Tarif Trump Jadi Fokus Menlu ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN akan kembali berkumpul pada 8-11 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beragam isu, termasuk bea masuk impor ke Amerika Serikat, jadi bahasan.

Peserta forum AMM ke-58 nanti bukan cuma perwakilan 10 anggota ASEAN. Akan hadir pula perwakilan 24 negara lain. AS dan China termasuk dari 24 mitra ASEAN yang berencana mengirim perwakilan dalam forum di Kuala Lumpur tersebut.

”Partisipasi aktif Indonesia dalam rangkaian pertemuan AMM adalah bukti nyata komitmen Indonesia di ASEAN dan dengan ASEAN untuk terus memastikan kelanjutan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera, serta sesuai kepentingan nasional,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro, Kamis (3/7/2025), di Jakarta.

Menlu RI Sugiono hadir dalam 19 pertemuan di sela dan rangkaian AMM. Sugiono antara lain akan memimpin pertemuan ASEAN-Australia bersama Menlu Australia Penny Wong.

Rangkaian pertemuan AMM-58, kata Sidharto, kesempatan bagi Asia Tenggara membahas perkembangan yang terjadi di kawasan dan dunia. ”Karena terdapat dinamika yang sangat besar dalam percaturan politik internasional, jadi para menlu akan membahas persoalan yang menyangkut Asia Tenggara dan situasi yang berdampak ke Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut dia, tarif impor AS akan menjadi pembahasan dalam pertemuan para menlu dengan Satuan Tugas Geoekonomi. Satgas ini dibentuk ASEAN pada April lalu. Tugasnya, satgas adalah memantau kebijakan AS dan mengidentifikasi peluang ekonomi baru.

”Bagaimana isi dan pembahasan briefing dengan satgas itu belum bisa saya sampaikan. Tentunya masalah tarif AS adalah perhatian bersama, tidak hanya Indonesia, tetapi juga ASEAN dan berbagai negara,” ucap Sidharto.

Penerapan tarif AS berbeda kepada tiap-tiap anggota ASEAN sehingga negosiasi terjadi secara bilateral. ”Namun, di antara negara ASEAN ada kesamaan pandangan, misalnya pentingnya penerapan aturan-aturan perdagangan internasional dan negara anggota agar saling berkoordinasi agar tidak keluar dari kesepakatan yang sudah ada,” kata Sidharto.

Sebagai Ketua ASEAN 2025, tuturnya, Malaysia memandang penting agar AMM mendapat masukan dari satgas tersebut dalam mempertimbangkan situasi kawasan. Sebab, prinsip ASEAN adalah perlunya koordinasi lintas pilar yang lebih kuat.

Isu lain yang bakal mencuat dalam AMM adalah nuklir di kawasan, situasi Myanmar, dan pendaftaran Papua Niugini sebagai anggota ASEAN. Namun, sejauh ini belum ada pembahasan tentang sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memicu krisis politik di Thailand.

AMM ke-58 berlangsung per 8 Juli 2025. Pada hari itu, menlu ASEAN akan mengadakan pertemuan dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Para menlu juga mengadakan pertemuan Traktat Asia Tenggara Sebagai Zona Bebas Nuklir (SEANWFZ). China telah menyatakan dukungan atas SEANWFZ dengan bersedia untuk memimpin penandatanganan perjanjian tersebut.

”Kami siap untuk terus berkomunikasi dengan negara-negara ASEAN mengenai masalah ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, Kamis, dalam konferensi pers terpisah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, China dan Rusia mau menandatangani SEANWFZ. Sedangkan AS masih meninjau perjanjian tersebut.

Pada tanggal 9 Juli 2025, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN atau AMM yang ke-58 digelar. Sehari kemudian, ASEAN bakal mengadakan Konferensi Pasca-Menteri ASEAN dan pertemuan ASEAN Plus Tiga, yakni ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan.

Perhelatan AMM akan berakhir dengan KTT Asia Timur (EAS) dan Forum Regional ASEAN (ARF) pada 11 Juli 2025. Sebagai Ketua ASEAN 2025, Malaysia juga akan menyelenggarakan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).

“Seperti setiap tahun, akan ada komunike bersama para menlu ASEAN dan beberapa keputusan lain yang juga penting,” ujar Sidharto. (Reuters)