Tekanan Rupiah Berisiko Berlanjut pada Triwulan II-2026

JAKARTA, KOMPAS – Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia belum mereda. Selain ketidakpastian global yang dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia, depresiasi nilai tukar rupiah diperkirakan berlanjut pada triwulan II-2026 seiring adanya faktor musiman. Komplikasi ini pun berisiko tertransmisi ke daya beli masyarakat.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Selasa (28/4/2026) ditutup di level Rp 17.245 per dolar AS. Hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, rupiah melemah 1,42 persen. Angka ini hampir separuh dari pelemahan secara tahun kalender berjalan sebesar 3,1 persen.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas dari PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, berpendapat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah kemungkinan masih berlanjut pada triwulan II-2026. Risiko ini datang dari ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak.

”Apalagi, nanti pada triwulan II, ada kebutuhan dolar untuk pembayaran dividen, untuk bayar bunga, ini akan cukup tinggi, sehingga rupiah pun juga akan mengalami pelemahan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Berkaca dari periode 2025, pola musiman pembayaran dividen umumnya terjadi pada triwulan II. Data Neraca Pembayaran Indonesia menunjukkan, pembayaran imbal hasil investasi portofolio meningkat dari 2,4 miliar dolar AS pada triwulan I-2025 menjadi 3,7 miliar dolar AS pada triwulan II-2025.

Kondisi tersebut juga tecermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level depresiasi terdalamnya pada triwulan II-2025. Pada 9 April 2026, rupiah tercatat berada di level Rp 16.943 per dolar AS atau melemah 3,77 persen secara tahun kalender berjalan.

Ibrahim memperkirakan, rupiah berisiko melemah ke level Rp 17.600-Rp 17.800 per dolar AS pada triwulan II-2026. Pelemahan tersebut cenderung mendekati ambang batas level psikologis Rp 18.000 per dolar AS. Dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan rupiah akan menuju level tersebut pada 2026.

Jadi, kita harus pilih, mau pertumbuhan ekonomi atau stabilitas rupiah, sedangkan banyak tekanan kepada rupiah.

Menurut dia, faktor risiko pelemahan rupiah mendatang juga dipengaruhi sentimen pasar. Penilaian pemerintah dan bank sentral yang kerap menyatakan rupiah berada di bawah nilai fundamentalnya (undervalue), tanpa penjelasan lebih rinci, justru memicu sentimen negatif.

”Pemerintah selalu bilang rupiah undervalue. Sejak 2014 hingga 2026, nyatanya, rupiah sudah melemah 69,3 persen dan pemerintah masih menyatakan rupiah masih undervalue. Ini sudah berubah, dari mekanisme pasar menjadi instrumen komunikasi untuk meredam kepanikan pasar,” tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menjelaskan, pelemahan nilai tukar terjadi seiring arah (stance) kebijakan moneter Bank Indonesia yang masih berfokus dengan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menahan suku bunga.

Dalam hasil Rapat Dewan Gubernur periode April 2026, BI kembali mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen. Keputusan ini diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sesuai dengan sasaran 1,5-3,5 persen.

”Jadi, kita harus pilih, mau pertumbuhan ekonomi atau stabilitas rupiah, sedangkan banyak tekanan kepada rupiah,” ujarnya.

Maka dari itu, jalan tengah yang bisa diambil dalam situasi seperti ini ialah dengan memperkuat kepercayaan pasar. Upaya tersebut setidaknya dapat mendatangkan aliran modal asing di tengah kebijakan suku bunga yang tidak berubah.

BI mencatat, investasi portofolio asing telah mencatatkan arus modal keluar (outflow) sebesar 1,7 miliar dolar AS pada Januari-Maret 2026. Meski demikian, sepanjang triwulan II hingga 20 April 2026, arus modal kembali masuk (inflows) sebesar 1,9 miliar dolar AS.

Alih-alih hanya membatasi pembelian valuta asing (valas), Telisa melanjutkan, pemerintah perlu juga untuk memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Di sisi lain, dibutuhkan pula kebijakan insentif untuk penanaman modal kembali guna meredam penarikan dividen oleh investor asing.

Ia menambahkan, depresiasi nilai tukar rupiah dapat berdampak kepada sektor riil. Salah satu jalur rambatannya melalui kenaikan harga impor (imported inflation) yang akan mengakibatkan inflasi meningkat.

”Neraca perusahaan atau korporasi yang sensitif terhadap nilai tukar bisa menurun. Daya saing industri yang bahan baku impor pun bisa turun,” ucap Telisa.

Dengan kata lain, beban operasional perusahaan, terutama yang bergantung pada impor bahan baku, akan meningkat. Tidak tertutup kemungkinan nantinya beban tersebut akan merambat ke konsumen seiring dengan penyesuaian harga barang produksi.

Kalau, misalkan, stok mereka (industri) hanya mampu untuk bertahan 1-2 bulan, akan berdampak langsung pada harga barang yang mereka jual.

President Director PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Tan Glant Saputrahadi menyebutkan, segmen komersial dan korporasi akan merasakan dampak paling besar akibat pelemahan nilai tukar. Ini mengingat ketergantungan lini bisnis tersebut kepada bahan baku impor dan pinjaman valas.

”Kalau, misalkan, stok mereka (industri) hanya mampu untuk bertahan 1-2 bulan, akan berdampak langsung pada harga barang yang mereka jual,” ujarnya dalam Media Briefing di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Di sisi lain, tekanan nilai tukar juga berdampak kepada tren penurunan suku bunga kredit perbankan. Alhasil, risiko kredit yang tecermin dari rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) pun meningkat, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hasil analisis dari Pefindo menunjukkan, lonjakan harga minyak akan berdampak terhadap risiko kredit perbankan. Pada periode Januari-Februari 2026 sebelum perang meletus, pergerakan harga minyak telah memicu kenaikan NPL sekitar 0,5 persen poin.

Data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, NPL perbankan secara bruto telah mencapai 2,17 persen pada Februari 2026. Dengan asumsi lonjakan harga minyak dunia di atas level 100 dolar AS per barel pada Maret 2026, NPL diperkirakan menembus 3 persen.

Risiko kenaikan NPL tersebut terjadi seiring transmisi dari lonjakan harga minyak ke kenaikan harga-harga barang yang akan menggerus daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan menggerus daya beli atau kemampuan membayar masyarakat.