Tepatkah Perbaikan Pendidikan Dilakukan dengan Membangun Sekolah Rakyat?

Di mana sekolah rakyat akan dibangun?

Sekolah rakyat akan dibangun sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, yang telah dinilai siap untuk dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 ada 53 sekolah.

Terdapat 33 sentra pelayanan dan enam balai yang dikelola Kementerian Sosial, satu politeknik, serta satu pusat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi yang bisa segera dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat. Dari sarana ini, 2.500 siswa bisa ditampung.

Selain itu, masih ada dua kampus, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya, yang juga ikut serta dalam program ini. Adapun sepuluh lokasi lain diusulkan pemerintah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat.

Di Jateng, misalnya, ada empat sentra layanan sosial milik Kementerian Sosial yang dinilai bisa digunakan untuk sekolah rakyat. Empat sentra itu berada di Temanggung, Pati, Magelang, dan Kota Surakarta.

Apakah sekolah rakyat menjadi solusi efektif bagi pendidikan anak dari keluarga miskin?

Sekolah rakyat dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapatkan pendidikan yang layak tanpa biaya. Model pendidikan yang ditawarkan tidak hanya menyediakan pembelajaran gratis, tetapi juga fasilitas asrama dan pemenuhan gizi bagi siswa. Dengan demikian, sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang lebih merata.

Namun, efektivitas sekolah rakyat masih dipertanyakan. Salah satu tantangannya adalah apakah model ini akan memberikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah reguler atau justru menciptakan segregasi sosial dalam dunia pendidikan. Selain itu, jika kurikulum dan tenaga pendidiknya tidak disiapkan dengan baik, dikhawatirkan sekolah ini hanya menjadi sekolah alternatif tanpa daya saing yang cukup untuk meningkatkan mobilitas sosial bagi para siswanya.

Di sisi lain, membangun sekolah baru dengan investasi besar bisa jadi bukan solusi utama yang dibutuhkan. Sementara anggaran besar dialokasikan untuk pembangunan sekolah rakyat, masih banyak sekolah reguler yang kekurangan infrastruktur dan tenaga pendidik berkualitas. Jika peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada tidak menjadi prioritas, keberadaan sekolah rakyat berisiko hanya menjadi proyek pemerintah tanpa dampak jangka panjang yang signifikan.

Apakah sekolah rakyat berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan dengan sekolah reguler?

Salah satu kritik utama terhadap sekolah rakyat adalah potensi munculnya dikotomi antara sekolah khusus bagi masyarakat miskin dan sekolah reguler. Alih-alih memberikan pemerataan akses pendidikan, model ini bisa saja menciptakan stigma bahwa sekolah rakyat adalah sekolah ”kelas dua” yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini dikhawatirkan justru semakin memperlebar jurang kualitas pendidikan antara kelompok ekonomi bawah dan menengah.

Sementara itu, ada pula sekolah unggulan garuda yang ditujukan bagi anak-anak berbakat dengan kurikulum berbasis sains dan teknologi. Hal ini akan semakin memperjelas adanya pemisahan dalam sistem pendidikan. Jika sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda sama-sama dikelola secara terpisah dari sekolah reguler, maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendidikan, melainkan pengelompokan siswa berdasarkan latar belakang ekonomi dan intelektual mereka.

Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih menyeluruh bisa berupa peningkatan kualitas sekolah negeri yang sudah ada agar semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi mereka, mendapatkan pendidikan berkualitas yang sama. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kapasitas guru, dan memastikan kebijakan afirmatif benar-benar bekerja dalam sistem pendidikan reguler.

Bagaimana model pendanaan dan keberlanjutan sekolah rakyat dalam jangka panjang?

Pemerintah menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk setiap sekolah rakyat yang akan dibangun. Angka ini cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran pendidikan secara keseluruhan. Namun, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan pendanaan ini berkelanjutan dan tidak menjadi proyek jangka pendek yang bergantung pada kebijakan politik yang berubah-ubah.

Dalam banyak kasus, proyek pendidikan yang berbasis inisiatif pemerintah sering kali menghadapi kendala dalam implementasi karena terbatasnya anggaran operasional setelah pembangunan awal selesai. Hal ini berisiko membuat sekolah yang dibangun dengan dana besar tidak berfungsi optimal akibat kurangnya tenaga pengajar, fasilitas yang tidak terawat, atau bahkan tidak berkelanjutan karena perubahan kebijakan pemerintah berikutnya.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, perlu ada strategi yang jelas, seperti mekanisme pendanaan yang tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi berkala harus diterapkan agar sekolah rakyat benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi sistem pendidikan di Indonesia