Terkait Dampak Tarif Trump, Menteri Pertanian: Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

MAKASSAR, KOMPAS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, penerapan kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk mencari pasar baru bagi produk-produk Indonesia. Sejumlah produk juga bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran di sela-sela acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, Kamis (10/4/2025), di Makassar, Sulawesi Selatan.

”Soal tarif Trump, bukan tidak ada dampak. Tetapi, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Contohnya kita punya biofuel 1,7 juta ton ke Amerika. Kalau ini harus dikurangi, kita jadikan biofuel untuk dalam negeri, seperti B40 dan B50. Untuk B50, kita butuh 5,3 juta ton. Artinya tidak ada masalah,” katanya.

Amran juga menambahkan, agar perdagangan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia bisa berimbang, Indonesia sebaiknya hanya mengimpor komoditas yang tidak ada di dalam negeri, misalnya gandum.

”Ekspor produk kita misalnya yang tinggi CPO (minyak kelapa sawit mentah). Impor yang tinggi gandum. Gandum ini kita impor dari beberapa negara,” ujar Amran.

Dia menambahkan, jika ekspor CPO dari Indonesia ke AS berkurang karena tarif Trump, komoditas itu bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau diekspor ke negara lain. Di dalam negeri, CPO, antara lain, bisa diolah menjadi produk biodiesel B50.

Amran menyebut, yang terpenting adalah petani yang bersentuhan langsung dengan pangan dan kebutuhan masyarakat luas tidak terganggu. ”Kalau pangan bermasalah, negara susah. Tetapi, kalau sudah aman, mestinya tidak masalah,” katanya.

Terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelonggaran impor, Amran mengatakan, pernyataan itu tak bisa dilihat secara parsial. Menurut dia, yang diutamakan oleh Presiden adalah kepentingan masyarakat.

”Maknanya adalah apa pun yang terbaik untuk masyarakat. Harus berpihak kepada rakyat kecil. Soal impor itu teknis. Kalau rakyat butuh, kita lakukan, kalau tidak butuh, tidak kita lakukan. Kenapa? Kata kunci penyampaian Presiden adalah berpihak kepada rakyat,” tutur Amran.

Sebelumnya dalam wawancara dengan sejumlah wartawan senior media massa nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo menyampaikan perlunya perluasan pasar ekspor.

”Pengusaha-pengusaha kita juga harus, istilahnya punya long term planning, dan tidak bergantung kepada satu pasar yang enak. lya, kan? Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika, loh. Jumlah penduduknya besar. Resources-nya banyak. Kebutuhannya banyak,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyebut pasar domestik sangat besar. Dengan penduduk hampir 300 juta jiwa, konsumsi warga Indonesia pun besar dan bisa menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia.

Namun, dalam acara bertajuk ”Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo menyatakan, pemerintah akan menghapus kuota impor.

Penghapusan kuota impor itu diharapkan lebih menjamin kelancaran arus perdagangan dan mempermudah pelaku usaha. Menurut Prabowo, hal itu sudah ia instruksikan langsung kepada jajaran kementerian/lembaga terkait.

”Saya minta, ini ada menteri pertanian, menteri perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor, Saudara-saudara. Mau impor apa, silakan, buka saja. Rakyat kita sudah pandai, kok,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tidak mengelaborasi secara detail rencana penghapusan kuota impor itu akan ditujukan untuk komoditas apa saja dan dari negara mana saja.

Namun, dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, penghapusan kuota impor itu terutama ditujukan untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.