Presiden: Tema dan Logo HUT Ke-80 RI Lambangkan Persatuan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan tema peringatan HUT Ke-80 RI bertajuk ”Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Adapun logo berbentuk angka 80 yang saling terhubung tanpa ujung dan tidak terputus. Tema dan logo yang dipilih itu disebut melambangkan persatuan bangsa.

Peresmian peluncuran logo dan tema Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan RI ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pemenang sayembara logo Bram Patria Yoshugi.

”Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, persatuan dan kesatuan menjadi kekuatan untuk menjaga kedaulatan serta kemakmuran bangsa. Indonesia juga ingin menciptakan negara yang makmur dan menghilangkan kemiskinan. Dengan demikian, kedaulatan bangsa diikuti dengan kesejehtaraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat.

”Tema ini harus menjadi suatu patokan, jangan hanya sekadar menjadi suatu slogan atau mantra,” ujar Prabowo.

Persatuan dan kesatuan menjadi kekuatan untuk menjaga kedaulatan serta kemakmuran bangsa.

Desain logo HUT Ke-80 RI ini, lanjut Presiden, juga merupakan karya anak bangsa. Desain berbentuk angka 80 yang saling terhubung tanpa ujung dan tidak terputus merupakan karya Bram Patria Yoshugi. Secara filosofis, logo berbentuk infinity tersebut melambangkan simbol pemersatu.

”Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus,” ucap Presiden.

Presiden melanjutkan, kemerdekaan merupakan warisan hasil darah keringat dan air mata dari para pelopor, pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan, dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka sudah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakkan HUT Ke-80 RI dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Untuk itu, masyarakat diajak mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, sekolah, kantor, dan berbagai ruang publik.

Perayaan kemerdekaan juga mesti diisi kegiatan yang baik dan positif, seperti gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, serta kegiatan bakti sosial untuk rakyat. Dengan demikian, perayaan tidak hanya sekadar seremoni upacara, tetapi dalam bentuk kegiatan yang nyata.

”Dengan semangat 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita teguh melangkah maju, membangun masa depan bangsa yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, panitia sayembara logo HUT Ke-80 RI menerima 245 logo dari masyarakat. Logo-logo tersebut kemudian dipilih lima besar untuk diserahkan kepada Presiden. Presiden pun melihat satu per satu logo dan akhirnya memutuskan untuk memilih logo dari Bram. ”Dipersilakan (logo) untuk dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025), dan peringatan Hari Konstitusi pada Senin (18/8/2025). Adapun pelaksanaan sidang tahunan biasanya digelar pada 16 Agustus, tepat sehari sebelum 17 Agustus. Namun, karena 16 Agustus tahun ini jatuh pada Sabtu, hari libur kerja di Jakarta, sehingga dipilih 15 Agustus yang jatuh pada hari Jumat.

”Presiden setuju untuk diselenggarakan Sidang Tahunan MPR pada hari Jumat,” ujar Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Presiden meminta agar PPHN dikaji ulang untuk disempurnakan.

Selain itu, lanjut Muzani, Presiden bersama pimpinan MPR juga membahas perkembangan tentang rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang telah disusun oleh tim ahli MPR. Namun, Presiden meminta agar PPHN dikaji ulang untuk disempurnakan.

”Setelah itu, nanti diputuskan dengan produk apa pokok-pokok haluan negara ini akan dilakukan. Apakah dengan Tap MPR, undang-undang, atau produk hukum lain,” katanya.