Thailand-Kamboja Kembali Memanas, Trump Serukan Keduanya Patuhi Kesepakatan Damai

WASHINGTON, SABTU — Thailand dan Kamboja gagal mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang dicapai 31 Oktober 2025. Bentrokan kembali terjadi pekan ini.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (14/11/2025) menelepon Thailand dan Kamboja. Trump meminta keduanya mematuhi kesepakatan damai.

Diketahui, pada Minggu (26/10/2025), Thailand dan Kamboja meneken Deklarasi Bersama di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganan yang dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Ke-47 ASEAN menandai perdamaian kedua negara setelah sebelumnya terlibat pertempuran di perbatasan, dengan puncaknya pada Juli lalu.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan PM Thailand Anutin Charnvirakul meneken deklarasi itu. Saksi penandatanganan antara lain Presiden AS Donald Trump.

Presiden Trump, seperti diberitakan Kompas.id pada 26 Oktober 2025, bertemu Anutin terlebih dulu sebelum penandatanganan dilakukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan, dukungan Trump sangat penting dan dihargai Thailand.

Pada Juli 2025, Trump mengklaim menekan Kamboja-Thailand menghentikan baku tembak di perbatasan. Ia mengancam akan mengenakan bea masuk impor tambahan kalau kedua negara itu tak mau berhenti saling serang.

Pada 29 Juli 2025, kedua negara sepakat gencatan senjata. Menindaklanjuti Deklarasi Damai pada Oktober 2025, Kamboja-Thailand telah menyepakati rencana penarikan pasukan dan persenjataan dari perbatasan.

Akan tetapi, pada Selasa (11/11/2025), Thailand menangguhkan implementasi ketentuan gencatan senjata dengan Kamboja. Penangguhan dilakukan setelah ledakan ranjau darat melukai seorang tentara Thailand pada Senin (10/11/2025).

Pemerintah Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat baru di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Ranjau yang ditanam di antaranya ranjau anti-personel PMN-2. Ranjau itu melukai empat tentara Thailand, dengan satu orang kehilangan satu kaki akibat ledakan tersebut.

Pada Rabu (12/11/2025) bentrokan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja meletus. Baku tembak terjadi di Desa Prey Chan di Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja barat laut. Desa itu juga merupakan lokasi konfrontasi yang keras tetapi tidak mematikan pada September antara personel keamanan Thailand dan penduduk desa Kamboja.

PM Hun Manet pada Rabu menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut. Upaya itu untuk memberikan keadilan bagi mereka yang terdampak penembakan.

Ly Sovannarith, Wakil Gubernur Provinsi Banteay Meanche, menyatakan, satu warga bernama Dy Nai dilaporkan tewas dalam penembakan itu, sementara tiga orang lainnya terluka. Sekitar 250 keluarga dari Desa Prey Chan lantas dievakuasi ke sebuah kuil Buddha sekitar 30 kilometer (18 mil) dari perbatasan.

Sementara Kementerian Pertahanan Kamboja pada Kamis memimpin sebuah tim pengamat yang ditugaskan untuk memantau gencatan senjata di perbatasan. Tim pengamat tersebut terdiri dari pejabat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Lantaran konflik meletus kembali, menurut Gedung Putih, Presiden Trump menelepon Thailand dan Kamboja. ”Presiden Trump telah menelepon Thailand dan Kamboja dalam upaya untuk memediasi konflik terbaru,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

”Beliau (Trump) juga berunding dengan Malaysia untuk membantu mengakhiri kekerasan,” imbuh pernyataan itu.

Dengan Trump kembali mengupayakan penyelesaian konflik Thailand-Kamboja, muncul pertanyaan besar bagaimana peran ASEAN? Apa strategi yang bisa dilakukan Malaysia selaku Ketua ASEAN untuk mendorong penyelesaian konflik Thailand-Kamboja?

Dihubungi, Sabtu (15/11/2025), peneliti BRIN Pandu Prayoga berpendapat, hal penting yang mesti dilihat ASEAN dalam penyelesaian konflik Thailand-Kamboja adalah keinginan Kamboja tentang perlunya kehadiran pihak ketiga sebagai mediator untuk penyelesaian konflik ini. Kamboja menginginkan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional menjadi mediator.

Adapun Thailand lebih menginginkan penyelesaian secara bilateral. Thailand tidak menginginkan adanya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Perbedaan pandangan tersebut, kata Pandu, diperkeruh dengan golongan-golongan nasionalis dari kedua negara.

Dari dua alternatif itu, Pandu berpandangan, cara penyelesaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja secara bilateral akan sulit. ”Kenapa? Konflik ini terkait wilayah perbatasan. Keduanya akan punya peta versi masing-masing. Jadi akan deadlock,” kata Pandu.

Cara yang memungkinkan dan bisa diterima, menurut Pandu, adalah dengan melibatkan ICJ. ICJ akan melihat beberapa bukti juga sejumlah macam dokumen untuk penyelesaian konflik perbatasan kedua negara.

”Di sini, ASEAN melalui Malaysia sebagai Ketua ASEAN dapat berperan mendorong Thailand untuk legawa, untuk mau menerima pihak ketiga dan menyelesaikan masalah perbatasan ini di ICJ,” kata Pandu.

Kemudian, setelah muncul keputusan, baik Thailand maupun Kamboja harus bisa menerima keputusan tersebut. Apabila penyelesaian melalui ICJ tidak dilakukan, konflik yang sama akan terus berulang.

Selain itu, konflik juga berdampak pada kawasan ASEAN. Mayoritas pertumbuhan ekonomi negara ASEAN berada di level tiga. Berada di level tiga bercirikan sebagai industri terbuka, tetapi masih menggantungkan pada bantuan dari luar.

Sementara, salah satu prasyarat agar bisa terus menjalankan pembangunan dan fokus pada ekonomi adalah stabilitas keamanan.

”Stabilitas keamanan ini terganggu ketika kita berperang,” kata Pandu.

Situasinya berbeda dengan negara maju. ”Kalau negara-negara besar itu perang, mereka punya senjata yang bagus, ekonomi yang kuat, cepat pemulihannya. Tapi kalau kita, susah,” ujar Pandu.

Bila konflik itu berlarut dan memicu gelombang pengungsi besar-besaran, akan ada efek domino yang mengkhawatirkan. Pembangunan ekonomi menjadi kehilangan fokus dan situasi itu buruk bagi kawasan.

Untuk itu, kata Pandu, dalam waktu dekat, Malaysia perlu segera berdialog dengan Thailand, menyampaikan pentingnya menerima mediator, seperti ICJ. Selanjutnya, ASEAN juga perlu mendorong kedua pihak bisa menerima hasil yang diputuskan. (AP/AFP/REUTERS)