Tarif Trump, Kebijakan Kontradiktif dari Semangat ”Make America Great Again”

Kekhawatiran terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut membayangi kondisi domestik AS. Tak hanya meresahkan warga negara lain di dunia, kekhawatiran juga menyelimuti penduduk AS. Kebijakan tarif yang bertujuan melindungi kepentingan nasional AS, berpotensi menjadi senjata makan tuan yang membawa resesi ekonomi di negara adi daya itu.

Secara sederhana, kebijakan tarif (tariff policy) merupakan kebijakan perdagangan melalui penetapan bea masuk terhadap barang-barang impor. Secara umum, kebijakan tarif ini ditujukan untuk melindungi atau memproteksi produk atau industri dalam negeri.

Dalam pidatonya pada Kamis (03/04/2025) di Gedung Putih, Trump mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani perintah eksekutif (executive order) untuk  memberlakukan tarif baru pada semua mitra dagang AS.

Trump menyebutkan bahwa AS akan menetapkan tarif dasar atau tarif universal sebesar 10 persen pada semua importir, kecuali Kanada dan Meksiko yang sudah berlaku sejak 5 April 2025. Namun, di samping tarif dasar tersebut, Trump pun menerapkan kebijakan tarif tambahan atau yang disebutnya sebagai tarif resiprokal kepada negara-negara tertentu yang dinilai memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat yang berlaku mulai 9 April 2025. 

Sejumlah negara yang mendapatkan “tarif balasan” dari Trump adalah China dengan tarif tambahan 125 persen dan tarif yang sudah berlaku sebelumnya (existing) 20 persen sehingga total menjadi 145 persen; Kamboja 49 persen; Vietnam 46 persen; Thailand 36 persen; Indonesia 32 persen; Taiwan 32 persen; India 26 persen; Korea Selatan 25 persen; dan sejumlah negara lainnya. Adapun, tarif tersebut umumnya akan dikenakan pada produk impor berupa elektronik, garmen, tekstil, komponen teknologi, mineral, minyak kelapa sawit, kendaraan, dan lain-lain.

Jika dilihat lebih jauh, tarif timbal-balik atau resiprokal yang diberlakukan Trump memang didasarkan atas pemberlakuan tarif tinggi oleh sejumlah negara terhadap produk AS. Misalnya, China yang kini menerapkan tarif 125 persen pada produk Amerika; Kamboja 97 persen; Indonesia 64 persen; Uni Eropa 39 persen; dan sejumlah negara lainnya. Bagi Trump, kondisi tersebut telah menyebabkan ketidakseimbangan struktural (structural imbalance) dalam sistem perdagangan global.

Bahkan, hubungan mitra dagang yang tidak seimbang tersebut telah menyebabkan naiknya defisit tahunan pada perdagangan barang AS mencapai lebih dari 40 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, defisit neraca perdagangan AS mencapai 1,2 triliun dollar AS. Defisit ini sebagian besar bersumber dari komoditas produk manufaktur.

Oleh karena itu, sejalan dengan pengumuman tarif ini Presiden Trump turut mendeklarasikan keadaan darurat nasional (national emergency) sekaligus peringatan hari kebebasan atau liberation day.

Dalam perjalanannya, kebijakan tarif baru Trump, tidak dilakukan dalam satu hari, melainkan sudah dimulai sejak Januari 2025 lalu. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Gedung Putih disebutkan bahwa pada 20 Januari 2025, presiden telah menandatangani America First Trade Policy sebagai landasan pelaksanaan investigasi penyebab defisit perdagangan AS. Selanjutnya, pada 13 Februari 2025, Presiden Trump menandatangani memorandum, “Reciprocal Trade and Tariffs” yang menjadi landasan pengumuman kebijakan tarif baru karena ditemukan adanya praktik perdagangan nontimbal balik.

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump sontak memicu kepanikan global karena dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan global. Sejumlah negara memberikan sikap untuk melawan atau menyerah (fight or flight).

Negara utama yang melakukan perlawanan (fight) melalui pemberlakuan tarif balik (retaliatory tariffs) adalah China. China mengumumkan kenaikan tarif untuk Amerika Serikat menjadi 125 persen yang akan mulai berlaku pada 10 April 2025. Namun, merespon kebijakan China, Trump kembali menambahkan bea masuk untuk China sampai akhirnya menjadi 145 persen.

Sedangkan, sejumlah negara memilih untuk “flight” melalui penyesuaian kebijakan dan langkah diplomatik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kamboja yang menurunkan tarif ekspor untuk AS dari 35 persen menjadi 5 persen untuk 19 kategori produk. Selain itu, Indonesia yang turut mencoba melakukan negosiasi dan menempuh jalur diplomasi melalui pengiriman delegasi ke AS.

Pada pidatonya, kata kunci di tengah penetapan tarif baru oleh Trump adalah “Make America Wealthy Again”. Presiden Trump menekankan bahwa dalam beberapa dekade, AS telah dijarah atau dirampok oleh negara-negara dekat maupun jauh, baik kawan atau lawan.

Pernyataan Trump tersebut mengindikasikan adanya kemarahan AS terhadap mitra dagang karena transaksi perdagangan tidak seimbang. Namun, di satu sisi, pernyataan tersebut menjadi tanda bahwa telah dirasakan adanya kemunduran yang dialami AS dalam beberapa tahun terakhir sehingga menjadi urgensi penerapan tarif baru yang ketat.

Jika dilihat secara statistik, sektor perdagangan AS yang menjadi faktor utama penetapan tarif, memang terjun bebas dari tahun ke tahun. Dilansir dari Macro Trends, pada tahun 2019 nilai absolut perdagangan AS mengalami defisit sebesar negatif 578,50 miliar dollar AS atau setara defisit negatif 2,69 persen dari PDB Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada tahun 2022 neraca perdagangan AS menorehkan nilai defisit sebesar negatif 971,12 miliar dollar AS atau negatif 3,77 persen dari PDB AS. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri di AS, terutama industri elektronik, pertanian, kimia, transportasi, tekstil, maupun mineral dan logam.

Desas-desus tentang kemunduran AS, bukan pertama kali disinggung oleh Trump dalam pidato pengumuman tarif baru ini. Pasalnya, sejak kampanyenya tahun 2024 lalu, Trump beberapa kali menyinggung kondisi negara yang sedang “sakit” ditandai oleh sejumlah “penolakan” terhadap AS melalui gagasan dedolarisasi yang inisiasi oleh sejumlah negara di dunia, serta semakin menggemanya “American Decline”.

Pada debat presiden bulan Juni 2024 lalu, Trump menekankan, “throughout the entire world we're no longer respected as a country. They don't respect our leadership, they don't respect the United States anymore." Selain itu, setelah terpilih sebagai presiden janji pertama yang Trump sampaikan melalui pidatonya di Capital One adalah mengakhiri penolakan terhadap Amerika (American decline) yang telah terjadi selama empat tahun pada era pemerintahan Presiden Biden.

Kondisi tersebut menjadi landasan bagi Trump untuk kembali menghidupkan filosofi politiknya, yaitu “Make America Great Again” dan “America First”. Adapun, salah satu perwujudannya adalah melalui kebijakan tarif terbaru yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk mengembalikan masa keemasan AS (the golden age of America).

Bagi Trump, tarif bagaikan obat untuk menyembuhkan rasa sakit bagi industri nasional AS. Dalam hal ini, tarif diproyeksikan dapat menjadi insentif untuk kembali pada produk-produk lokal produksi dalam negeri. Pasalnya, penetapan tarif tinggi pada barang-barang impor akan turut berimplikasi pada harga barang bersangkutan menjadi lebih mahal.

Mungkin, pada kondisi tersebut akan berlaku hukum permintaan, “semakin tinggi harga suatu barang/jasa, semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya (ceteris paribus)”.

Sayangnya, kebijakan tarif tersebut pun melahirkan suatu dilema karena dinilai dapat membawa keterpurukan bagi perekonomian nasional melalui inflasi. Fenomena tersebut dapat terjadi ketika kebijakan ini mendorong jumlah permintaan barang di pasaran menjadi lebih banyak.

Hal itu dapat mendorong kenaikan harga serta meningkatkan jumlah uang beredar di dalam negeri. Inflasi akan cenderung naik dan akan terus meningkat seiring bertambahnya permintaan terhadap komoditas yang jumlahnya terbatas. Apalagi, komoditas yang dibutuhkan itu harganya cenderung mahal sehingga memicu jumlah peredaran uang semakin banyak di pasaran.

Kenyataanya, industrialisasi di AS juga masih mengandalkan sejumlah bahan baku dari impor asing sehingga harga di pasar domestiknya akan tetap semakin mahal dengan kebijakan Trump itu. Misalnya saja, penerapan tarif terhadap baja, alumunium, maupun sparepart elektronik impor turut berdampak pada kenaikan biaya produksi. Akibatnya,  harga yang dijual di pasar domestik pun semakin mahal sehingga kian membebani warga AS.

Selain itu, kebijakan tarif hanya akan meningkatkan ketegangan dalam perang dagang. Hal ini dapat dilihat dari sikap China yang memilih untuk fight dengan memberlakukan tarif balasan. Kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas rantai pasok global, sekaligus mengganggu rantai produksi dan distribusi produk nasional AS.

Goldman Sachs memprediksi bahwa kebijakan tarif baru Trump telah membuka peluang resesi dalam 12 bulan ke depan dari 35 persen menjadi 45 persen. Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan tarif turut menyebabkan rentetan pukulan pada perekonomian AS, seperti boikot barang-barang AS, penarikan investasi asing, dan menekan belanja modal. Bahkan, lebih tinggi dari Goldman Sachs, TD Securities menilai kemungkinan kemerosotan ekonomi mencapai 50 persen.

Kekhawatiran terhadap tarif pun turut disuarakan oleh Wall Street, JP Morgan, Ekonom Michael R. Strain, Moody's Analytics, Ekonom Moshe Lander, dan sejumlah tokoh maupun lembaga terkemuka lainnya.

Oleh karena itu, kepanikan yang dialami oleh warga Amerika Serikat maupun warga negara di dunia merupakan hal yang wajar. Pasalnya, kebijakan tarif Trump bukan hanya akan membawa bencana pada perekonomian global, tetapi turut mempengaruhi pergerakan ekonomi AS yang akan melambat dan mengganggu rantai pasok industri domestik. Dengan demikian, kebijakan tarif Trump terkini itu justru kontradiktif dengan slogan “Make America Great Again”. (LITBANG KOMPAS)