 dan penerapan tarif resiprokal AS disertai peningkatan akses pasar RI ke negara-negara anggota BRICS.

Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) IPB University dan juga Research Associate Core Indonesia, Sahara, mengatakan, total ekspor RI ke AS pada 2024 senilai 264,7 miliar dollar AS. Dalam Simulasi I dan II, ekspor RI ke AS berpotensi turun masing-masing sebesar 4,3 miliar dollar AS dan 18,9 miliar dollar AS.

Dalam Simulasi III dan IV, potensi penurunan kinerja ekspor RI ke AS semakin tajam. Dalam Simulasi III, penurunannya sebesar 18,6 miliar dollar AS, sedangkan dalam simulasi IV sebesar 20,5 miliar dollar AS.

”Komparasi antarsimulasi itu menunjukkan hasil yang konsisten. Sektor yang menunjukkan peningkatan ekspor di antaranya adalah alas kaki dan minyak bumi, sementara tekstil dan produk tekstil, komputer, dan peralatan elektronik justru turun,” katanya.

Selain itu, Sahara melanjutkan, simulasi itu juga menunjukkan potensi penurunan ekspor ke AS semakin meningkat setelah sejumlah negara, seperti China dan Kanada, melakukan retaliasi. Begitu juga ketika RI berhasil mendiversifkasi sejumlah komoditas ekspor ke BRICS, ekspor RI ke AS bakal semakin turun tajam.

Sebaliknya, ketergantungan impor RI dari China bakal semakin besar. Impor RI dari China berpotensi meningkat 73,4 miliar dollar AS dalam Simulasi I; 71,1 miliar dollar AS dalam Simulasi II; 69,5 miliar dollar AS dalam simulasi III; dan 111,2 miliar dollar AS dalam Simulasi IV.

”Peningkatan impor itu terutama untuk komoditas mesin dan peralatan, produk kimia, logam, karet, buah dan sayur, serta produk makanan. Di sisi lain, bergabungnya RI dalam BRICS juga akan membuat impor mesin, elektronik, tekstil, dan otomotif kian bertambah,” katanya.

Keempat simulasi itu juga menunjukkan penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Dalam Simulasi I dan II, surplus neraca perdagangan RI berpotensi turun 2,46 miliar dollar AS dan 6,26 miliar dollar AS. Kemudian dalam Simulasi III dan IV, penuruannya masing-masing sebesar 8,06 miliar dollar AS dan 11,17 miliar dollar AS.

Untuk meredam dampak tarif dan tuntutan Trump terhadap hambatan nontarif, Sahara mengusulkan sejumlah rekomendasi. Pertama, RI perlu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan mendiversifikasi negara tujuan ekspor.

Kedua, RI perlu memprioritaskan impor dari AS pada bahan baku/barang penolong untuk industri, seperti gandum dan meslin, kedelai, serta pesawat dan helikopter. Ketiga, petakan kembali berbagai regulasi per komoditas yang berpotensi menimbulkan hambatan nontarif (NTMs), kemudian ekuivalenkan NTMs itu setara tarif.

”Hal itu mengingat jumlah hambatan nontarif yang diterapkan AS lebih banyak ketimbang Indonesia. AS menerapkan sekitar 4.500 NTMs, sedangkan Indonesia kurang dari 300 NTMS,” katanya.

Yang terpenting, Sahara menegaskan, Pemerintah RI harus berhati-hati melonggarkan regulasi impor agar tidak membahayakan produsen pangan dan pelaku industri dalam negeri. Untuk itu, sebaiknya Pemerintah RI memiliki daftar produk-produk sensitif yang tetap perlu dipertahankan.

Hal senada dilontarkan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Menurut dia, Pemerintah RI tidak bisa asal melonggarkan kebijakan impor dan menghapus kuota impor. Apalagi jika terkait komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab, petani, peternak, dan pelaku industi dalam negeri juga perlu dilindungi.

Pemerintah RI harus memperhitungkan karakteristik komoditas impor yang benar-benar dibutuhkan berdasarkan data yang akurat. Karakteristik komoditas itu antara lain mencakup bisa diproduksi sendiri atau tidak, ada substitusinya atau tidak, dan implikasinya terhadap produsen pangan dan pelaku industri nasional.

”Daftar komoditas-komoditas yang sensitif terhadap produsen pangan dan pelaku industri dalam negeri itu harus benar-benar menjadi pegangan. Jangan sampai regulasi mengendur sehingga menghambat program swasembada pangan serta menggerus industri padat karya,” kata Yeka.

Core Indonesia juga menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI. Dampak tarif resiprokal AS diperkirakan akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengemukakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun.

”Tidak hanya itu, pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya.

Faisal menjelaskan, jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 persen dibandingkan dengan Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya.

Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas.

Menurut Faisal, kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024.

Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif. Pertumbuhannya pada 2018-2021 minus 8 persen, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 persen.

Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia. Masyarakat kelas atas yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 persen memang sempat mulai membaik pada 2021-2024 karena tumbuh 2 persen.

”Namun, pada 2023-2024, pertumbuhan kelas atas justru terkontraksi sangat dalam, yakni minus 21 persen. Sementara dalam periode yang sama ada perbaikan pertumbuhan kelas menengah, yakni minus 2 persen. Ini menandakan, masyarakat kelas atas Indonesia sudah ada yang turun kelas menjadi kelas menengah,” katanya.

Berdasarkan sejumlah indikator itu, termasuk penghematan pengeluaran negara di beberapa sektor tertentu, Core Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 4,6-4,8 persen. Sementara konsumsi rumah tangga pada 2025 diperkirakan tumbuh 4,7-4,8 persen.

Proyeksi itu lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga yang dibuat Core Indonesia pada November 2024 yang masing-masing sebesar 4,8-5,0 persen dan 4,85-4,95 persen.

Lebih rendah pula dari realisasi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga saat ini. Sebagai perbandingan, pada 2024, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga Indonesia masing-masing tumbuh 5,03 persen dan 4,94 persen.